DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 88 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jangka Waktu dan fungsi, BAB III Lingkup Wilayah, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi, BAB IV Rencana Alokasi Ruang, BAB V Indikasi Program. BAB VI Peraturan Pemanfaatan Ruang, BAB VII Perizinan, Insentif, dan Disinsentif, Serta Arahan Pengenaan Sanksi, BAB VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, BAB XI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, BAB XII Larangan, BAB XIII Tim Koordinasi Penataan Ruang Aceh, BAB XIV Kerja Sama, BAB XV Penyelesaian Sengketa, BAB XVI Gugatan Perwakilan, BAB XVII Sanksi, BAB XVIII Ketentuan Penyidikan, BAB XIX Ketentuan Pidana, BAB XX Ketentuan Lain-lain, BAB XXI Ketentuan Peralihan, BAB XXII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan puiau- pulau kectl di Aceh yang sesuai dengan prinsip-pnnsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan rencana 2©nasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
d.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 162 dan PasaJ 270 Undang* Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan P&sal 9 ayat {S] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Ncmor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisij dan Pulau-Pulau Kecil, perlu roenetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040; e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampaj dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040; Mengingat /f Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 teniang Penyelenggaraan Keistimesvaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 teniang Penkanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diuoah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200G teniang Pemenntahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lcmbaian Negara Nomor 4633i,
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan aus Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisu dan Pulau-Pulau Ken) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490). 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perhndungan dan Pengelolaan Lingkungan Huiup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 201! tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214),
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 IS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembajan Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1. Undang-Undang.
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautari (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), 12 Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaJ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4833J sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 teniatig Peiubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaiaan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bcntuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalara Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160),
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelirian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5393); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wdayah Per'ahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemenntah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersame Sumber Dava Alam Minvak dan Gas Burrn di Aceh (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 5696);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tara Cava Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Straiegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tattun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594if,
20.Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Parusipasi Masyarakat daJam Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133|;
21.Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peti2inan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62)5),
22.Peraturan. a? •4-
22.Peraturan Pemerintah Nomoi 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345),
23.Peracuran Menrert Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi R&ncangnn Ptraturan Daerah tcntang Rencana Tata Ruang Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464| , 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Penkanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Peiencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Benta Negara Republtk Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 138).
25.Peiatuian Menteri Dalam Negen Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854),
26.Peratu'an Went en DaJam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Reran Masyarakat dalarn Perencanaan Tata Ruang d> Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167),
27.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Lembaga Adar (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20),
28.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaian Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); Dengen Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan OUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN. Menetapkan . QANUN ACEH TENTANG RENCANA ZONAS) WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENWAN UMUM Pasa) 1 DaJamQanun ini yang dimaksud dengan.

Pasal 3

h monitoring . . h monitoring dan evaluasu

j.Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-puLau kecil, j hak, kcwajiban, da" p*ran serta Masyarakat,
k.laÿngan, ). tim koordinasi penataan ruang aceh; m kerja sama;
n.penyelesaian scngketa;
o.gugatan perwakilan, p sanksi administratis
q.kerentuen penyidikar;
r.kctcntuan pidaria; s ketentuan lain-lain, dan t ketentuan peralihan ()) Jangka wakru RZWP-3-K Acehadalab 20 (dua puluhj Uhun {2\ RZWP-3-K Aceh eeb&gairoane dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun {31 Peninjaaan kembali R2WP-3-K Aceh dapat dilakukan lebih dari ) (satul kali daJam 5 (liina) tahun apabila terjadi perubahan iirigkungan strategis berupa- a bencana alam skala bcsar yang ditetapkan dengan peiaturan perundang-undangan;
b.porubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dan/atau c perubahan batas wilayah daerah yang dite'apkan dengan undang-undang. |4] Peninjauan kembali dalam waktu kurang dan 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan stratcgi nasionai y&ng mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi. {5) Mekfumme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagajmana dimaksud pada aya* (3) dan (4) dilakaanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN FUNGS1 Bagiart Kesaiu Jangka Waktu PasaJ 4

Pasal 5

R2WP'3-K Aceh berfungsi sebagai: a bahan peli'nbangan dalam penyusunan Reneana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

b.acuan dal?m penyusuran rencana pengelolaan WP-3-K Acch dan rencana aksi WP-3-K Aceh; c instrumen penataan ruang di WP-3-K Aceh;
d.kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di WP-3-K Aceh, e acuan dalajn pemberian permnan di WP-3-K Aceh;
f.acuan dalam rujukan konlik di WP-3-K Aceh; g acuan dalam pemanfaatan ruang di WP.3»K Aceh, dan
h.acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-h' Aceh BAB 111 LINGKUP WILAYAK, TUJUAN, KEBJJAKAN, DAN STRATEGt
a.ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wiiayah pesisir; dan
b.ke arah laut sejauh 12 (dua betas) mil laut di ukur dan garis pantai pada saat pasang tertinggj ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(2)Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 7

Pengelolaan WP-3-K Aceh benujuan

a.menangani degradasi sumberdaya alam dan kehilangan hasil;
b.menangani ungkat kemiskinan dan kualitas sumberdava inanusia; c menangani penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan; d menangani pengakuan formal wilayah kelola Masyaiakat Hukum Adat Laut dan partisipasi Masyaxakat;
e.menangani..
e.menangani integrasi den harroomsasi ruang, f menangani pengelolaan perikanan tangkap den perikanan budidaya, g menangani pemanfaatan potensi sumberdaya;
h.menangani pariwisata, jasa dan industn manrim sebagai sektor unggwlan; i menangani reaJisasi investasi sektor ke)autan dan perikanan, dan i menangari upaya pengurangan lesiko bencana den perhndungan (1J Penanganan degradasi sumberdaya dan kehilangan hasi) aebagaimena dimaksud daiam Pasal 7 huruf a, cijaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
a.Pengendaiian pemanfaatan ruang untuk mehndungi dan menstabilkan ekosistem pesisir; b, peningkatan kesadaran dan pemahaman Masyarakat centang pengelolaan sumberdaya alam berkelanjuten.
c.pengembangan ceknologi perikenen tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan;
d.Pengendalian pemanfaatan kawasan dan perlindungan plasma nutfah di ekosistem pesisir;
e.pengembangan sistem rsgistrasi dan permnan serta pelaporan terpadu, dan
f.pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dengari pemanfaatan tidak melebihi daya dukung lingkungan

(2)Penanganan tingkat kemiskinan dan kuahtas sumberdaya manuaia sebagaimane dimaksud daJam Pasal 7 huruf b. dilaksanakan aengan kebijekan sebagai berikut
1. a.pengembangan komoditas unggulan dan perbaikan ceknologi produkai; b perbaikan kualilas sumberdaya manusia melalui peningkatan keanlian dasar dan intervensi teknologi produksi,
2. c.peningkatan kualitas infrastjuktur dasar permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman,
3. d.pembangunan terpadu untuk kawasan cerpencil dan perbntasan; dan e penguatan pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil. aset

Pasal 8

13) Penanganan |3J Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangari pengelolaan sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 7 huruf c. dilaksannkan dengan kebijakan sebagai berikuf

a.pencgakari hokum yang konsi9ten dan terukur.
b.pembentukan payung hukum forma) untuk penegakan hokum berbasis adat;
c.penguatan sarana dan prasarana penegakan hokum;
d.pengecrbangan sistem penegakan hukum terpadu untuk pengelolaan sumbenjaya wp-3-K Aceh,
e.penyediaan data yang akurÿt dan terintegrasi dalam sistem perizinan pengelolaan sumbcrdaya WP3-K Aceh; dan f penguatan kesadaran Masyarakat terhadap aturan hukum pengelolaan sumbcrdaya WP-3-K Acch.

