DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970

Nomor: 3
Tahun: 1970
Ditetapkan: 17 Januari 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa situasi dan kondisi di Irian-Barat patut membuka kemungkinan. untuk memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum;
b.bahwa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 21 Nopember 1969 dan tanggal 22 Nopember 1969, telah menerima secara bulat laporan Panitia Khusus 3 Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, RD serta tentang Kepartian, Keormasan dan Kekaryaan, yang menyatakan bahwa Presiden dapat membuat ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat;
c.bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat. Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3.Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Membaca : Surat Pimpinan DPR-GR No. AD2/K/129/DPR-GR/1970 tanggal 15 Januari 1970.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Pasal 4

(1)Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari : a.16 (enam belas) orang Anggota yang dipilih ; b.4 (empat) orang yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
(2)Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari : a.32 (tiga puluh dua)-orang Anggota yang dipilih ; b.8 (delapan) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
(3)Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota DPRD dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 5.
(1)Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat serta cara pengangkatannya adalah seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun (2) 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.
(2)Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat
(1)pasal ini adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Pasal 6

(1)Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 2 ayat
(1)Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969, jumlah Anggota DPR yang dipilih adalah 9 (sembilan) orang dan jumlah anggota tambahan MPR Utusan Daerah adalah 4 (empat) orang.
(2)Penambahan atau pengurangan jumlah-jumlah yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Jumlah Anggota DPRD II sebanyak 16 (enam belas) orang yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dipilih dalam Daerah Pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
(2)Jumlah Anggota yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan mengingat perimbangan jumlah penduduknya.

Pasal 8

Jumlah Anggota DPRD I sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, untuk tiap tiap Daerah Tingkat II dengan dasar perhitungan untuk sekurang kurangnya 25.000 (dua puluh lima ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil, adalah sebagai berikut : a Daerah Tingkat II Jayapura 3 orang; b.Daerah Tingkat II Biak-Numfor 2 orang; c.Daerah Tingkat II Japen Waropen 2 orang; d.Daerah Tingkat II Manokwari 2 orang; e.Daerah Tingkat II Sorong 3 orang;

f.Daerah Tingkat II Fak-Fak 2 orang; g.Daerah Tingkat II Merauke 6 orang; h.Daerah Tingkat II Jayawijaya 6 orang; i.Daerah Tingkat II Paniai 6 orang;

Pasal 9

Jumlah Anggota DPR sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, dipilih oleh Rakyat yang terpilih sebagai Anggota DPRD II, dengan perhitungan setiap Daerah Tingkat II diwakili satu orang wakil. Pasal 10.

(1)Penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPRD I dan DPR dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang diatur sebagai berikut :
1. a.Menteri Dalam Negeri dapat menambah jumlah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang sedapat-dapatnya mengambil Anggota Pemilihan Daerah Tingkat II;
2. b.Pencalonan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini;
3. c.Tiap Organisasi dan Kesatuan Masyarakat dapat mengajukan sejumlah calon sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan bahwa setiap calon yang diajukan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dari tiga orang calon terpilih untuk Anggota DPRD II dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
4. d.Calon dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, diajukan : (i) untuk Anggota DPR, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan meneruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969; (ii) untuk Anggota DPRD I, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan melaksanakan ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 16 tahun 1969;
5. e.Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPR untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
6. f.Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPRD I untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II;
7. g.Seorang terpilih sebagai Anggota DPRD I dan DPR jika ia memperoleh suara terbanyak mutlak sekurang-kurangnya separuh ditambah I dari calon terpilih untuk Anggota DPRD II yang hadir dalam rapat pemilihan.
(2)Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Anggota tambahan MPR Utusan Daerah, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.

