DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014

Nomor: 71
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
3.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4.Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perlindungan dan pengelolaan pada ekosistem:
1. a.tanah untuk produksi biomassa;
2. b.terumbu karang;
3. c.mangrove;
4. d.padang lamun;
5. e.Gambut …
6. e.Gambut;
7. f.karst; dan/atau
8. g.lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
(3)Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

a.inventarisasi …
a.inventarisasi Ekosistem Gambut;
b.penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 5

(1)Inventarisasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.citra satelit; dan/atau
2. b.foto udara.
(2)Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3)Inventarisasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diinterpretasi dengan tahapan:
1. a.mendelineasi citra satelit dan/atau foto udara yang telah terkoreksi radiometrik dan geometrik untuk menentukan letak dan batas Kesatuan Hidrologis Gambut; dan
2. b.memindahkan hasil delineasi citra satelit dan/atau foto udara kedalam peta tentatif Kesatuan Hidrologis Ekosistem Gambut dengan skala paling kecil 1:250.000.
(2)Hasil …
(2)Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan.
(3)Survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memverifikasi:
1. a.keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan
2. b.karakteristik Ekosistem Gambut.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut.
(5)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan skala paling kecil 1:250.000.

Pasal 7

(1)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
1. a.lokasi, keberadaan, dan luasan Kesatuan Hidrologis Gambut;
2. b.karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah Gambut yang meliputi:
  1. 1.lokasi titik atau koordinat;
  2. 2.elevasi lahan;
  3. 3.air tanah, genangan, atau banjir;
  4. 4.tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kondisinya;
  5. 5.keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
  6. 6.kondisi drainase alami dan buatan;
  7. 7.kualitas air;
  8. 8.tipe luapan;
  9. 9.Ketebalan …
  10. 9.ketebalan Gambut;
  11. 10.proporsi berat bahan Gambut;
  12. 11.perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut;
  13. 12.karakteristik substratum dibawah lapisan Gambut; dan
  14. 13.karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.
(2)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan
2. b.menteri …
3. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan.
(2)Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
2. b.fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(3)Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya.
(4)Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:
1. a.Gambut dengan ketebalan 3 m (tiga meter) atau lebih;
2. b.plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
3. c.spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut.
(5)Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(6)Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.
(2)Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.peta fungsi Ekosistem Gambut nasional yang disajikan dengan skala paling kecil 1:250.000;
2. b.peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi yang disajikan dengan skala paling kecil 1:100.000; dan
3. c.peta fungsi Ekosistem Gambut kabupaten/kota yang disajikan dengan skala paling kecil 1:50.000.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
3.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4.Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perlindungan dan pengelolaan pada ekosistem:
1. a.tanah untuk produksi biomassa;
2. b.terumbu karang;
3. c.mangrove;
4. d.padang lamun;
5. e.Gambut …
6. e.Gambut;
7. f.karst; dan/atau
8. g.lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
(3)Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

a.inventarisasi …
a.inventarisasi Ekosistem Gambut;
b.penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 5

(1)Inventarisasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.citra satelit; dan/atau
2. b.foto udara.
(2)Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3)Inventarisasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diinterpretasi dengan tahapan:
1. a.mendelineasi citra satelit dan/atau foto udara yang telah terkoreksi radiometrik dan geometrik untuk menentukan letak dan batas Kesatuan Hidrologis Gambut; dan
2. b.memindahkan hasil delineasi citra satelit dan/atau foto udara kedalam peta tentatif Kesatuan Hidrologis Ekosistem Gambut dengan skala paling kecil 1:250.000.
(2)Hasil …
(2)Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan.
(3)Survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memverifikasi:
1. a.keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan
2. b.karakteristik Ekosistem Gambut.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut.
(5)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan skala paling kecil 1:250.000.

Pasal 7

(1)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
1. a.lokasi, keberadaan, dan luasan Kesatuan Hidrologis Gambut;
2. b.karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah Gambut yang meliputi:
  1. 1.lokasi titik atau koordinat;
  2. 2.elevasi lahan;
  3. 3.air tanah, genangan, atau banjir;
  4. 4.tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kondisinya;
  5. 5.keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
  6. 6.kondisi drainase alami dan buatan;
  7. 7.kualitas air;
  8. 8.tipe luapan;
  9. 9.Ketebalan …
  10. 9.ketebalan Gambut;
  11. 10.proporsi berat bahan Gambut;
  12. 11.perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut;
  13. 12.karakteristik substratum dibawah lapisan Gambut; dan
  14. 13.karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.
(2)Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan
2. b.menteri …
3. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan.
(2)Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
2. b.fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(3)Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya.
(4)Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:
1. a.Gambut dengan ketebalan 3 m (tiga meter) atau lebih;
2. b.plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
3. c.spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut.
(5)Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(6)Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.
(2)Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.peta fungsi Ekosistem Gambut nasional yang disajikan dengan skala paling kecil 1:250.000;
2. b.peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi yang disajikan dengan skala paling kecil 1:100.000; dan
3. c.peta fungsi Ekosistem Gambut kabupaten/kota yang disajikan dengan skala paling kecil 1:50.000.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024