DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2010

Nomor: 18
Tahun: 2010
Ditetapkan: 28 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Budidaya Tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
2.Penanaman . . .
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3.Penanam Modal Asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang akan melakukan penanaman modal di wilayah negara
4.Pelaku Usaha Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha budidaya tanaman.
5.Petani Kecil Berlahan Sempit adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
6.Izin Usaha Budidaya Tanaman adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha budidaya tanaman.
7.Perluasan Usaha Budidaya Tanaman adalah penambahan luas lahan dan/atau penambahan kapasitas produksi dalam usaha budidaya tanaman.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Usaha budidaya tanaman diselenggarakan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
b.menyediakan kebutuhan bahan baku industri;
c.meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
d.mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
e.meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup;
f.memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di wilayah pengembangan budidaya tanaman di seluruh wilayah Indonesia.
(2)Selain di wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di tempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(3)Ketentuan mengenai wilayah pengembangan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

a.budidaya tanaman;
b.perizinan usaha budidaya tanaman; dan
c.pembinaan dan peran masyarakat.

BAB II

BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

(1)Budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi:
  1. 1.badan usaha milik negara;
  2. 2.badan usaha milik daerah;
  3. 3.badan usaha swasta; atau
  4. 4.koperasi.
(2)Usaha budidaya tanaman diutamakan untuk pelaku usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Budidaya tanaman meliputi:

a.jenis dan skala usaha;
b.luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman;
c.pola usaha; dan
d.pemanfaatan jasa dan sarana milik negara.

Pasal 7

(1)Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas:
1. a.usaha dalam proses produksi;
2. b.usaha dalam penanganan pasca panen; dan
3. c.usaha keterpaduan butir a dan butir b.
(2)Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja.
(3)Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin.
(4)Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Pasal 8

(1)Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
(2)Luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
(3)Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum sebagaimana
(4)Penguasaan . . . dimaksud pada ayat (2).
(4)Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota dan gubernur.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
(4)Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat.
(5)Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada usaha proses produksi dan/atau pasca panen.
(6)Kerja sama usaha pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyediaan sarana produksi.
(7)Kerja sama usaha pada pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pengolahan, pemasaran, transportasi, dan kerja sama operasional lainnya.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Budidaya Tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
2.Penanaman . . .
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3.Penanam Modal Asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang akan melakukan penanaman modal di wilayah negara
4.Pelaku Usaha Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha budidaya tanaman.
5.Petani Kecil Berlahan Sempit adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
6.Izin Usaha Budidaya Tanaman adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha budidaya tanaman.
7.Perluasan Usaha Budidaya Tanaman adalah penambahan luas lahan dan/atau penambahan kapasitas produksi dalam usaha budidaya tanaman.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Usaha budidaya tanaman diselenggarakan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
b.menyediakan kebutuhan bahan baku industri;
c.meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
d.mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
e.meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup;
f.memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di wilayah pengembangan budidaya tanaman di seluruh wilayah Indonesia.
(2)Selain di wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di tempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(3)Ketentuan mengenai wilayah pengembangan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

a.budidaya tanaman;
b.perizinan usaha budidaya tanaman; dan
c.pembinaan dan peran masyarakat.

BAB II

BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

(1)Budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi:
  1. 1.badan usaha milik negara;
  2. 2.badan usaha milik daerah;
  3. 3.badan usaha swasta; atau
  4. 4.koperasi.
(2)Usaha budidaya tanaman diutamakan untuk pelaku usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Budidaya tanaman meliputi:

a.jenis dan skala usaha;
b.luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman;
c.pola usaha; dan
d.pemanfaatan jasa dan sarana milik negara.

Pasal 7

(1)Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas:
1. a.usaha dalam proses produksi;
2. b.usaha dalam penanganan pasca panen; dan
3. c.usaha keterpaduan butir a dan butir b.
(2)Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja.
(3)Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin.
(4)Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Pasal 8

(1)Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
(2)Luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
(3)Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum sebagaimana
(4)Penguasaan . . . dimaksud pada ayat (2).
(4)Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota dan gubernur.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
(4)Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat.
(5)Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada usaha proses produksi dan/atau pasca panen.
(6)Kerja sama usaha pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyediaan sarana produksi.
(7)Kerja sama usaha pada pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pengolahan, pemasaran, transportasi, dan kerja sama operasional lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019