DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2014

Nomor: 68
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Wilayah . . . SALINAN
2.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3.Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
4.Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
5.Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
6.Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Lingkup penataan Wilayah Pertahanan meliputi:

a.penetapan Wilayah Pertahanan;
b.perencanaan Wilayah Pertahanan;
c.pemanfaatan Wilayah Pertahanan; dan
d.pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Pasal 3

(1)Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.
(2)Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.
(3)Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Pasal 4

Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN

Pasal 5

(1)Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.
(2)Wilayah . . .
(2)Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan.
(3)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Wilayah Pertahanan darat;
2. b.Wilayah Pertahanan laut; dan
3. c.Wilayah Pertahanan udara.

Pasal 6

Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.pangkalan militer atau kesatrian;
b.daerah latihan militer;
c.instalasi militer;
d.daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
e.daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
f.daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
g.obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
h.kepentingan pertahanan udara.

Pasal 7

(1)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2)Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setelah . . .
(3)Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 9

Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 10

(1)Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan penyusunan, meliputi:
  1. 1.penyusunan kerangka acuan kerja;
  2. 2.penentuan metodologi;
  3. 3.penganggaran; dan
  4. 4.pelibatan unsur TNI.
2. b.pengumpulan data, paling sedikit meliputi:
  1. 1.data wilayah administrasi;
  2. 2.data fisiografis;
  3. 3.data kependudukan;
  4. 4.data kondisi sosial;
  5. 5.data ekonomi dan keuangan;
  6. 6.data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
  7. 7.data penggunaan lahan;
  8. 8.data peruntukan ruang;
  9. 9.data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  10. 10.peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.
3. c.pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
4. d.perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus:
  1. 1.mengacu pada: a) Rencana Tata Ruang wilayah nasional; b) RWP; c) kebijakan umum pertahanan negara; d) kebijakan . . . d) kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan e) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan.
  2. 2.memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan; b) Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat; c) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan d) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  3. 3.memuat: a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan b) konsep pengembangan kawasan strategis nasional.
(2)Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Wilayah . . . SALINAN
2.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3.Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
4.Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
5.Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
6.Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Lingkup penataan Wilayah Pertahanan meliputi:

a.penetapan Wilayah Pertahanan;
b.perencanaan Wilayah Pertahanan;
c.pemanfaatan Wilayah Pertahanan; dan
d.pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Pasal 3

(1)Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.
(2)Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.
(3)Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Pasal 4

Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN

Pasal 5

(1)Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.
(2)Wilayah . . .
(2)Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan.
(3)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Wilayah Pertahanan darat;
2. b.Wilayah Pertahanan laut; dan
3. c.Wilayah Pertahanan udara.

Pasal 6

Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.pangkalan militer atau kesatrian;
b.daerah latihan militer;
c.instalasi militer;
d.daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
e.daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
f.daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
g.obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
h.kepentingan pertahanan udara.

Pasal 7

(1)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2)Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setelah . . .
(3)Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan penyusunan, meliputi:
  1. 1.penyusunan kerangka acuan kerja;
  2. 2.penentuan metodologi;
  3. 3.penganggaran; dan
  4. 4.pelibatan unsur TNI.
2. b.pengumpulan data, paling sedikit meliputi:
  1. 1.data wilayah administrasi;
  2. 2.data fisiografis;
  3. 3.data kependudukan;
  4. 4.data kondisi sosial;
  5. 5.data ekonomi dan keuangan;
  6. 6.data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
  7. 7.data penggunaan lahan;
  8. 8.data peruntukan ruang;
  9. 9.data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  10. 10.peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.
3. c.pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
4. d.perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus:
  1. 1.mengacu pada: a) Rencana Tata Ruang wilayah nasional; b) RWP; c) kebijakan umum pertahanan negara; d) kebijakan . . . d) kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan e) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan.
  2. 2.memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan; b) Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat; c) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan d) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  3. 3.memuat: a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan b) konsep pengembangan kawasan strategis nasional.
(2)Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020