DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Nomor: 34
Tahun: 1999
Ditetapkan: 24 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan lembaran negara Nomor 3617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroaan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PT BANK LIPPO Tbk., PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., PT BANK BALI Tbk., PT BANK UMUM KOPERASI INDONESIA, PT BANK UNIVERSAL Tbk., PT BANK PRIMA EXPRESS, PT BANK ARTA MEDIA, DAN PT BANK PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAFITALISASI BANK UMUM.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal PT Bank Lippo Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT BANk Arta Media, dan PT Bank Patriot.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
(2)Nilai penyertaan modal Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing adalah :
1. a.PT. Bank Lippo Tbk., paling banyak sebesar Rp 7.730.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah);
2. b.PT Bank Internasional Indonesia Tbk., paling banyak sebesar Rp 8.714.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus empat belas miliar rupiah); c . PT bank Bali Tbk., paling banyak sebesar Rp 2.345.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar rupiah);
3. d.PT Bank Umum Koperasi Indoensia, paling banyak sebesar Rp 380.800.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
4. e.PT Bank Universal Tbk., paling banyak sebesar Rp 4.586.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh enam miliar rupiah);
5. f.PT Bank prima Express, paling banyak sebesar Rp 615.400.000.000,00 (enam ratus limma belas miliar empat ratus juta rupiah);
6. g.PT Bank Arta Media, paling banyak sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah);
7. h.PT Bank Patriot, paling banyak sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh ddua miliar rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Terhadap penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :

a.menetaapkan tata cara pelaksanaan penyertaan modal Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besaran nilai final penyertaan modal Negara pada Bank tersebut;
b.melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul berdasarkan penyertaan modal Negara tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lempung, Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk., Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. PROF.DR.H. MULADI, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 78.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan lembaran negara Nomor 3617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroaan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

Menetapkan

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
(2)Nilai penyertaan modal Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing adalah :
1. a.PT. Bank Lippo Tbk., paling banyak sebesar Rp 7.730.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah);
2. b.PT Bank Internasional Indonesia Tbk., paling banyak sebesar Rp 8.714.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus empat belas miliar rupiah); c . PT bank Bali Tbk., paling banyak sebesar Rp 2.345.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar rupiah);
3. d.PT Bank Umum Koperasi Indoensia, paling banyak sebesar Rp 380.800.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
4. e.PT Bank Universal Tbk., paling banyak sebesar Rp 4.586.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh enam miliar rupiah);
5. f.PT Bank prima Express, paling banyak sebesar Rp 615.400.000.000,00 (enam ratus limma belas miliar empat ratus juta rupiah);
6. g.PT Bank Arta Media, paling banyak sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah);
7. h.PT Bank Patriot, paling banyak sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh ddua miliar rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Terhadap penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :

a.menetaapkan tata cara pelaksanaan penyertaan modal Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besaran nilai final penyertaan modal Negara pada Bank tersebut;
b.melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul berdasarkan penyertaan modal Negara tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998