13) Penanganan |3J Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangari pengelolaan sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 7 huruf c. dilaksannkan dengan kebijakan sebagai berikuf
a.pencgakari hokum yang konsi9ten dan terukur.
b.pembentukan payung hukum forma) untuk penegakan hokum berbasis adat;
c.penguatan sarana dan prasarana penegakan hokum;
d.pengecrbangan sistem penegakan hukum terpadu untuk pengelolaan sumbenjaya wp-3-K Aceh,
e.penyediaan data yang akurÿt dan terintegrasi dalam sistem perizinan pengelolaan sumbcrdaya WP3-K Aceh; dan f penguatan kesadaran Masyarakat terhadap aturan hukum pengelolaan sumbcrdaya WP-3-K Acch.
(4)Penanganan perigakuan forma) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laur dan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
a.pengukuhan dan penetapan wilayah kelola Panglima Laot d> WP-3«K Aceh,
b.identifikasi tata batas dan kewenangan pengelolaan wilayah kelola par gUma laot Ihok,
c.fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan,
d.fasilitasi dan perdampingan dalam pembentukan kelembagaAn pengelola kawasan, dan
c.pembangunan unit layanan pengaduan dan prorokol rnekamsmc pcngaduan Masyarakat WP.3-K Aceh.
(5)Penanganan in'egrasi dan harmonisasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut
a.sistem penzinan pemanfaatan ruang laut sesuai RZWP-3-K Aceh dan aturan penjndang-undangan, b regulasi dan pengaturan pemanfaatan ruang lam di WP-3-K Aceh, perbatasan dan kawasan tertentu,
c.pengelolaan WP-3-K Aceh yang terintegrasi dan berkelanjutan;
dan
d.pengembangan kawasan cepat lumbuh terpadu WP-3-K Aceh (61 Penanganan pengelolaan perikanan tangkap dan penkanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut a pengembangan Master unggulan terpadu budidaya perikanan, b peningkatan pnxlukhvitas hasil perikanan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat,
c.pengelolaan perikanan tangkap sesuai potenai lestan kawasan, d penyediaan ..
.
d.penyediaan tcknologj dan sarana pendukung untuk nelayan,
e.pengembangan industn pengolahan dan akses pasar produk penkanan;
f.pengembangan pelabuhan penkanan yang representatif dan pemenuhan layanan pendukung kepelabuhanan; dan
g.pemberdayaari ekonomi nelayan (7f Penanganan peraanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud dafam Pasa) 7 huruf g, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut*
a.pengembangan pemanfaatan sumberdaya penkanan sesuai potensi lestari yang terkendaJi untuk keberlanjutan pemanfaatan;
b.penataan ruang daJam pemanfaatan kawasan yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
c.pengembangan jasa lingkungan sebagai substitusi sumber ekononn dan kawasan lindung dan konservasi;
d.pemanfaatan potensi optimum untuk kemandirian energi dan ekonomi sebagai bentuk kesejabteraan; dan
e.pengembangan energi baru terbaxukan dan potensi maritim iainnya untuk kemandirian ekonomi berbasis energi terbarukan.
)8) Penanganan pariwisata, jasa dan industn mantim sebagai sektor unggulan sebagajmana dimaksud daJam PasaJ 7 huruf h, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut
a.pemetaan potensi untuk pengembangan pariwisata marium,
b.peuguatan kebijakan untuk pengembangan jasa perdagangan danjasa mantim latnnya;
c.pengembangan jasa lingkungan sebagai basis ekonomi ungguian dikawasan lindung dan konservasi,
d.pengembanganjasa dan industn pariwisata manttm;
e pengembangan mekanisme insentif untuk investasi bidang industri pendukung penkanan tangkap;
f.pengembangan mekanisme insenof untuk investasi bidang industn pendukung penkanan budidaya, dan
g.pengembangan sistcm transportasi antar moda <9] Penariganan realisasi investasi sektor kelautan dan penkanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut:
a, jauunan kepastian huknm dalam mekanisme kemitraan yang adi1 dan korisioten; b arahan priontas pembangunan infrastruktur pendukung investasi; c kebijakan penzinan satu pintu dan tenntegrasi, d kepastian hukum untuk keberlanjutan dan keamanan investasi;
e.penguatan...
17 e penguacan kompetensi kcahlian dan penyadaran Masyaralcat untuk invesl&si; dan f keftyakan umum dan arahan pengembangan tnvestetsr ditetapkan.
(10)Penanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perilndungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufy dilaksanakan dengan kebijakan sebagai benkut
a.pembangunan sistem perbodungan dan keselamatan kegiaian mannm;
b penataan ruang kawasan permukiman berbasis pengurangan resiko bencana dan nyaman; c perlir.dungan kawasan plasma mitfah dan keragaman hayat) cmggi;
d.pendalaan dan karakterisasi bencana di 'A'P-3-K Aceh,
c.penetapan skenario adaptasi dan mn.gasi bencana dan perubahan ikltm di WP-3-K Aceh;
f pembentukan unit reaksi cepat dan mitra Masvarakat dalam pengurangan resiko bencana, dan
g.penyadaran Masyajakat terhadap bencana dan penguatan partisipasi daiam kegiatan pengurangan resiko bencana.
