DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah daerah, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah serta non instansi pemerintah (swasta).
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6.Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan shadaqoh.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 4
8.Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
9.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Zakat, Infaq dan shadaqoh selanjutnya disebut ZIS.
12.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolan zakat, Infaq dan shadaqoh sesuai dengan ketentuan agama islam dan ketentuan perundang- undangan.
13.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14.Anggota BAZNAS Kabupaten adalah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
15.Pelaksana BAZNAS Kabupaten adalah pelaksana teknis pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang bersifat administratif.
16.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17.Badan Musyawarah ZIS yang selanjutnya disebut BMZIS adalah UPZ tingkat Desa/Kelurahan sebagai badan yang menetapkan mustahiq, muzakki serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tingkat Desa/Kelurahan.
18.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
19.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20.Kebutuhan Hak Dasar adalah kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
21.Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
22.Miskin adalah orang yang memilik harta dan mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimaal bagi dirinya dan keluarganya.
23.Amilin adalah pimpinan dan pelaksana BAZNAS sertapengurus LAZ.
24.Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah niatnya dan masih perlu dibina keimannya.
25.Riqab adalah hamba sahaya yang terikat perjanjian dengan tuannya dan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
26.Gharimin adalah seseorang yang berhutang untuk kebutuhannya bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya atau berhutang untuk kepentingan umum.
27.Sabilillah adalah seorang yang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Allah. 5
28.Ibnu Sabil adalah seseorang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik dipandang syara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.nama, asas, tujuan dan manfaat;
b.obyek dan subyek zakat, infaq dan shadaqah;
c.kewenangan Pemerintah Daerah;
d.kedudukan, struktur dan tata kerja BAZNAS Kabupaten;
e.tugas, kewajiban dan wewenang Baznas Kabupaten;
f.keanggotaan BAZNAS Kabupaten;
g.Lembaga Amil Zakat;
h.pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh;
i.zakat pengurang penghasilan kena pajak;
j.pembiayaan;
k.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
l.sanksi.

BAB III

NAMA, ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

(1)Nama lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten disingkat BAZNAS Kabupaten.
(2)Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
(3)Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolan zakat.
(4)Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peanggulangan kemiskinan.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK ZIS

Pasal 4

(1)Obyek zakat, infaq dan shadaqah adalah harta zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.
(2)Subyek zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sebagai wajin zakat yang telah memenuhi syarat sesuai syariat agama Islam dan ketentuan yang berlaku. 6
(3)Subyek Infaq dan shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan individu maupun kolektif atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pasal 5

(1)Zakat meliputi:
1. a.Zakat maal; dan
2. b.Zakat fitrah.
(2)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga yang bernilai uang lainnya;
3. c.perdagangan dan perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan harta yang dimiliki oleh wajib zakat perseorangan atau badan usaha.
(4)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah bahan makanan pokok dan/atau setara uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB V

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(2)Bupati mengangkat dan memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

Pasal 7

(1)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang undangan. 7
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk:
1. a.UPZ Kecamatan;
2. b.BMZIS Desa/Kelurahan;
3. c.UPZ Instansi; dan
4. d.UPZ lainnya sesuai kebutuhan.
(5)BAZNAS Kabupaten terdiri atas pimpinan dan pelaksana.
(6)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

Pasal 8

(1)UPZ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah unit pengumpul zakat di tingkat Kecamatan.
(2)UPZ Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
(3)UPZ Kecamatan berasal dari tokoh masyarakat, profesional dan lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan.
(4)UPZ Kecamatan bertugas melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kecamatan.
(5)Hasil pengumpulan zakat penghasilan atau infaq profesi disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

(1)BMZIS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b UPZ di tingkat desa/kelurahan.
(2)BMZIS Desa/Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
(3)BMZIS Desa/Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur ulama, tokoh masyaralat, profesional dan aparatur desa.
(4)BMZIS Desa/Kelurahan bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di tingkat desa/kelurahan. 8

