Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2014
- Nomor
- 02
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3667);
1 1 .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5234);
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 1 2);
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
18.Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Pcra(uran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Lentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Pcraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 22.Pcraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23.Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Lentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Pcmungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 26.Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 27.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tclah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
310);
38, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 06). Memperhatikan : 1. Surat Kepulusan Gubernur Lampung Nomor G/ 626.a/B.IX/HK/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Hasil Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Raneangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.822.026.069.756,00 bertambah sejumlah Rp.47.946.771.590,00 schingga menjadi Rp.869.972.84 1.346,00 dengan rineian sebagai berikut :
1) Semula 2) Bcrtambah Rp. 35.387.641.814,00 Rp. (16.599.684.785,00) Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 18.787.957.029,00
1) Semula 2) Berkurang Rp. 33.675.740,741,00 Rp. 31.500.000.000,00 Rp. 2.175.740,741,00
1) Semula Rp. 45.432.698.003,00 2) Berkurang Rp. ( 1 7,972.973, 1 99.,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 27.459.724.804,00
1) Semula Rp. 696.237.977.939,00 2) Berkurang Rp. (8.549.108.801,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp, 687.688.869.138,00
1) Semula Rp. 76.467.752.000,00 2) Bertambah Rp. 93,244.279.116,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 169.712.031.116,00
1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. R^ 9.091.000.000,00 3,831.940.000,00 Rp. 12.922.940.000,00
1) Semula Rp. 29.266.698.003,00 2) Berkurang RJ2l_ (26.777.622.004,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.489.075.999,00
1) Scmula Rp. 3.500.000.000,00 2) Tctap Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00
1) Scmula Rp. 3.575.000.000,00 2) Bertambah Rp. 4.972.708.805,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sctclah Perubahan Rp. 8.547.708.805,00
1) Scmula Rp. 73.120.656.148,00 2) Bertambah Rp. 21.526.468.990,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 94.647.125.138,00
1) Scmula Rp. 540.609.710.675,00 2) Berkurang Rp. (7.296.026.675,00) Jumlah Dana alokasi umum setclah Perubahan Rp. 533.313.684.000,00
1) Scmula Rp. 82.507.611.116,00 2) Berkurang Rp. (22.779.551.116,00) Jumlah Dana alokasi khusus seLelah Perubahan Rp. 59.728.060.000,00
1) Scmula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Sctclah Perubahan Rp. Ra 0,00 0,00 Hibah Rp. 0,00
1) Scmula 2) Berkurang Rp. Ra 0,00 0,00 Jumlah dana darurat setelah Peru bahan Rp. 0,00
1) Scmula Rp. 30.000.000.000,00 2) Berk u ra ng Rp. 43,359.350.254,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pcmda Lainnya sctclah Perubahan Rp. 73.359.350.254,00 - g . d.Bantuan Biaya Pemungutan PBB 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Berkurang Rp. (770,106.399,00) Jumlah BanLuan Biaya Pemungutan PBB setelah Perubahan Rp. 729.893.601,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 37.578.257.261,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp. 37.578.257.261,00
1) Semula 2) Berkurang Rp. 0,00 Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 3.798.000.000,00 2) Berkurang Rp. (1.644.500.000,00) Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 2.153.500.000,00
1) Semula Rp. 41.169.752.000,00 2) Be rta m ba h Rp. 14.721.278.000,00 Jumlah Dana Tunjangan ProfesiGuru PNSD yang sah setelah Perubahan Rp. 55.891.030.000,00
1) Semula Rp. 376.357.142.732,00 2) Bertambah Rp. 16.399.031.232,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 392.756.173.964,00
1) Semula Rp. 445.668.927.024,00 2) Bertambah Rp. 31.547.740,358,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 477.216.667.382,00
1) Semula Rp. 320.896.786.668,00 2) Berta m bah Rp. 15.369.435.626,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 336.266.222.294,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Berta m bah Rp. Q,QQ Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
1) Semula Rp. 10.807.390.000,00 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 11.807.390.000,00
1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00
1) Semula 2) Tetap Rp. Rn 0,00 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 38.800.700.000,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 38.800.700.000,00
1) Semula Rp. 352.266.064,00 2) Bertambah Rp. 29.595.606,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 381.861.670,00
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
1) Semula Rp. 58.181.267.500,00 2) Bertambah Rp. 4,583.855.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 62.765.122.500,00 b, Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 193.919.138.324,00 2) Bertambah Rp. 24.656.380.908,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 218.575.519.232,00
1) Semula Rp. 193.568.521.200,00 2) Bertambah Rp. 2.307.504.450,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 195.876.025.650,00
1) Semula Rp. 35.387.641.814,00 2) Berkurang Rp. (16,599.684.785,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 18.787.957.029,00
1) Semula Rp. 31.500.000.000,00 2) Bertambah Rp, 2.175,740.741,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 33.675.740.741,00
1) Semula Rp. 19.984.607.933,00 2) Berkurang Rp. (1.196.650.904,00) Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 18.787.957.029,00
1) Semula Rp. 15.403.033.881,00 2) Berkurang Rp. (15.403.033.881,00) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Scmula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Perhitungan Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00 b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Scmula Rp. 1.500.000.000,00 2) Tctap Rp, 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Pcrubahan Rp. 1 .500.000.000,00
1) Scmula Rp. 2) Berta m ba h Rp, Jumlah Pokok Hutang Setelah Perubahan 0,00 0,00 Rp. 0,00
1) Scmula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Pembiayaan Pinjaman Dacrah Setelah Perubahan Rp. 0,00 0,00 0,00
1) Scmula Rp. 30.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 2.175.740.741,00 Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga Setelah Perubahan Rp. 32.175.740.741,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Ringkasan Pcrubahan APBD menurut Urusan Pcmerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rckapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kcgiatan; Rckapitulasi Pcrubahan Belanja Daerah untuk Kcsclarasan dan Kctcrpaduan Urusan Pcmerintahan Dacrah dan Fungsi Dalam Kcrangka Pengclolaan Kcuangan Negara; Daftar Pcrubahan Jumlah Pcgawai Pcrgolongan dan Perjabatan;
Daftar Pinjaman Daerah.
Bupati Tulang Bawang menctapkan Pcraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah sebagai landasan opcrasional pelaksanaan.
Pcraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupaLen Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal 18 SEPTEMBER 2014 BUPATI TULANG BAWANG, HANAN PARAF KOORDINASI 1 2 3 5 8 7 8 ASISTEM AUSTEN ASISTEN n m WAKU BUPATI SEKDAXABl AilSHM IV; KABAC MUKUM A. ROZAK Diundangkan di Menggala pada tanggal SEPTEMBER 2014 SEKRETARI AERAH KABUPATEN TUyLAIfIG BAWANG, RIMIR MIRHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR 02 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/TB/2014
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen