Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 64
Mengingat :
Membaca : Surat Pimpinan DPR-GR No. AD2/K/129/DPR-GR/1970 tanggal 15 Januari 1970.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT.
BAB I
a.16 (enam belas) orang Anggota yang dipilih ; b.4 (empat) orang yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
a.32 (tiga puluh dua)-orang Anggota yang dipilih ; b.8 (delapan) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata.
Pasal 5.
Jumlah Anggota DPRD I sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, untuk tiap tiap Daerah Tingkat II dengan dasar perhitungan untuk sekurang kurangnya 25.000 (dua puluh lima ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil, adalah sebagai berikut : a Daerah Tingkat II Jayapura 3 orang; b.Daerah Tingkat II Biak-Numfor 2 orang; c.Daerah Tingkat II Japen Waropen 2 orang; d.Daerah Tingkat II Manokwari 2 orang; e.Daerah Tingkat II Sorong 3 orang;
g.Daerah Tingkat II Merauke 6 orang; h.Daerah Tingkat II Jayawijaya 6 orang; i.Daerah Tingkat II Paniai 6 orang;
Jumlah Anggota DPR sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, dipilih oleh Rakyat yang terpilih sebagai Anggota DPRD II, dengan perhitungan setiap Daerah Tingkat II diwakili satu orang wakil. Pasal 10.
(i) untuk Anggota DPR, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan meneruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969; (ii) untuk Anggota DPRD I, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan melaksanakan ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 16 tahun 1969;
BAB III SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
BAB III
BAB IV. ORGANISASI BADAN-BADAN PELAKSANA/ PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Pasal 12.
15 tahun 1969 dengan ketentuan bahwa :
Pasal 13.
a.Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara; b.Menyelenggarakan pendaftaran pemilih. BAB V PEMILIH Pasal 14.
15 tahun 1969.
15 tahun 1969. BAB VI. PENCALONAN Pasal 15. Yang dapat mengajukan calon untuk Pemilihan Umum adalah : a.Organisasi yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang No. 15 tahun 1969; b.Kesatuan Masyarakat. Pasal 16. Untuk dapat menjadi calon dalam Pemilihan Umum harus dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang No. 15 tahun 1969. Pasal 17.
a.nama calon; b.anda pengenalnya.
BAB VII. KAMPANYE.
BAB V
Ketentuan-ketentuan tentang Kampanye yang diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 15 tahun 1969, berlaku juga untuk Daerah Propinsi Irian Barat. BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA BAGIAN PERTAMA Tentang Pemungutan Suara Pasal 19. Jika dalam suatu Daerah Pemilihan jumlah calon sama dengan jumlah Anggota yang harus dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam Daerah Pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua calon dianggap telah terpilih menjadi Anggota. Pasal 20.
BAB VIII
Pemberian suara oleh Pemilih dimulai pada jam 08.00 dan ditutup pada jam 14.00. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita acara pemungutan suara harus dapat diselenggarakan pada hari yang sama.
Apabila dalam suatu Distrik,diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama ibukota Distrik itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.
Untuk pemilihan Anggota DPRD II Ketua Panitia Pemilihan Indonesia melalui Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Ketua Panitia Pemilih Daerah Tingkat II menyampaikan benda-benda tanda pemberian suara yang tidak mudah ditiru dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri kepada masing-masing Ketua Panitia Pemungutan Suara sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam masing-masing daerah Panitia Pemungutan Suara ditambah dengan sepuluh persen. Benda-benda tanda pemberian suara itu dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap tempat pemberian suara dalam bungkusan yang disegel dan yang diluarnya memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang jumlah isinya yang dibubuhi cap dan tanda-tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.
Membuka PDF…
Dokumen