DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1991

Nomor: 20
Tahun: 1991
Ditetapkan: 27 Maret 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ditetapkan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran, Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG.

Pasal 1

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat secara langsung bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a.untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
b.untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a yang menduduki jabatan:
1. 1.Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, dan Pengawas Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah, dan Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama;
3. 3.Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan;
4. 4.Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 2

(1)Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk meninjau kembali keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, apabila terdapat keberatan terhadap kenaikan pangkat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
1. a.Sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
2. b.Sedang dalam keadaan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diberikan kenaikan pangkat;
3. c.Sedang menjalani pemberhentian sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
(3)Peninjauan kembali keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal berlakunya kenaikan pangkat.

Pasal 3

(1)Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi:
1. a.Kenaikan pangkat pilihan dipercepat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat data tugas belajar, kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat Negara, kenaikan pangkat selama data penugasan, kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer, kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah, dan kenaikan pangkat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu di luar ketentuan Pasal 1 huruf b.
(2)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara berdasarkan usul Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 4

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan, dibebaskan dari ujian dinas.

Pasal 5

(1)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku mulai tanggal 1 April 1991.
(2)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 1 April 1991, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG UMUM Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Kenaikan pangkat sebagai penghargaan barulah mempunyai nilai, apabila diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya. Selain daripada itu, kenaikan pangkat dimaksudkan juga sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan dedikasi dan prestasinya. Memperhatikan hal tersebut di atas dan dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi, dan menyederhanakan prosedur penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tadi ditetapkan pula kewenangan penetapan kenaikan pangkat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a yang ditetapkan langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, yaitu : Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, Pengawas Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah, Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama serta Tenaga Medis, Paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan, dan Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk tahap pertama kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara secara langsung berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Penetapan kenaikan pangkat selanjutnya, bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan data yang ada di Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Guru yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru Madrasah Tsanawiyah, dan Guru Madrasah Aliyah, termasuk Kepala Sekolah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ditetapkan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran, Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG.

Pasal 1

a.untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
b.untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a yang menduduki jabatan:
1. 1.Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, dan Pengawas Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah, dan Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama;
3. 3.Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan;
4. 4.Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 2

(1)Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk meninjau kembali keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, apabila terdapat keberatan terhadap kenaikan pangkat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
1. a.Sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
2. b.Sedang dalam keadaan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diberikan kenaikan pangkat;
3. c.Sedang menjalani pemberhentian sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
(3)Peninjauan kembali keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal berlakunya kenaikan pangkat.

Pasal 3

(1)Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi:
1. a.Kenaikan pangkat pilihan dipercepat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat data tugas belajar, kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat Negara, kenaikan pangkat selama data penugasan, kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer, kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah, dan kenaikan pangkat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu di luar ketentuan Pasal 1 huruf b.
(2)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara berdasarkan usul Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 4

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan, dibebaskan dari ujian dinas.

Pasal 5

(1)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku mulai tanggal 1 April 1991.
(2)Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 1 April 1991, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1991