Bagian Kcempat Strategi Pasat 9
(1)Penanganan degradasi sumberdaya dan kehilangan hasi' sebagaimana dimaksud dalam Paeal 7 huruf a, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut- a roenyusun kerangka strategi dan aksi rnitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan pantai dan muara;
b.kampanye dan penyuluhan reguler centang penringnya manjaga iumberday* dan m&ngurangi kehilangan haall.
c.menerapkan sistem pasca p&nen yang baik pada perikanan tangkap dan budidaya;
d.mengenibangkan teknologi budidaya sesuai denga.i karakter kawasan, e mengendalikan konvcrsi lahan hutan mangrove d> WP-3-K Aceh;
f.melakukan Rehabihtasi ekosiatem pesisir yang terdegradasi, g mencegah kerusakan ekosistem pesiair;
h.meningkatkan kesadaran Masyarakat dan mitra penkanan tangkap tentang perikanan ilegal, tidak tercatat dan belum diatur;
i.membatasi lzin dan kuota ekstraksi sumberdaya alam d» WP* 3-K Aceh, dan j menerapkan jenis peralatan dan ceknik ekstraksi yang bo)eh dilakukan di Aceh.
(2)Penanganan 18
(2)Penanganan tmgkat kemitkinan dan kuaiitas sumberdaya manuaja scbagaimana ditnaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut
a.mengembangkan koraoditas unggutan yang ekonomis, b melakukan perbaikan keahlian da&ar usaha sesuai dengan potensi unggulan;
c melakukan intervensi teknologi tepat guna pendukung usaha;
d.mengembangkan sistem perbaikan infrastruktur dasar berbasis Masyarakat;
e.meningkatkan akses terhaclap layanan Masyarakat terpened dan perbatasan;
f membangun sistem layanar terpadu dilokasi yang dapat diakses Masyarakat, g melakukan penguatan pemberdayaan Masyaiakat, dan
h.dukungan dan fasilitasi proses produksi yang efisien dan ekonomts
(3)Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan sebagajmana djmaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan sCralegi sebagai benkut* a meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat untuk pencegahan;
b.melakukan penegakan hukum secara konsisten dan terukur, c mengembangkan sistem dan perangkat penegakan hukum berbasis adat;
d.memperkuat sCTuktur dan fungsi kelembagaan adat untuk penegakan hukum;
e memperkuat instrumen penegakan hukum metalui kerangka regulasl;
f.memperkuat infrastruktur dan kelembagaan penegakan hukum;
g.melakukan harmomsasi dan stnkronisasi penegakan hukum, h merumuskan raekamsme koordinasi dan protokol penegakan hukum terpadu; dan
i.mengembangkan sistem mfonnasl permnan terintegrasi
14] Penanganan pengakuan forma] wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut dan partis;pasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut a melakukan fastis tasi dan pendampingan Masyarakat untuk pengelolaan kewasan;
b.melakukan penataan batas wilayah kelola Panglima Laot Lhok diseluruh Aceh;
c.memfawhtasi lembaga Danglima Laot Lhok untuk identifikasi kawasan kelolanya,
d.melakukan...
/f d melakukan fasilitasi untuk penyusunan rencana pengelolaan u'iJayah kelola Panglima Laot Lhok diseJuruh Aceh: e, membenkan aaiscenai teknis dalam proses penyusunan rencana pengelolaan;
f.melakukan fasilitasi untuk penguatan kelembngaan pengelola kav/asan,
g.memberikan asistensi teknis dalam proses penguatan struktur dan fungsi keiembagaan;
h merumoskan dokuner. kebijakan dan payung hukum untuk mekanisme pengaduan; dan i membangun unit pengaduan dan sistem pendukung dalam tatakelola pemerintaharr
(5)Penanganan integrasi dan harmonisaai ruang sebagaimana dimaksud dalam Paaal 7 huruf e, dilaksanakan der.gan strategi sebagai benkut
a.melakukan inventansasi pemanfaatan ruang laut untuk pencegahan dan resolusi kontlik ruang,
b.menyusun rcncana aksi pembangu'ian perkanan berbasis klaster/ ruang;
c.menyusun rencana pengelolaan dan program unggulan tcrpadu pengelolaan WP-3-K Aceh; dan d membangun kcrangka stiategi dan ak&i pengelolaan kawasan terpadu cepat tumbuh WP-3-K Aceh.
(6| Penanganan pengelolaan penkanan tangkap dan penkanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dcngan strategi sebagai benkur a menyusun rertcana pengembangan klaster unggulan terpadu budidaya penkanan;
b.mengembangkan model dan sistem budidaya uniuk kemandirian ekonomi Masyarakat;
c mengembangkan model intcrvensi teknologi untuk penuigkatar produktivitas,
d.menyesuaikan sistem budidaya dan komoditas unggulan yang sesuai dengan daya dukung optimum kawasan, e mel.tksanakan inventansasi kawasan dan pendugaan potensi lestari untuk pengembangan klaster penkanan tangkap;
f.menyusun rencana pengelolaan penkanan,
g.membangun sistem penyediaan teknologi pendukung penkanan;
h.mengembangkan model pendataan dan pelaporan data penkanan;
i menfasilitasi akses teknologi dan keahban bagi nelayan;
j.membangun pelabuhan penkanan yang representatif, dan k membangun kemit.-aan untuk pengelolaan penkanan
(7)Penanganan .
