DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1978

Nomor: 23
Tahun: 1978
Ditetapkan: 22 Juli 1978
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelesaian tersebut perlu dilaksanakan secara wajar dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan politis, untuk menjaga stabilitas keadaan setempat Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616)
3.Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165 1) ;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) ;
5.Undang-…
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada Militer Sekurela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 231 1);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826) ;
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PASUKAN BERSENJATA DI TIMOR TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggota pasukan Sukarelawan/Partisan, selanjutnya disebut SUKWAN/ PARTISAN, adalah mereka yang bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetapi turut serta melaksanakan tugas operasi atau bantuan operasi secara langsung (fisik) dalam rangka menjaga perbatasan wilayah Republik Indonesia dan atau turut serta membantu perjuangan Rakyat Timor Timur dalam perjuangannya memperoleh kemerdekaan serta pengintegrasiannya dengan Republik Indonesia.
2.Bekas pasukan TROPAZ adalah bekas pasukan Militer Bayaran Timor Portugis.
3.Bekas pasukan MILISI adalah bekas pasukan Wajib Militer Timor Portugis.
4.Bekas pasukan POLISI adalah bekas pasukan Polisi Timor Portugis.
5.Bekas pasukan SEGUNDALINA adalah bekas pasukan Timor Portugis yang bertugas pada lini kedua.

BAB II

PASUKAN SUKARELAWAN/PARTISAN

Pasal 2

SUKWAN/PARTISAN yang atas kehendaknya sendiri memilih kembali lapangan kerja/status semula atau lapangan pekerjaan lain, diberi bimbingan dan atau bantuan oleh Pemerintah. Pasal 3…

Pasal 3

SUKWAN/PARTISAN dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

SUKWAN/PARTISAN dapat dikenakan kewajiban dalam rangka Perlawanan Keamanan Rakyat/Pertahanan Sipil dalam menunjang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban wilayah.

Pasal 5

SUKWAN/PARTISAN dapat menerima penghargaan berupa pemberian Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kedudukan, perawatan, dan jaminan SUKWAN/PARTISAN yang gugur/ tewas atau cacad, disebabkan karena dan di dalam melaksanakan tugas operasi atau bantuan operasi, begitu pula yang meninggal dunia atau cacad yang karena sebab lain, diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 7…

Pasal 7

(1)SUKWAN/PARTISAN adalah Veteran Pembela Kemerdekaan
(2)Pengakuan seorang SUKWAN/PARTISAN sebagai Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

BEKAS PASUKAN TROPAZ, BEKAS PASUKAN MILISI, DAN BEKAS PASUKAN POLISI

Pasal 8

Bekas pasukan TROPAZ, bekas pasukan MILISI, dan bekas pasukan POLISI, selanjutnya disebut bekas TROPAZ/MILISI dan POLISI, dapat diangkat menjadi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik Militer Sukarela maupun Militer wajib sesuai dengan status sebelumnya, dengan melalui persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Bekas TROPAZ/MILISI dan POLISI dapat diangkat dalam suatu pangkat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sesuai dengan pangkatnya terakhir dengan mendapatkan penyesuaian gaji (inpassing).
(2)Selanjutnya...
(2)Selanjutnya bagi bekas TROPAZ/MILISI dan POLISI sesuai dengan golongannya, berlaku semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi personil Militer Sukarela, Militer Wajib, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelesaian tersebut perlu dilaksanakan secara wajar dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan politis, untuk menjaga stabilitas keadaan setempat Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616)
3.Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165 1) ;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) ;
5.Undang-…
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada Militer Sekurela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 231 1);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826) ;
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PASUKAN BERSENJATA DI TIMOR TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggota pasukan Sukarelawan/Partisan, selanjutnya disebut SUKWAN/ PARTISAN, adalah mereka yang bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetapi turut serta melaksanakan tugas operasi atau bantuan operasi secara langsung (fisik) dalam rangka menjaga perbatasan wilayah Republik Indonesia dan atau turut serta membantu perjuangan Rakyat Timor Timur dalam perjuangannya memperoleh kemerdekaan serta pengintegrasiannya dengan Republik Indonesia.
2.Bekas pasukan TROPAZ adalah bekas pasukan Militer Bayaran Timor Portugis.
3.Bekas pasukan MILISI adalah bekas pasukan Wajib Militer Timor Portugis.
4.Bekas pasukan POLISI adalah bekas pasukan Polisi Timor Portugis.
5.Bekas pasukan SEGUNDALINA adalah bekas pasukan Timor Portugis yang bertugas pada lini kedua.

BAB II

PASUKAN SUKARELAWAN/PARTISAN

Pasal 2

SUKWAN/PARTISAN yang atas kehendaknya sendiri memilih kembali lapangan kerja/status semula atau lapangan pekerjaan lain, diberi bimbingan dan atau bantuan oleh Pemerintah. Pasal 3…

Pasal 3

Pasal 4

SUKWAN/PARTISAN dapat dikenakan kewajiban dalam rangka Perlawanan Keamanan Rakyat/Pertahanan Sipil dalam menunjang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban wilayah.

Pasal 5

SUKWAN/PARTISAN dapat menerima penghargaan berupa pemberian Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 7

(1)SUKWAN/PARTISAN adalah Veteran Pembela Kemerdekaan
(2)Pengakuan seorang SUKWAN/PARTISAN sebagai Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

BEKAS PASUKAN TROPAZ, BEKAS PASUKAN MILISI, DAN BEKAS PASUKAN POLISI

Pasal 8

Pasal 9

(1)Bekas TROPAZ/MILISI dan POLISI dapat diangkat dalam suatu pangkat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sesuai dengan pangkatnya terakhir dengan mendapatkan penyesuaian gaji (inpassing).
(2)Selanjutnya...
(2)Selanjutnya bagi bekas TROPAZ/MILISI dan POLISI sesuai dengan golongannya, berlaku semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi personil Militer Sukarela, Militer Wajib, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 66 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 66 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1973