(4)Penanganan perigakuan forma) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laur dan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
1. a.pengukuhan dan penetapan wilayah kelola Panglima Laot d> WP-3«K Aceh,
2. b.identifikasi tata batas dan kewenangan pengelolaan wilayah kelola par gUma laot Ihok,
3. c.fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan,
4. d.fasilitasi dan perdampingan dalam pembentukan kelembagaAn pengelola kawasan, dan
5. c.pembangunan unit layanan pengaduan dan prorokol rnekamsmc pcngaduan Masyarakat WP.3-K Aceh.
(5)Penanganan in'egrasi dan harmonisasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut
1. a.sistem penzinan pemanfaatan ruang laut sesuai RZWP-3-K Aceh dan aturan penjndang-undangan, b regulasi dan pengaturan pemanfaatan ruang lam di WP-3-K Aceh, perbatasan dan kawasan tertentu,
2. c.pengelolaan WP-3-K Aceh yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
3. d.pengembangan kawasan cepat lumbuh terpadu WP-3-K Aceh (61 Penanganan pengelolaan perikanan tangkap dan penkanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut a pengembangan Master unggulan terpadu budidaya perikanan, b peningkatan pnxlukhvitas hasil perikanan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat,
4. c.pengelolaan perikanan tangkap sesuai potenai lestan kawasan, d penyediaan .. .
5. d.penyediaan tcknologj dan sarana pendukung untuk nelayan,
6. e.pengembangan industn pengolahan dan akses pasar produk penkanan;
7. f.pengembangan pelabuhan penkanan yang representatif dan pemenuhan layanan pendukung kepelabuhanan; dan
8. g.pemberdayaari ekonomi nelayan (7f Penanganan peraanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud dafam Pasa) 7 huruf g, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut*
9. a.pengembangan pemanfaatan sumberdaya penkanan sesuai potensi lestari yang terkendaJi untuk keberlanjutan pemanfaatan;
10. b.penataan ruang daJam pemanfaatan kawasan yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
11. c.pengembangan jasa lingkungan sebagai substitusi sumber ekononn dan kawasan lindung dan konservasi;
12. d.pemanfaatan potensi optimum untuk kemandirian energi dan ekonomi sebagai bentuk kesejabteraan; dan
13. e.pengembangan energi baru terbaxukan dan potensi maritim iainnya untuk kemandirian ekonomi berbasis energi terbarukan. )8) Penanganan pariwisata, jasa dan industn mantim sebagai sektor unggulan sebagajmana dimaksud daJam PasaJ 7 huruf h, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut
14. a.pemetaan potensi untuk pengembangan pariwisata marium,
15. b.peuguatan kebijakan untuk pengembangan jasa perdagangan danjasa mantim latnnya;
16. c.pengembangan jasa lingkungan sebagai basis ekonomi ungguian dikawasan lindung dan konservasi,
17. d.pengembanganjasa dan industn pariwisata manttm; e pengembangan mekanisme insentif untuk investasi bidang industri pendukung penkanan tangkap;
18. f.pengembangan mekanisme insenof untuk investasi bidang industn pendukung penkanan budidaya, dan
19. g.pengembangan sistcm transportasi antar moda <9] Penariganan realisasi investasi sektor kelautan dan penkanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut: a, jauunan kepastian huknm dalam mekanisme kemitraan yang adi1 dan korisioten; b arahan priontas pembangunan infrastruktur pendukung investasi; c kebijakan penzinan satu pintu dan tenntegrasi, d kepastian hukum untuk keberlanjutan dan keamanan investasi;
20. e.penguatan... 17 e penguacan kompetensi kcahlian dan penyadaran Masyaralcat untuk invesl&si; dan f keftyakan umum dan arahan pengembangan tnvestetsr ditetapkan.
(10)Penanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perilndungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufy dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut
1. a.pembangunan sistem perbodungan dan keselamatan kegiaian mannm; b penataan ruang kawasan permukiman berbasis pengurangan resiko bencana dan nyaman; c perlir.dungan kawasan plasma mitfah dan keragaman hayat) cmggi;
2. d.pendalaan dan karakterisasi bencana di 'A'P-3-K Aceh,
3. c.penetapan skenario adaptasi dan mn.gasi bencana dan perubahan ikltm di WP-3-K Aceh; f pembentukan unit reaksi cepat dan mitra Masvarakat dalam pengurangan resiko bencana, dan
4. g.penyadaran Masyajakat terhadap bencana dan penguatan partisipasi daiam kegiatan pengurangan resiko bencana.
(1)Penanganan degradasi sumberdaya dan kehilangan hasi' sebagaimana dimaksud dalam Paeal 7 huruf a, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut- a roenyusun kerangka strategi dan aksi rnitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan pantai dan muara;
1. b.kampanye dan penyuluhan reguler centang penringnya manjaga iumberday* dan m&ngurangi kehilangan haall.
2. c.menerapkan sistem pasca p&nen yang baik pada perikanan tangkap dan budidaya;
3. d.mengenibangkan teknologi budidaya sesuai denga.i karakter kawasan, e mengendalikan konvcrsi lahan hutan mangrove d> WP-3-K Aceh;
4. f.melakukan Rehabihtasi ekosiatem pesisir yang terdegradasi, g mencegah kerusakan ekosistem pesiair;
5. h.meningkatkan kesadaran Masyarakat dan mitra penkanan tangkap tentang perikanan ilegal, tidak tercatat dan belum diatur;
6. i.membatasi lzin dan kuota ekstraksi sumberdaya alam d» WP* 3-K Aceh, dan j menerapkan jenis peralatan dan ceknik ekstraksi yang bo)eh dilakukan di Aceh.
(2)Penanganan 18
(2)Penanganan tmgkat kemitkinan dan kuaiitas sumberdaya manuaja scbagaimana ditnaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut
1. a.mengembangkan koraoditas unggutan yang ekonomis, b melakukan perbaikan keahlian da&ar usaha sesuai dengan potensi unggulan; c melakukan intervensi teknologi tepat guna pendukung usaha;
2. d.mengembangkan sistem perbaikan infrastruktur dasar berbasis Masyarakat;
3. e.meningkatkan akses terhaclap layanan Masyarakat terpened dan perbatasan; f membangun sistem layanar terpadu dilokasi yang dapat diakses Masyarakat, g melakukan penguatan pemberdayaan Masyaiakat, dan
4. h.dukungan dan fasilitasi proses produksi yang efisien dan ekonomts
(3)Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan sebagajmana djmaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan sCralegi sebagai benkut* a meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat untuk pencegahan;
1. b.melakukan penegakan hukum secara konsisten dan terukur, c mengembangkan sistem dan perangkat penegakan hukum berbasis adat;
2. d.memperkuat sCTuktur dan fungsi kelembagaan adat untuk penegakan hukum; e memperkuat instrumen penegakan hukum metalui kerangka regulasl;
3. f.memperkuat infrastruktur dan kelembagaan penegakan hukum;
4. g.melakukan harmomsasi dan stnkronisasi penegakan hukum, h merumuskan raekamsme koordinasi dan protokol penegakan hukum terpadu; dan
5. i.mengembangkan sistem mfonnasl permnan terintegrasi 14] Penanganan pengakuan forma] wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut dan partis;pasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut a melakukan fastis tasi dan pendampingan Masyarakat untuk pengelolaan kewasan;
6. b.melakukan penataan batas wilayah kelola Panglima Laot Lhok diseluruh Aceh;
7. c.memfawhtasi lembaga Danglima Laot Lhok untuk identifikasi kawasan kelolanya,
8. d.melakukan... /f d melakukan fasilitasi untuk penyusunan rencana pengelolaan u'iJayah kelola Panglima Laot Lhok diseJuruh Aceh: e, membenkan aaiscenai teknis dalam proses penyusunan rencana pengelolaan;
9. f.melakukan fasilitasi untuk penguatan kelembngaan pengelola kav/asan,
10. g.memberikan asistensi teknis dalam proses penguatan struktur dan fungsi keiembagaan; h merumoskan dokuner. kebijakan dan payung hukum untuk mekanisme pengaduan; dan i membangun unit pengaduan dan sistem pendukung dalam tatakelola pemerintaharr
(5)Penanganan integrasi dan harmonisaai ruang sebagaimana dimaksud dalam Paaal 7 huruf e, dilaksanakan der.gan strategi sebagai benkut
1. a.melakukan inventansasi pemanfaatan ruang laut untuk pencegahan dan resolusi kontlik ruang,
2. b.menyusun rcncana aksi pembangu'ian perkanan berbasis klaster/ ruang;
3. c.menyusun rencana pengelolaan dan program unggulan tcrpadu pengelolaan WP-3-K Aceh; dan d membangun kcrangka stiategi dan ak&i pengelolaan kawasan terpadu cepat tumbuh WP-3-K Aceh. (6| Penanganan pengelolaan penkanan tangkap dan penkanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dcngan strategi sebagai benkur a menyusun rertcana pengembangan klaster unggulan terpadu budidaya penkanan;
4. b.mengembangkan model dan sistem budidaya uniuk kemandirian ekonomi Masyarakat; c mengembangkan model intcrvensi teknologi untuk penuigkatar produktivitas,
5. d.menyesuaikan sistem budidaya dan komoditas unggulan yang sesuai dengan daya dukung optimum kawasan, e mel.tksanakan inventansasi kawasan dan pendugaan potensi lestari untuk pengembangan klaster penkanan tangkap;
6. f.menyusun rencana pengelolaan penkanan,
7. g.membangun sistem penyediaan teknologi pendukung penkanan;
8. h.mengembangkan model pendataan dan pelaporan data penkanan; i menfasilitasi akses teknologi dan keahban bagi nelayan;
9. j.membangun pelabuhan penkanan yang representatif, dan k membangun kemit.-aan untuk pengelolaan penkanan
(7)Penanganan . •20-
(7)Penartganan pemanfa&tan potensi sumberdaya sebagarmana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan strategt sebagai berikue
1. a.menyusun skenario pemanfaatan secara lestari,
2. b.membangun sistem Pengend&han untuk keberlanjutan;
3. c.melakukan valuasi sumberdaya perikanan, d mengembangkan konsep pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konseivasi; dan
4. c.melakukan analysis kelayakan pengembangan potensi. 18) Penanganan panwisata, jasa dan industn mantim belum menjadi sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h. dilaksanakan dengan strategi sebagai benkut a mengembangkan mekamsme msentif untuk kemudahan investasi panwisaia;
5. b.mengembangkan model pemanfaatan jasa lingkungan dikawasan kor.&etvasi;
6. c.menyusun mekanisme pemanfaatan kawasan; d mek-kukan kajian untuk pengembangan jasa dan industri panwisata pnoritas; e membangun sistero kemitraan yang adil antar pelaku industri pendukung partwtsata,
7. f.mengembangkan si&tem dan mekanisme inscntif kemudahan invesfasi untuk indu&cn perikanan tangkap dan budidaya; dan
8. g.membangun kemitraan yang adil an tar pelaku industn pendukung input produksi
(9)Penanganan reabsasi investasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan dengan stiategi &ebagai berikut
1. a.membangun sistem kemitraan untuk fasilitasi investasi, b menyusun kerangka regulasi untuk kepasuan hukum investasi: c menentukan skala pnontas pembangunan infrastruktur dasar pendukung investasi;
2. d.mengembangkan infrastruktur pelengkap untuk mendukung investasi tambahan; e mengembangkan sistem informasi pelayanan investasi yang akuiat,
3. f.menerapkan sistem perizinan terintegrasi, g menyusun dan menetapkan alokasi ruang untuk investasi;
4. h.me.nberikan kepaatian hukum dan jaminan keamanan investasi;
5. i.mengembangkan uistem sertifikasi keahlian, j penyadaran Masyarakat untuk investasi;
6. k.menetapkan .. k menetapkan kegiatan prioritas pengembangan jnvestasi, I. menentukan kawasan unggulan untuk investasi;
7. m.membaugun pemahaman pengelolaan WP-3-K Aceh terpadu; dan
8. n.koordinaai dan singkrorusas* program hntas scktor dan pemangku kepenttngan. ( [OJPenanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perlmdungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dilaksanakan dengan strategi sebagai benkut.
9. a.meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha mariUm tentang pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset;
10. b.mcmbangun sistem perilridungan dan keselamatan dl 'aut; c pengarusutamaan agenda pengurangan lesiko bencana dalam penacaan kawasan permukiman, d menentukan kawasan pnoritas untuk konservasi.
11. e.mengidemifikasi dan m**nentuka-i kawasan perlindungan barang muatan kapal tenggelam.
12. f.menyueun rencana perlmdungan kawasan keanekaragaman hayat! tinggu
13. g.me>akukan idenufikas1 dan delimasj batas lematik kebencenaan di WP-3-1C Aceh; h melakukan karakterisasi kebencanaan di V/P-3-K Aceh.
14. i.menvusun kerangka mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim,
15. j.pengarusutamaan pengurangan resiko bencana IPRBJ dan perubahan iklim dalam setiap kegiatan di WP-3-K Aceh; k melakukan kegiatan sosialisasi dan kampariye sadar bencana, dan 1 memngkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan iesiko bencana. Umum Pesal 10 ;l) Rencana aJokasi ruang WP-3-K Aceh, meliputi penetapan.
16. a.KPU. b KK,
17. c.KSNT; dsn
18. d.AL. •22-
(2)Selain alokasi ruang scbagaimana dimaksud pada ay at |1|, rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh juga mchpub
1. a.KSU, dan b wilayah kelo)a Masyarakat Hokum Adat Laut
(3)Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1> dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250 000 fsatu banding dua ratus lima puluh nbu).
(4)Rencana alokasi ruang pada KPU dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub-zona dan dltuangkan dalam skala I. 50 000 (saiu banding lima ouluh nbu) (5| Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh <h dalam 2ona dan sub-zona scbagaimana dimaksud pada ayat (3| dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun im Rencana kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (1) hurufa, melipucr
1. a.KPU-W; b KPU-PM, c KPU-PL; <1. KPU-M, e KPU-PB;
2. f.KPU-FT.
3. g.KPU-G, dan h KPU-E. (I) KPU-W scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufa. melipuu a KPl'-W-ABL,
4. b.KPU-W-P3K; dan c KPU-W-OR.
(2)Arahan penetapan uniuk wisata alam baÿah laul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perauan dengan kode sub-zona KPU-W-ABL-01 sampai dengan KPU-W-ABL- 13 di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Sclatan dan Kabupatcn Simeulue