BAB III

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

(1)Untuk menjadi Anggota MPR, DPR dan DPRD I dan II harus dipenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2, 11, 18 dan 25 Undang-undang No. 16 tahun 1969.
(2)Anggota DPRD I dan DPRD II yang pindah tempat tinggal dan menetap diluar wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan gugur keanggotaannya. ORGANISASI BADAN-BADAN PELAKSANA/ PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Pasal 12.
(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih disusun dan dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dengan ketentuan bahwa :
1. a.Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat/Kepala Pemerintahan Setempat disamakan dengan Kecamatan/Camat;
2. b.Distrik/Kepala Distrik disamakan dengan Desa/Kepala Desa.
(2)Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969, mengenai syarat-syarat keanggotaan, pengambilan sumpah/janji dan tata- cara rapat, berlaku juga untuk Panitia-panitia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 13.
(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang berkedudukan diibukota Daerah Propinsi, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
2. b.Menyelenggarakan pemilihan Anggota DPRD I dan DPR.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan diibukota Daerah Tingkat II, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
2. b.Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II;
(3)Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di ibukota wilayah Kepala Pemerintahan setempat, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
2. b.Menyelenggarakan Pemungutan suara.
(4)Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Distrik/atau Daerah yang setingkat dengan Distrik ditempat kedudukan ibukota Distrik, ibukota: a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara; b.Menyelenggarakan pendaftaran pemilih.
(1)Untuk dapat didaftar sebagai pemilih dan untuk dapat menggunakan hak memilih, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang No. 15 tahun 1969.
(2)Menteri Dalam Negeri mengatur cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dengan berpedoman pada ketentuan dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969.
(3)Bagi warga negara Republik Indonesia asal Irian Barat yang berada diluar Negeri berlaku ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969. PENCALONAN Pasal 15. Yang dapat mengajukan calon untuk Pemilihan Umum adalah : a.Organisasi yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang No. 15 tahun 1969; b.Kesatuan Masyarakat. Pasal 16. Untuk dapat menjadi calon dalam Pemilihan Umum harus dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang No. 15 tahun 1969. Pasal 17.
(1)Organisasi dan Kesatuan Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, mengajukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sejumlah calon yang sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah wakil yang ditentukan untuk Daerah Pemilihan yang bersangkutan dengan menerangkan : a.nama calon; b.anda pengenalnya.
(2)Pengajuan calon dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah No, 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969 dilakukan dengan mengisi formulir surat pencalonan seperti lampiran B pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 15 tahun 1969.
(3)Ketentuan-ketentuan dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dapat dipergunakan lebih lanjut sebagai pedoman bagi cara pencalonan. KAMPANYE.

BAB V

PEMILIH Pasal 14.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang Kampanye yang diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969, berlaku juga untuk Daerah Propinsi Irian Barat. Jika dalam suatu Daerah Pemilihan jumlah calon sama dengan jumlah Anggota yang harus dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam Daerah Pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua calon dianggap telah terpilih menjadi Anggota. Pasal 20.

(1)Untuk menyelenggarakan pemungutan suara, pejabat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dapat menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara dengan sedapat- dapatnya mengambil dari antara anggota Panitia Pendaftaran Pemilih untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Pemungutan Suara ditempat pemberian suara diselenggarakan dalam Rapat Panitia Pemungutan Suara yang selama pemberian suara dilakukan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota yang merupakan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, disingkat KPPS.
(3)Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk diantara anggota-anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 21

(1)Pemungutan Suara dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemerintah ditempat-tempat pemberian suara dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969. Pemberian suara oleh Pemilih dimulai pada jam 08.00 dan ditutup pada jam 14.00. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita acara pemungutan suara harus dapat diselenggarakan pada hari yang sama.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tempat- tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara.
(3)Nama tempat pemberian suara ialah nama ibukota Distrik dimana pemungutan suara dilakukan. Apabila dalam suatu Distrik,diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama ibukota Distrik itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.
(4)Jika berhubung dengan keadaan setempat, pemungutan suara dalam satu Distrik tidak dapat diselenggarakan dalam satu hari, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tanggal penyelenggaraan pemungutan suara ditempat-tempat pemberian suara dalam Distrik yang bersangkutan.
(5)Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah ini, pembukaan kotak suara dan penghitungan suara baru dilakukan setelah penyelenggaraan pemungutan suara dalam Distrik yang bersangkutan selesai dilaksanakan.

