Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016
- Nomor
- 57
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OL4 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Pasal 5 ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Menimbang : a. Mengingat b. c. : 1. 2.
'
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7I TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT. #D Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 lahur 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaar Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2014 Nomcr 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5580), diubah sebagai berikut:
pasai 1 Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: -. Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
{ip Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang ,merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi .dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(21 Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. 4. f,,
$-.D Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4l', Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh. . Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut. Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: is) i6) il) t2)
,htt \\. -B*' r g^*) -fl94€
Pasal 1l Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1):
Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dahm fral:
Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibiian! sumber daya air, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/waLkota sesuai dengan kewen4ngannya. (r) (2t {3) i.4)
il) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
Pengelolaan
Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gam_but nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a disusun untuk perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas provinsi. Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gamlut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yarg berada di wilayah kabupaten/ kota.
t2l (3) (4)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (21 disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. Rencala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat
Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat rencana:
Rencana Perlindungan dan pengelolaar: Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan:
(21 (3) (4)
Dalam hal Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus dilakukan perubahan. Perubahan rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.
-
(l) Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (21 huruf a dilakukan dengan cara:
i3) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. {1) (2)
#*D
dan/atau
Penyiapan regulasi teknis sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
Pengembangan sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
(3)
PRES IDEN _10_ penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah dierah; dan pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekarrisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
(21 Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui toit".i, b.nl kerusakan sebagai berikut:
c. e.
{4) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada tiik penaatan yang telah ditetapkan. 15) Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topograli, zona pengelolaan air, kanal dan/ atau bangunan air.
(l) Setiap orang dilarang:
i2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.
(l) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkal kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. 12) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2Z ayat (21.
#iD
Restorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat
dan/atau
Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu penge:ahuan dan perspektif internasional. Ketentuan mengenai pedoman teknis celaksanaan kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)