BAB IV

RflNCANA A1.0KASI RUANG

Pasal 11

Par&graf 1 Zona Pariwisata

Pasal 12

(3| Arahan 13) Arahan pengembangan untuk wisata aJam pantaj/pesisii dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayai (1) humf b, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-W-P3K-01 saropai dengan KPU- W-P3K-85 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Beaar. Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Srngkil dan Kabupaten Simeulue.

(4)Arahan penetapan untuk wisata olah raga air sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf c, meliputi perairan derigan kode sub-2ona KPU-W-OP-01 sarnpai dengan KPU-W-OR-10 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Selatan dart Kabupaten Simeulue (51 Rencarta KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4| dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan tttik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 yang merupakan bag»an tidak terpisahkan dan Qanun ini. (11 KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi permukiman nelayan di Aceh berupa rumah yang dibangun dt atas badan au
(2)Arahan pengembangan KPU-PM meiiputi wilayah dengan kode sub-zona KPU-PM-N-01 di Pulau Puscng Kota Larigsa
(3)Rencana KPU-PM-N-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampi'an 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Qanun ini.
(1)KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan sebagai a sub*2ona KPU-PL-DLK; dun
1. b.sub-zona KPU-PL-WKO
(2)Arahan pengembangan KPU-PL*DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf a. meliputi kode sub-zona KPU-PL-DLK-01 aampai dengan KPU-PL-DLK-43 eerrhn dart:

Pasal 14

a Pelabuhan.. 24 a Pelabuhan. mchputi: 1 Pelabuhan utama' Sabang,

2.Pelabuhan pengumpul. Lhokseumawe/Krueng Oeukeuh, Meulaboh, Malaha/ati Calang, Singkil, Kuala Langsa dan Sinabang;
3.Pelabuhan pengumpan regional. Susoh, Teluk Sunn, dan
4.Pelabuhan pengumpan lokal' Gugop, Meulingge, Ririon, Lampuyang, Deuonp, Kuala Raja, icli, Lhok Kruet, Labuhan Haji, Tapaktuan dan Sibigo b Pelabuhan angkuian penyeberangan. Balohan, Ulee Lheu, Lamteng, Labuhan Haji, Singkil, Pulau Balai, Pulau Tuangku, Sinabang dan Kua'a Bubon, c Terminal Khusus, muliputi'
1.Terminal Khusus MinerbaIdt Kabupaten Aceh Besar,
2.Terminal Khusus Semen Idi Kabupaten Aceh Besar,
3.Terminal Khusus Migas IV dl Kola Lhokseumawe,
4.Terminal Khusus Migas V dt Kota Lhokseumawe;
5.Terminal Khusus Energi Liatnk II di Kota lhokseumawe.
6.Terminal Khusus Minerba IS di Kabupaten Aceh Barat, dan 7 Terminal Khusus Energi Listrik III dt Kabupaten Nagan Paya.

d.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, meliputi: 1 Terminal Untuk Kepen'ingan Sendiri Dermaga I di Kota Sabang, 2 Terminal Untuk Kepenbngan Sendtn Dermaga II di Kota Sabang; 3 Terminal Untuk Kepenttngan Sendih Migas I di Kota Sabang;
1. 4.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Migas 11 di Kabupaten Aceh Besar;
2. 5.Terminal Untuk Kepentingan Sendin Semen II di Kabupaten Aceh Besar;
3. 6.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Energi Listnk I di Kabupaten Aceh Besar;
4. 7.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Semen III di Kabupaten Pidie; 8 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pupuk di Kota Lhokseumawe,
5. 9.Terminal Untuk Kepentingan Sendin Energi Listnk IV di Kabupaten Simeulue; 10 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Migas 111 di Kabupaten Simeulue; dan
6. 11.Terminal Untuk Kepentingan Sendin Minerba III di Kabupaten Aceh Selatan.