Pasal 22

Untuk pemilihan Anggota DPRD II Ketua Panitia Pemilihan Indonesia melalui Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Ketua Panitia Pemilih Daerah Tingkat II menyampaikan benda-benda tanda pemberian suara yang tidak mudah ditiru dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri kepada masing-masing Ketua Panitia Pemungutan Suara sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam masing-masing daerah Panitia Pemungutan Suara ditambah dengan sepuluh persen. Benda-benda tanda pemberian suara itu dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap tempat pemberian suara dalam bungkusan yang disegel dan yang diluarnya memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang jumlah isinya yang dibubuhi cap dan tanda-tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa situasi dan kondisi di Irian-Barat patut membuka kemungkinan. untuk memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum;
b.bahwa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 21 Nopember 1969 dan tanggal 22 Nopember 1969, telah menerima secara bulat laporan Panitia Khusus 3 Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, RD serta tentang Kepartian, Keormasan dan Kekaryaan, yang menyatakan bahwa Presiden dapat membuat ketentuan tersendiri mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Barat;
c.bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat. Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3.Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Membaca : Surat Pimpinan DPR-GR No. AD2/K/129/DPR-GR/1970 tanggal 15 Januari 1970.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Pasal 4

(1)Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari : a.16 (enam belas) orang Anggota yang dipilih ; b.4 (empat) orang yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
(2)Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari : a.32 (tiga puluh dua)-orang Anggota yang dipilih ; b.8 (delapan) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
(3)Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota DPRD dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 5.
(1)Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat serta cara pengangkatannya adalah seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun (2) 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.
(2)Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat
(1)pasal ini adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Pasal 6

(1)Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 2 ayat
(1)Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969, jumlah Anggota DPR yang dipilih adalah 9 (sembilan) orang dan jumlah anggota tambahan MPR Utusan Daerah adalah 4 (empat) orang.
(2)Penambahan atau pengurangan jumlah-jumlah yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Jumlah Anggota DPRD II sebanyak 16 (enam belas) orang yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dipilih dalam Daerah Pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
(2)Jumlah Anggota yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan mengingat perimbangan jumlah penduduknya.

Pasal 8

f.Daerah Tingkat II Fak-Fak 2 orang; g.Daerah Tingkat II Merauke 6 orang; h.Daerah Tingkat II Jayawijaya 6 orang; i.Daerah Tingkat II Paniai 6 orang;

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPRD I dan DPR dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang diatur sebagai berikut :
1. a.Menteri Dalam Negeri dapat menambah jumlah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang sedapat-dapatnya mengambil Anggota Pemilihan Daerah Tingkat II;
2. b.Pencalonan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini;
3. c.Tiap Organisasi dan Kesatuan Masyarakat dapat mengajukan sejumlah calon sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan bahwa setiap calon yang diajukan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dari tiga orang calon terpilih untuk Anggota DPRD II dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
4. d.Calon dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, diajukan : (i) untuk Anggota DPR, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan meneruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969; (ii) untuk Anggota DPRD I, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan melaksanakan ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 16 tahun 1969;
5. e.Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPR untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
6. f.Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPRD I untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II;
7. g.Seorang terpilih sebagai Anggota DPRD I dan DPR jika ia memperoleh suara terbanyak mutlak sekurang-kurangnya separuh ditambah I dari calon terpilih untuk Anggota DPRD II yang hadir dalam rapat pemilihan.
(2)Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Anggota tambahan MPR Utusan Daerah, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.

