DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1981

Nomor: 20
Tahun: 1981
Ditetapkan: 11 Juli 1981
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya yakni Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pendirian suatu Perusahaan Umum (PERUM) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 576);
5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
6.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b.Menteri adalah Menteri Kesehatan;
c.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Indonesia Farma;
d.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma;
e.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Indonesia Farma.

BAB II

PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

(1)Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Indonesia Farma, disingkat PERUM INDOFARMA.
(2)Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal PERUM INDOFARMA.
(3)Penilaian…
(3)Penilaian kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
(4)Segala hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri. Bagian…

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang pengadaan produk farmasi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam bidang pengadaan produk farmasi dalam arti seluas-luasnya, terutama pengadaaan produk farmasi yang diperlukan oleh sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
(3)Setiap…
(3)Setiap penambahan modal perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Pasal 8

(1)Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

(1)Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Dewan…
(2)Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang berangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen/ Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat, lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Dalam hal keanggotaaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang, salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya yakni Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pendirian suatu Perusahaan Umum (PERUM) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 576);
5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
6.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b.Menteri adalah Menteri Kesehatan;
c.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Indonesia Farma;
d.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma;
e.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Indonesia Farma.

BAB II

PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

(1)Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Indonesia Farma, disingkat PERUM INDOFARMA.
(2)Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal PERUM INDOFARMA.
(3)Penilaian…
(3)Penilaian kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
(4)Segala hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri. Bagian…

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang pengadaan produk farmasi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam bidang pengadaan produk farmasi dalam arti seluas-luasnya, terutama pengadaaan produk farmasi yang diperlukan oleh sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
(3)Setiap…
(3)Setiap penambahan modal perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Pasal 8

(1)Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

(1)Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Dewan…
(2)Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang berangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen/ Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat, lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Dalam hal keanggotaaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang, salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969