(3)Arahan . £ÿ
(3)Arahan pengembangan KPU-PL-WKO sebagaimana dirraksud pada ayar huruf b, mHiputi kode sub-zona KPU-PL-WKO-O) sampai dengan KPU<PL«WKO-28, terdin dan.
1. a.Pelabuhan Penkanan Samudera (PPS) Kucaradja di Kola Banda Aceh,
2. b.Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi di Kabupaten Aceh Timur;
3. c.Pelabuhan Perikanan Panla: (PPP) Labuhan Haji di Kabupaten Aceh Selatan, dan
4. d.PP1
(4)PPI sebagaimane dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebagai beriki't
1. a.PPI Keuneukai dan PPI Ie Meulee di Koia Sabang;
2. b.PPI Ulee Lheue di Kota Banda Aceh,
3. c.PPI Lambada dan PP) Lhok Seudu di Kabupaten Aceh Besar; d PP) Kuala Gigieng, PPI Kuala Peukan Bare dan PP) Kuala Tari di Kabupaten Pidie,
4. e.PPI Mercudu dari PPI Pame Raja di Kabupaten Pidie Jaya, f PPI Kuala Jangka di Kabupaten Bireuen,
5. g.PPf Krueng Mane, PPI Blang Mee dan PPI Kuala Cangkoy di Kabupacen Aceh Uura;
6. h.PPI Uiung Blang di Kota Lhokaeumawe, i PPI Seuneubok Baroh di Kabupaten Aceh Timur; j PPI Kuala Langsa di Kota Langsa;
7. k.PPI Calang cli Kabupaten Aceh Jaya; 1 PPf Kuala Tadu dan PPI Kuala Tuha di Kabupaten Nagan Raya;
8. m.PPI \eude Meukek, PP) SawangBa'u dan PPI Lhok Bengkuang di Kabupaten Aceh Selatan, dan
9. n.PPI TeJuk Sinabang di Kabupaten Simeulue. (S) Rencana KPU-PL sebagairoana dimaksud pada ayat (21 dan ayat
(3)dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini (1| KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi wilayah pestsir yang memihki ekosistem mangrove dengan kondisi yang masin baik

Pasal 15

|2) Arahan

(2)Arahan pengembangan KPU-M sebagaimana dimaksud padu ayat
(1)me'iputi kode aub-zona KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-208 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Ac eh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Simeulue
(3)Rencana KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-208 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di&lokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dtroaksud dalam Lampiran II yang merupakan b&gj&n t-dak terpisahkan daii Qanun im.
(1)KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, vaitu KPU-PB-BL
(2)KPU-PB-BL merupakan usaha budidaya laut
(3)KPU-PB-BL sebagaimana dimaksud ayat (2), mehpuu peraitan dengan Icode sub-zona KPU-PB-BL-01 sampai dengan KPU-PB- BL-26 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue. (4| Rencana zona dan sub-zona penkanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaalan umum dengan titik koordinat dan luasan sebaga-.mana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun mi f 1] KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) 1 huruf f, mebputi
1. a.KPU-PT-D,
2. b.KPU-PT* P; dan c KPU-PT-PD
(2)KPU-PT-D sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. melipuo perairan dengan kode sub-zona KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-4 1 tersebar di aemua perairan Aceh, yaitu di Kota Sabang, Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhofcseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singled, dan Kabupaten Simeulue.

Pasal 16

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Smgkil, dan Kabupaten Simeu'ue (4} KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1| huruf c, metiputi perairan dengan kode sub-zona KPU-PT-PD«01 sampai dengan kode sub-zona KPU-PT-PD-32 tersebar di semua perairan Aceh, yaitu di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaien Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Ungsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue. (5| Rencana KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan avat (4) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana d maksud dafaro bampiran II yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Qanun ini

(1)KPU-G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi wilayah yang berhubungan dengan praproduksi. produksi, pascapioduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
(2)Arahan penetapan KPU-G dilakukan di perairan dengan kode KPU-G-GR-01 sampai dengan KPU-G-CF-06 di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten P'die, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara [3) Rencana zona pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana riunakRurt dalam Lampiran il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Qanun ini. (If KPU-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan -wilayah yang digunakan sebagai penghasil atau pengclah energi besar.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2000

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2000

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013