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah daerah, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah serta non instansi pemerintah (swasta).
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6.Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan shadaqoh.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 4
8.Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
9.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Zakat, Infaq dan shadaqoh selanjutnya disebut ZIS.
12.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolan zakat, Infaq dan shadaqoh sesuai dengan ketentuan agama islam dan ketentuan perundang- undangan.
13.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14.Anggota BAZNAS Kabupaten adalah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
15.Pelaksana BAZNAS Kabupaten adalah pelaksana teknis pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang bersifat administratif.
16.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17.Badan Musyawarah ZIS yang selanjutnya disebut BMZIS adalah UPZ tingkat Desa/Kelurahan sebagai badan yang menetapkan mustahiq, muzakki serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tingkat Desa/Kelurahan.
18.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
19.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20.Kebutuhan Hak Dasar adalah kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
21.Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
22.Miskin adalah orang yang memilik harta dan mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimaal bagi dirinya dan keluarganya.
23.Amilin adalah pimpinan dan pelaksana BAZNAS sertapengurus LAZ.
24.Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah niatnya dan masih perlu dibina keimannya.
25.Riqab adalah hamba sahaya yang terikat perjanjian dengan tuannya dan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
26.Gharimin adalah seseorang yang berhutang untuk kebutuhannya bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya atau berhutang untuk kepentingan umum.
27.Sabilillah adalah seorang yang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Allah. 5
28.Ibnu Sabil adalah seseorang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik dipandang syara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.nama, asas, tujuan dan manfaat;
b.obyek dan subyek zakat, infaq dan shadaqah;
c.kewenangan Pemerintah Daerah;
d.kedudukan, struktur dan tata kerja BAZNAS Kabupaten;
e.tugas, kewajiban dan wewenang Baznas Kabupaten;
f.keanggotaan BAZNAS Kabupaten;
g.Lembaga Amil Zakat;
h.pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh;
i.zakat pengurang penghasilan kena pajak;
j.pembiayaan;
k.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
l.sanksi.

BAB III

NAMA, ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

(1)Nama lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten disingkat BAZNAS Kabupaten.
(2)Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
(3)Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolan zakat.
(4)Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peanggulangan kemiskinan.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK ZIS

Pasal 4

(1)Obyek zakat, infaq dan shadaqah adalah harta zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.
(2)Subyek zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sebagai wajin zakat yang telah memenuhi syarat sesuai syariat agama Islam dan ketentuan yang berlaku. 6
(3)Subyek Infaq dan shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan individu maupun kolektif atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pasal 5

(1)Zakat meliputi:
1. a.Zakat maal; dan
2. b.Zakat fitrah.
(2)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga yang bernilai uang lainnya;
3. c.perdagangan dan perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan harta yang dimiliki oleh wajib zakat perseorangan atau badan usaha.
(4)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah bahan makanan pokok dan/atau setara uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB V

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(2)Bupati mengangkat dan memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

Pasal 7

(1)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang undangan. 7
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk:
1. a.UPZ Kecamatan;
2. b.BMZIS Desa/Kelurahan;
3. c.UPZ Instansi; dan
4. d.UPZ lainnya sesuai kebutuhan.
(5)BAZNAS Kabupaten terdiri atas pimpinan dan pelaksana.
(6)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

Pasal 8

(1)UPZ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah unit pengumpul zakat di tingkat Kecamatan.
(2)UPZ Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
(3)UPZ Kecamatan berasal dari tokoh masyarakat, profesional dan lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan.
(4)UPZ Kecamatan bertugas melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kecamatan.
(5)Hasil pengumpulan zakat penghasilan atau infaq profesi disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

(1)BMZIS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b UPZ di tingkat desa/kelurahan.
(2)BMZIS Desa/Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
(3)BMZIS Desa/Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur ulama, tokoh masyaralat, profesional dan aparatur desa.
(4)BMZIS Desa/Kelurahan bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di tingkat desa/kelurahan. 8

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014