DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1974

Nomor: 36
Tahun: 1974
Ditetapkan: 11 Oktober 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam bidang telekomunikasi, maka perlu diberikan landasan kerja baru bagi P.N. Telekomunikasi, demi mewujudkan peningkatan produksi jasa secara maksimal, efektip dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat dan Negara;
c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
4.Undang-undang …
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor.2904.);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI.

BAB I

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

Perusahaan Negara Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi, disingkat PERUMTEL.

BAB II

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
c."Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
d."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi;
e."Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi;
f."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Tele komunikasi;
g."Pegawai" adalah pegawai pada Perusahaan Umum Telekomunikasi;
h."Telekomunikasi" adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
i."Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan telekomunikasi di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme rintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan telekomunkasi untuk umum guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pasal 6

…

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri, dengan sarana-sarana telegrap, telepon, telex, telegram gambar dan sarana- sarana telekomunikasi lainnya dengan mengindahkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ini;
b.penyediaan aluran-aluran dan atau saluran-saluran seperti yang dimaksud dalam sub a diatas untuk disewakan;
c.perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana-sarana telekomunikasi seperti dimaksud dalam sub a;
d.usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan termaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan persetujuan Menteri. M0DAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PN. Telekomunikas tersebut pada Pasal 1, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang besarnya akan ditentukan secara besama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam bidang telekomunikasi, maka perlu diberikan landasan kerja baru bagi P.N. Telekomunikasi, demi mewujudkan peningkatan produksi jasa secara maksimal, efektip dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat dan Negara;
c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
4.Undang-undang …
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor.2904.);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI.

BAB I

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

BAB II

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
c."Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
d."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi;
e."Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi;
f."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Tele komunikasi;
g."Pegawai" adalah pegawai pada Perusahaan Umum Telekomunikasi;
h."Telekomunikasi" adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
i."Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan telekomunikasi di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme rintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Pasal 6

…

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri, dengan sarana-sarana telegrap, telepon, telex, telegram gambar dan sarana- sarana telekomunikasi lainnya dengan mengindahkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ini;
b.penyediaan aluran-aluran dan atau saluran-saluran seperti yang dimaksud dalam sub a diatas untuk disewakan;
c.perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana-sarana telekomunikasi seperti dimaksud dalam sub a;
d.usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan termaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan persetujuan Menteri. M0DAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PN. Telekomunikas tersebut pada Pasal 1, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang besarnya akan ditentukan secara besama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 6 Tahun 1963

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1965

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 6 Tahun 1963

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1965

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1974