DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1991

Nomor: 63
Tahun: 1991
Ditetapkan: 22 Oktober 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat khususnya di wilayah Kecamatan Pagar Alam, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkernbangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pagar Alam;
b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Pagar Alam telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Pagar Alam perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) sebagai Undang- undang;
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3.Wilayah Kecamatan Pagar Alam adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Pagar Alam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kota Administratif Pagar Alam adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
(2)Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah Kota Administratif Pagar Alam, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Pagar Alam.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat pada khususnya.

BAB IV

PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Wilayah Kota Administratif Pagar Alam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagar Alam yang meliputi 34 (tiga puluh empat) Kelurahan/Desa, yaitu :

1.Kelurahan Sukamulya;
2.Kelurahan Kauman;
3.Kelurahan Cempaka;
4.Kelurahan Kemuning;
5.Kelurahan Bangunsari;
6.Kelurahan Beringin Jaya;
7.Desa Sukorejo;
8.Desa Tebat Baru Ulu;
9.Desa Tebat Baru Ilir;
10.Desa Sidorejo;
11.Desa Nendagung;
12.Desa Bangun Rejo;
13.Desa Talang Darat;
14.Desa Gunung Dempo;
15.Desa Pagar Alam;
16.Desa Tinggi Hari;
17.Desa Karang Dapo;
18.Desa Beringin Sakti;
19.Desa Talang Tinggi;
20.Desa Keban Agung;
21.Desa Jambat Balo;
22.Desa Belumai;
23.Desa Pagar Agung;
24.Desa Tanjung Cermin;
25.Desa Tanjung Payang;
26.Desa Alun Dua;
27.Desa Petani;
28.Desa Pagar Banyu;
29.Desa Pcmatang Bango;
30.Desa Tanjung Aro;
31.Desa Pagar Bumi;
32.Desa Pagar Gading;
33.Desa Pengandonan;
34.Desa Selebar.

(2)Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Pagar Alam ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
1. a.Kecamatan Pagar Alam Utara, yang meliputi :
  1. 1.Kelurahan Beringin Jaya;
  2. 2.Kelurahan Kemuning;
  3. 3.Kelurahan Bangunsari;
  4. 4.Desa Sukorejo;
  5. 5.Desa Bangunrejo;
  6. 6.Desa Talang Darat;
  7. 7.Desa Talang Tinggi;
  8. 8.Desa Pagar Alam;
  9. 9.Desa Pagar Banyu;
  10. 10.Desa Alun Dua;
  11. 11.Desa Petani;
  12. 12.Desa Pematang Bango;
  13. 13.Desa Tanjung Aro;
  14. 14.Desa Pagar Bumi;
  15. 15.Desa Pagar Gading;
  16. 16.Desa Pengandonan;
  17. 17.Desa Selebar.
2. b.Kecamatan Pagar Alam Selatan, yang meliputi :
  1. 1.Desa Tebat Baru Ilir;
  2. 2.Kelurahan Cempaka;
  3. 3.Kelurahan Kauman;
  4. 4.Kelurahan Sukamulya;
  5. 5.Desa Tebat Baru Ulu;
  6. 6.Desa Sidorejo;
  7. 7.Desa Nendagung;
  8. 8.Desa Gunung Dempo;
  9. 9.Desa Beringin Sakti;
  10. 10.Desa Tinggi Hari;
  11. 11.Desa Karang Dapo;
  12. 12.Desa Jambat Balo;
  13. 13.Desa Belumai;
  14. 14.Desa Pagar Agung;
  15. 15.Desa Tanjung Cermin;
  16. 16.Desa Tanjung Payang;
  17. 17.Desa Keban Agung.
(3)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Pagar Alam.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Utara sebagaimaa dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Kelurahan Beringin Jaya.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Nendagung.

Pasal 7

(1)Wilayah Kecamatan Pagar Alam setelah dikurangi Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditata kembali menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Dempo Selatan.
(2)Wilayah Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari:

1.Desa Sandar Angin;
2.Desa Gunung Mesir;
3.Desa Tanjung Pasai;
4.Desa Cawang Baru;
5.Desa Ujan Mas;
6.Desa Jangkar;
7.Desa Tegur Wangi Lama;
8.Desa Tegur Wangi Baru;
9.Desa Pagardin;
10.Desa Siti Rejo;
11.Desa Jambat Akar;
12.Desa Bumi Agung;
13.Desa Gunung Agung Lama;
14.Desa Gunung Agung Tengah;
15.Desa Gunung Agung Pauh;
16.Desa Sukarame;
17.Desa Muara Siban;
18.Desa Cawang Lama;
19.Desa Talang Darat;
20.Desa Tanjung Keling;
21.Desa Kerinjing.

(3)Wilayah Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1.Desa Prau Dipo;
2.Desa Muara Tenang;
3.Desa Muara Sindang;
4.Desa Lubuk Buntak;
5.Desa Tebing Tinggi;
6.Desa Tebat Gunung;
7.Desa Karang Anyar;
8.Desa Bandar;
9.Desa Lebuhan Bandar;
10.Desa Bandar Jaya;
11.Desa Suka Cinta;
12.Desa Benua Keling;
13.Desa Mingkik;
14.Desa Rempasai;
15.Desa Tanah Pilih;
16.Desa Tebat Lereh;
17.Desa Tebat Benawa;
18.Desa Tanjung Menang;
19.Desa Meringang;
20.Desa Karang Dalo;
21.Desa Suka Jadi;
22.Desa Pelang Kenidai;
23.Desa Karta Dewa;
24.Desa Janggah;
25.Desa Pengaringan;
26.Desa Sumber Jaya;
27.Desa Jokoh;
28.Desa Semidang Alas;
29.Desa Suka Karya.

(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)berkedudukan di Desa Bumi Agung.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di Desa Lubuk Buntak.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi pemerintahan Kota Administratif Pagar Alam ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat khususnya di wilayah Kecamatan Pagar Alam, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkernbangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pagar Alam;
b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Pagar Alam telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Pagar Alam perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) sebagai Undang- undang;
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3.Wilayah Kecamatan Pagar Alam adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Pagar Alam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 3

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
(2)Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah Kota Administratif Pagar Alam, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Pagar Alam.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Pagar Alam menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat pada khususnya.

BAB IV

PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Wilayah Kota Administratif Pagar Alam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagar Alam yang meliputi 34 (tiga puluh empat) Kelurahan/Desa, yaitu :

1.Kelurahan Sukamulya;
2.Kelurahan Kauman;
3.Kelurahan Cempaka;
4.Kelurahan Kemuning;
5.Kelurahan Bangunsari;
6.Kelurahan Beringin Jaya;
7.Desa Sukorejo;
8.Desa Tebat Baru Ulu;
9.Desa Tebat Baru Ilir;
10.Desa Sidorejo;
11.Desa Nendagung;
12.Desa Bangun Rejo;
13.Desa Talang Darat;
14.Desa Gunung Dempo;
15.Desa Pagar Alam;
16.Desa Tinggi Hari;
17.Desa Karang Dapo;
18.Desa Beringin Sakti;
19.Desa Talang Tinggi;
20.Desa Keban Agung;
21.Desa Jambat Balo;
22.Desa Belumai;
23.Desa Pagar Agung;
24.Desa Tanjung Cermin;
25.Desa Tanjung Payang;
26.Desa Alun Dua;
27.Desa Petani;
28.Desa Pagar Banyu;
29.Desa Pcmatang Bango;
30.Desa Tanjung Aro;
31.Desa Pagar Bumi;
32.Desa Pagar Gading;
33.Desa Pengandonan;
34.Desa Selebar.

(2)Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Pagar Alam ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
1. a.Kecamatan Pagar Alam Utara, yang meliputi :
  1. 1.Kelurahan Beringin Jaya;
  2. 2.Kelurahan Kemuning;
  3. 3.Kelurahan Bangunsari;
  4. 4.Desa Sukorejo;
  5. 5.Desa Bangunrejo;
  6. 6.Desa Talang Darat;
  7. 7.Desa Talang Tinggi;
  8. 8.Desa Pagar Alam;
  9. 9.Desa Pagar Banyu;
  10. 10.Desa Alun Dua;
  11. 11.Desa Petani;
  12. 12.Desa Pematang Bango;
  13. 13.Desa Tanjung Aro;
  14. 14.Desa Pagar Bumi;
  15. 15.Desa Pagar Gading;
  16. 16.Desa Pengandonan;
  17. 17.Desa Selebar.
2. b.Kecamatan Pagar Alam Selatan, yang meliputi :
  1. 1.Desa Tebat Baru Ilir;
  2. 2.Kelurahan Cempaka;
  3. 3.Kelurahan Kauman;
  4. 4.Kelurahan Sukamulya;
  5. 5.Desa Tebat Baru Ulu;
  6. 6.Desa Sidorejo;
  7. 7.Desa Nendagung;
  8. 8.Desa Gunung Dempo;
  9. 9.Desa Beringin Sakti;
  10. 10.Desa Tinggi Hari;
  11. 11.Desa Karang Dapo;
  12. 12.Desa Jambat Balo;
  13. 13.Desa Belumai;
  14. 14.Desa Pagar Agung;
  15. 15.Desa Tanjung Cermin;
  16. 16.Desa Tanjung Payang;
  17. 17.Desa Keban Agung.
(3)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Pagar Alam.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Utara sebagaimaa dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Kelurahan Beringin Jaya.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Nendagung.

Pasal 7

(1)Wilayah Kecamatan Pagar Alam setelah dikurangi Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditata kembali menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Dempo Selatan.
(2)Wilayah Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari:

1.Desa Sandar Angin;
2.Desa Gunung Mesir;
3.Desa Tanjung Pasai;
4.Desa Cawang Baru;
5.Desa Ujan Mas;
6.Desa Jangkar;
7.Desa Tegur Wangi Lama;
8.Desa Tegur Wangi Baru;
9.Desa Pagardin;
10.Desa Siti Rejo;
11.Desa Jambat Akar;
12.Desa Bumi Agung;
13.Desa Gunung Agung Lama;
14.Desa Gunung Agung Tengah;
15.Desa Gunung Agung Pauh;
16.Desa Sukarame;
17.Desa Muara Siban;
18.Desa Cawang Lama;
19.Desa Talang Darat;
20.Desa Tanjung Keling;
21.Desa Kerinjing.

(3)Wilayah Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1.Desa Prau Dipo;
2.Desa Muara Tenang;
3.Desa Muara Sindang;
4.Desa Lubuk Buntak;
5.Desa Tebing Tinggi;
6.Desa Tebat Gunung;
7.Desa Karang Anyar;
8.Desa Bandar;
9.Desa Lebuhan Bandar;
10.Desa Bandar Jaya;
11.Desa Suka Cinta;
12.Desa Benua Keling;
13.Desa Mingkik;
14.Desa Rempasai;
15.Desa Tanah Pilih;
16.Desa Tebat Lereh;
17.Desa Tebat Benawa;
18.Desa Tanjung Menang;
19.Desa Meringang;
20.Desa Karang Dalo;
21.Desa Suka Jadi;
22.Desa Pelang Kenidai;
23.Desa Karta Dewa;
24.Desa Janggah;
25.Desa Pengaringan;
26.Desa Sumber Jaya;
27.Desa Jokoh;
28.Desa Semidang Alas;
29.Desa Suka Karya.

(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Dempo Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)berkedudukan di Desa Bumi Agung.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dempo Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di Desa Lubuk Buntak.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950