DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; 2. Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV-AIDS adalah untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dengan jalan memutus mata rantai penularan HIVAIDS, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA; 3. Bentuk kegiatan pencegahan HIV-AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan, dan cara pencegahan yang efektif sesuai dengan sasaran upaya pencegahan; 4. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS wajib memberikan informasi yang akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kota; 5. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upaya penanggulangan HIV-AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diselenggarakan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan dukungan peran serta masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10.Undang-Undang …
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Keputusan …
18.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/ IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
19.Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
26.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507/MEN- KES/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Conselling and Testing);
27.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
30.Peraturan ….
30.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
31.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, penanganan diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
6.Human …
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
7.Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti Sindrom Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8.Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
9.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
10.Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
11.Orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
12.Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau kelompok orang yang rawan dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai narkotika suntik.
13.Pemangku Kepentingan atau Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
14.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang …
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
1. 15.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 16.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
2. 17.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 18.Fasilitas …
4. 18.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
5. 19.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. 20.Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV/ AIDS dan dinyatakan mampu.
7. 21.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. 22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. 23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

STRATEGI

Pasal 2

Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Strategi penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:

a.meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV-AIDS;
b.meningkatkan …
b.meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat tembus kulit, pelayanan darah, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
c.meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
d.mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
e.menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
f.meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan mobilisasi sumber dana;
g.mengembangkan program secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
h.mengembangkan intervensi struktural; dan
i.menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV-AIDS adalah untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dengan jalan memutus mata rantai penularan HIV- AIDS, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 5

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV-AIDS adalah:

a.untuk menurunkan dan meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; dan
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA.

Pasal 6

…

Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV-AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kota yang ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kota.

BAB IV

UPAYA

Pasal 7

(1)Upaya penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:
1. a.promosi;
2. b.pencegahan;
3. c.pengobatan; dan
4. d.perawatan dan dukungan.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Promosi penangggulangan HIV-AIDS bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
2. b.menyediakan …
3. b.menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat; dan
4. c.memasukkan materi pelajaran tentang pencegahan HIV-AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
(3)Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dan/atau swasta.
(4)Kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (33)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2014

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760/MENKES/SK/VI/2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (33)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983