DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Nomor: 35/M-DAG/PER/5/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyimpanan barang melalui sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Dalam Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013, dan penggunaan resi gudang sebagai salah satu instrumen untuk memperkecil risiko serta pembiayaan, perlu mengatur kembali ketentuan jenis barang yang dapat disimpan di dalam gudang sistem resi gudang;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menambahkan gambir, teh, kopra, dan timah sebagai jenis barang yang dapat disimpan di dalam gudang sistem resi gudang; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 TENTANG BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; Mengingat

b.beras;
c.jagung;
d.kopi;
e.kakao;
f.lada;
g.karet;
h.rumput laut;
1. 1.rotan; J. garam;
k.gambir;
1. 1.teh;
m.kopra;dan
n.timah. Pasall Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 tentang Barang Yang Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang adalah:
1. a.gabah; PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 37 /M-DAG/PER/11/2011 TENTANGBARANGYANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAANSISTEM RESI GUDANG. TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN
  1. 7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  2. 8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Menetapkan Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 797 WIDODO EKATJAHJANA Ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 THOMAS TRIKASIH LEMBONG Ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmtMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasal II Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyimpanan barang melalui sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Dalam Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013, dan penggunaan resi gudang sebagai salah satu instrumen untuk memperkecil risiko serta pembiayaan, perlu mengatur kembali ketentuan jenis barang yang dapat disimpan di dalam gudang sistem resi gudang;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menambahkan gambir, teh, kopra, dan timah sebagai jenis barang yang dapat disimpan di dalam gudang sistem resi gudang; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 TENTANG BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

b.beras;
c.jagung;
d.kopi;
e.kakao;
f.lada;
g.karet;
h.rumput laut;
1. 1.rotan; J. garam;
k.gambir;
1. 1.teh;
m.kopra;dan
n.timah. Pasall Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 /M-DAG/PER/ 11/2011 tentang Barang Yang Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang adalah:
1. a.gabah; PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 37 /M-DAG/PER/11/2011 TENTANGBARANGYANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAANSISTEM RESI GUDANG. TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN
  1. 7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  2. 8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Menetapkan Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 797 WIDODO EKATJAHJANA Ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 THOMAS TRIKASIH LEMBONG Ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmtMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasal II Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2015