Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2013
- Nomor
- 70
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5231);
MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 172 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG I. UMUM Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang perlu disesuaikan. Beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan meliputi hal-hal yang dimuat dalam dokumen Resi Gudang dan persyaratan dan tata cara dalam rangka memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang yang tertib dan teratur, wajar, efisien, dan efektif. Selain itu, agar Sistem Resi Gudang dapat lebih implementatif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, pengaturan mengenai penjaminan Resi Gudang juga perlu diperjelas terkait dengan objek Hak Jaminan yang dapat dilakukan penjualan oleh penerima Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, ketentuan mengenai “nilai barang” dalam dokumen Resi Gudang dihapuskan. Nilai barang dalam dokumen Resi Gudang dihapuskan karena nilai Resi Gudang sesungguhnya mengikuti nilai barang di pasar. Untuk memberikan referensi nilai barang . . . barang pada Resi Gudang bagi lembaga keuangan bank dan non-bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan, nilai barang dapat diketahui melalui sistem informasi Resi Gudang yang disediakan dan dikelola oleh Pusat Registrasi. Yang dimaksud dengan ”jenis Resi Gudang” adalah Resi Gudang atas nama atau Resi Gudang atas perintah. Yang dimaksud dengan “tanda tangan pemilik barang” adalah tanda tangan pihak yang memiliki barang atau kuasa yang ditunjuk. Ayat (2) Kode pengaman diberikan oleh Pusat Registrasi sebagai bukti bahwa Resi Gudang tersebut sudah terdaftar di Pusat Registrasi. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “objek Hak Jaminan” adalah dokumen Resi Gudang dan Barang yang disimpan di Gudang yang menjadi dasar penerbitan (underlying) Resi Gudang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5459
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)