•20-
(7)Penartganan pemanfa&tan potensi sumberdaya sebagarmana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan strategt sebagai berikue
a.menyusun skenario pemanfaatan secara lestari,
b.membangun sistem Pengend&han untuk keberlanjutan;
c.melakukan valuasi sumberdaya perikanan, d mengembangkan konsep pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konseivasi; dan
c.melakukan analysis kelayakan pengembangan potensi.
18) Penanganan panwisata, jasa dan industn mantim belum menjadi sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h. dilaksanakan dengan strategi sebagai benkut a mengembangkan mekamsme msentif untuk kemudahan investasi panwisaia;
b.mengembangkan model pemanfaatan jasa lingkungan dikawasan kor.&etvasi;
c.menyusun mekanisme pemanfaatan kawasan;
d mek-kukan kajian untuk pengembangan jasa dan industri panwisata pnoritas; e membangun sistero kemitraan yang adil antar pelaku industri pendukung partwtsata,
f.mengembangkan si&tem dan mekanisme inscntif kemudahan invesfasi untuk indu&cn perikanan tangkap dan budidaya;
dan
g.membangun kemitraan yang adil an tar pelaku industn pendukung input produksi
(9)Penanganan reabsasi investasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan dengan stiategi &ebagai berikut
a.membangun sistem kemitraan untuk fasilitasi investasi, b menyusun kerangka regulasi untuk kepasuan hukum investasi:
c menentukan skala pnontas pembangunan infrastruktur dasar pendukung investasi;
d.mengembangkan infrastruktur pelengkap untuk mendukung investasi tambahan;
e mengembangkan sistem informasi pelayanan investasi yang akuiat,
f.menerapkan sistem perizinan terintegrasi, g menyusun dan menetapkan alokasi ruang untuk investasi;
h.me.nberikan kepaatian hukum dan jaminan keamanan investasi;
i.mengembangkan uistem sertifikasi keahlian, j penyadaran Masyarakat untuk investasi;
k.menetapkan ..
k menetapkan kegiatan prioritas pengembangan jnvestasi, I. menentukan kawasan unggulan untuk investasi;
m.membaugun pemahaman pengelolaan WP-3-K Aceh terpadu;
dan
n.koordinaai dan singkrorusas* program hntas scktor dan pemangku kepenttngan.
( [OJPenanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perlmdungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dilaksanakan dengan strategi sebagai benkut.
a.meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha mariUm tentang pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset;
b.mcmbangun sistem perilridungan dan keselamatan dl 'aut;
c pengarusutamaan agenda pengurangan lesiko bencana dalam penacaan kawasan permukiman, d menentukan kawasan pnoritas untuk konservasi.
e.mengidemifikasi dan m**nentuka-i kawasan perlindungan barang muatan kapal tenggelam.
f.menyueun rencana perlmdungan kawasan keanekaragaman hayat! tinggu
g.me>akukan idenufikas1 dan delimasj batas lematik kebencenaan di WP-3-1C Aceh;
h melakukan karakterisasi kebencanaan di V/P-3-K Aceh.
i.menvusun kerangka mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim,
j.pengarusutamaan pengurangan resiko bencana IPRBJ dan perubahan iklim dalam setiap kegiatan di WP-3-K Aceh;
k melakukan kegiatan sosialisasi dan kampariye sadar bencana, dan 1 memngkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan iesiko bencana. BAB IV RflNCANA A1.0KASI RUANG Umum Pesal 10 ;l) Rencana aJokasi ruang WP-3-K Aceh, meliputi penetapan.
a.KPU.
b KK,
c.KSNT; dsn
d.AL.
•22-
(2)Selain alokasi ruang scbagaimana dimaksud pada ay at |1|, rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh juga mchpub
a.KSU, dan b wilayah kelo)a Masyarakat Hokum Adat Laut
(3)Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1> dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250 000 fsatu banding dua ratus lima puluh nbu).
(4)Rencana alokasi ruang pada KPU dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub-zona dan dltuangkan dalam skala I. 50 000 (saiu banding lima ouluh nbu) (5| Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh <h dalam 2ona dan sub-zona scbagaimana dimaksud pada ayat (3| dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun im Rencana kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (1) hurufa, melipucr
a.KPU-W;
b KPU-PM, c KPU-PL; <1. KPU-M, e KPU-PB;
f.KPU-FT.
g.KPU-G, dan h KPU-E.
(I) KPU-W scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufa. melipuu a KPl'-W-ABL,
b.KPU-W-P3K; dan c KPU-W-OR.
(2)Arahan penetapan uniuk wisata alam baÿah laul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perauan dengan kode sub-zona KPU-W-ABL-01 sampai dengan KPU-W-ABL- 13 di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Sclatan dan Kabupatcn Simeulue Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum