Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1991
- Nomor
- 19
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan u.b. Kepala Bagian administrasi Perundang-undangan Ttd B.P. Silitonga, S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UMUM Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur golongan ruang II/c yang dewasa ini jumlahnya mencapai lebih dari separuh jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diambil langkah-langkah untuk memperlancar proses kenaikan pangkatnya. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dalam rangka peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, dan untuk mempercepat penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang 11/d, dan Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a yang menduduki jabatan tertentu seperti Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Pemilik Sekolah, dan lain-lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Untuk keperluan ini, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. PASAL DEMI PASAL Pasal I "Pasal 5 Ayat (1) Wewenang penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a, berdasarkan ketentuan ini, menjadi wewenang Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Tetapi untuk mempercepat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a, kewenangan tersebut dapat pula ditetapkan lain. Hal ini ditetapkan dalam ayat (2). Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pejabat lain dalam ayat ini adalah:
PasalII Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3437
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)