BAB III

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

(1)Untuk menjadi Anggota MPR, DPR dan DPRD I dan II harus dipenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2, 11, 18 dan 25 Undang-undang No. 16 tahun 1969.
(2)Anggota DPRD I dan DPRD II yang pindah tempat tinggal dan menetap diluar wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan gugur keanggotaannya. ORGANISASI BADAN-BADAN PELAKSANA/ PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Pasal 12.
(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih disusun dan dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dengan ketentuan bahwa :
1. a.Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat/Kepala Pemerintahan Setempat disamakan dengan Kecamatan/Camat;
2. b.Distrik/Kepala Distrik disamakan dengan Desa/Kepala Desa.
(2)Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969, mengenai syarat-syarat keanggotaan, pengambilan sumpah/janji dan tata- cara rapat, berlaku juga untuk Panitia-panitia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 13.
(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang berkedudukan diibukota Daerah Propinsi, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
2. b.Menyelenggarakan pemilihan Anggota DPRD I dan DPR.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan diibukota Daerah Tingkat II, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
2. b.Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II;
(3)Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di ibukota wilayah Kepala Pemerintahan setempat, bertugas :
1. a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
2. b.Menyelenggarakan Pemungutan suara.
(4)Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Distrik/atau Daerah yang setingkat dengan Distrik ditempat kedudukan ibukota Distrik, ibukota: a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara; b.Menyelenggarakan pendaftaran pemilih.
(1)Untuk dapat didaftar sebagai pemilih dan untuk dapat menggunakan hak memilih, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang No. 15 tahun 1969.
(2)Menteri Dalam Negeri mengatur cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dengan berpedoman pada ketentuan dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969.
(3)Bagi warga negara Republik Indonesia asal Irian Barat yang berada diluar Negeri berlaku ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969. PENCALONAN Pasal 15. Yang dapat mengajukan calon untuk Pemilihan Umum adalah : a.Organisasi yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang No. 15 tahun 1969; b.Kesatuan Masyarakat. Pasal 16. Untuk dapat menjadi calon dalam Pemilihan Umum harus dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang No. 15 tahun 1969. Pasal 17.
(1)Organisasi dan Kesatuan Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, mengajukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sejumlah calon yang sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah wakil yang ditentukan untuk Daerah Pemilihan yang bersangkutan dengan menerangkan : a.nama calon; b.anda pengenalnya.
(2)Pengajuan calon dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah No, 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969 dilakukan dengan mengisi formulir surat pencalonan seperti lampiran B pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 15 tahun 1969.
(3)Ketentuan-ketentuan dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dapat dipergunakan lebih lanjut sebagai pedoman bagi cara pencalonan. KAMPANYE.

BAB V

PEMILIH Pasal 14.

Pasal 18

(1)Untuk menyelenggarakan pemungutan suara, pejabat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dapat menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara dengan sedapat- dapatnya mengambil dari antara anggota Panitia Pendaftaran Pemilih untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Pemungutan Suara ditempat pemberian suara diselenggarakan dalam Rapat Panitia Pemungutan Suara yang selama pemberian suara dilakukan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota yang merupakan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, disingkat KPPS.
(3)Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk diantara anggota-anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 21

(1)Pemungutan Suara dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemerintah ditempat-tempat pemberian suara dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969. Pemberian suara oleh Pemilih dimulai pada jam 08.00 dan ditutup pada jam 14.00. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita acara pemungutan suara harus dapat diselenggarakan pada hari yang sama.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tempat- tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara.
(3)Nama tempat pemberian suara ialah nama ibukota Distrik dimana pemungutan suara dilakukan. Apabila dalam suatu Distrik,diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama ibukota Distrik itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.
(4)Jika berhubung dengan keadaan setempat, pemungutan suara dalam satu Distrik tidak dapat diselenggarakan dalam satu hari, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tanggal penyelenggaraan pemungutan suara ditempat-tempat pemberian suara dalam Distrik yang bersangkutan.
(5)Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah ini, pembukaan kotak suara dan penghitungan suara baru dilakukan setelah penyelenggaraan pemungutan suara dalam Distrik yang bersangkutan selesai dilaksanakan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1970