DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007

Nomor: 36
Tahun: 2007
Ditetapkan: 22 Juni 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
2.Resi . . .
2.Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.
3.Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.
4.Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
5.Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
6.Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
7.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
9.Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
10.Lelang . . .
10.Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12.Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

BAB II

PENERBITAN RESI GUDANG

Pasal 2

(1)Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
(2)Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(3)Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
(4)Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
(5)Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(6)Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.
(7)Setiap . . .
(7)Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.

Pasal 3

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. b.memenuhi standar mutu tertentu; dan
3. c.jumlah minimum barang yang disimpan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan persyaratan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
1. a.judul Resi Gudang;
2. b.jenis Resi Gudang;
3. c.nama dan alamat pihak pemilik barang;
4. d.lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
5. e.tanggal penerbitan;
6. f.nomor penerbitan;
7. g.waktu jatuh tempo;
8. h.deskripsi barang;
9. i.biaya penyimpanan;
10. j.nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang;
11. k.kode . . .
12. k.kode pengaman;
13. l.kop surat Pengelola Gudang; dan
14. m.tandatangan pemilik barang dan tandatangan Pengelola Gudang.
(2)Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
(3)Ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan secara elektronis dalam bentuk tandatangan digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

Pasal 5

(1)Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang.
(2)Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman.
(3)Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.
(4)Pengelola Gudang wajib memberitahukan penerbitan Resi Gudang yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas.
(5)Resi Gudang yang mengandung kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.
(6)Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
(7)Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan.

Pasal 6

(1)Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(2)Pemegang . . .
(2)Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
(3)Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

Pasal 7

(1)Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, diterbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan pemegang Resi Gudang.
(2)Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata ”PENGGANTI” di belakang judul Resi Gudang.
(3)Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang hilang atau rusak.
(4)Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kode pengaman yang baru.

Pasal 8

(1)Permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti disampaikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
(2)Dalam hal Resi Gudang hilang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan bukti keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.
(3)Dalam hal Resi Gudang rusak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Resi Gudang yang rusak.
(4)Pengelola . . .
(4)Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.
(5)Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan Pusat Registrasi.
(6)Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar.
(7)Resi Gudang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan.

Pasal 9

(1)Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(2)Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Pasal 10

(1)Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(2)Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
(3)Tanda . . .
(3)Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

BAB III

PENGALIHAN RESI GUDANG

Pasal 11

(1)Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:
1. a.pewarisan;
2. b.hibah;
3. c.jual beli; dan/atau
4. d.sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.
(2)Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.
(3)Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.
(4)Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
(5)Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
1. a.Resi Gudang tersebut asli;
2. b.penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
3. c.pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
4. d.penerima . . .
5. d.penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
6. e.proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.
(6)Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan pengalihan ke Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis dan menyampaikan tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
(7)Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah terjadinya pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
2.Resi . . .
2.Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.
3.Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.
4.Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
5.Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
6.Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
7.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
9.Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
10.Lelang . . .
10.Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12.Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

BAB II

PENERBITAN RESI GUDANG

Pasal 2

(1)Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
(2)Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(3)Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
(4)Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
(5)Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(6)Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.
(7)Setiap . . .
(7)Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.

Pasal 3

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. b.memenuhi standar mutu tertentu; dan
3. c.jumlah minimum barang yang disimpan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan persyaratan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
1. a.judul Resi Gudang;
2. b.jenis Resi Gudang;
3. c.nama dan alamat pihak pemilik barang;
4. d.lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
5. e.tanggal penerbitan;
6. f.nomor penerbitan;
7. g.waktu jatuh tempo;
8. h.deskripsi barang;
9. i.biaya penyimpanan;
10. j.nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang;
11. k.kode . . .
12. k.kode pengaman;
13. l.kop surat Pengelola Gudang; dan
14. m.tandatangan pemilik barang dan tandatangan Pengelola Gudang.
(2)Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
(3)Ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan secara elektronis dalam bentuk tandatangan digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

Pasal 5

(1)Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang.
(2)Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman.
(3)Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.
(4)Pengelola Gudang wajib memberitahukan penerbitan Resi Gudang yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas.
(5)Resi Gudang yang mengandung kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.
(6)Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
(7)Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan.

Pasal 6

(1)Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(2)Pemegang . . .
(2)Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
(3)Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

Pasal 7

(1)Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, diterbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan pemegang Resi Gudang.
(2)Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata ”PENGGANTI” di belakang judul Resi Gudang.
(3)Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang hilang atau rusak.
(4)Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kode pengaman yang baru.

Pasal 8

(1)Permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti disampaikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
(2)Dalam hal Resi Gudang hilang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan bukti keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.
(3)Dalam hal Resi Gudang rusak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Resi Gudang yang rusak.
(4)Pengelola . . .
(4)Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.
(5)Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan Pusat Registrasi.
(6)Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar.
(7)Resi Gudang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan.

Pasal 9

(1)Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(2)Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Pasal 10

(1)Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
(2)Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.
(3)Tanda . . .
(3)Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

BAB III

PENGALIHAN RESI GUDANG

Pasal 11

(1)Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:
1. a.pewarisan;
2. b.hibah;
3. c.jual beli; dan/atau
4. d.sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.
(2)Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.
(3)Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.
(4)Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
(5)Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
1. a.Resi Gudang tersebut asli;
2. b.penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
3. c.pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
4. d.penerima . . .
5. d.penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
6. e.proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.
(6)Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan pengalihan ke Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis dan menyampaikan tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
(7)Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah terjadinya pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.05/2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.05/2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2017