DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Palang Merah Indonesia, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Landasan, Asas dan Tujuan; c. Mandat Dan Tugas Pokok; d. Kegiatan Pokok; e. Pelayanan Darah; f. Lambang dan Lagu; g. Keanggotaan; h. Hak dan Kewajiban Anggota; i. Susunan dan Kedudukan; j. Struktur dan Komponen Organisasi; k. Kepengurusan; l. Persyaratan Pengurus PMI; m. Tata Cara Pemilihan; n. Quorum dan Pengambilan Keputusan; o. Sukarelawan; p. Karyawan / Staf; q. Markas dan Kepala Markas; r. Pembinaan, Pemberhentian, Pembekuan Kepengurusan; s. Pendanaan; t. Perbendaharaan; u. Pengembangan Sumber Daya; v. Hubungan dan Kerjasama; w. Penghargaan; x. Peran Serta Masyarakat; y. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial
b.bahwa untuk melaksanakan kegiaan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang bernama Palang Merah Indonesia;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Batola perlu pengaturan tentang Palang Merah Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1958);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PALANG MERAH INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM 4

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupate Barito Kuala.
6.Palang Merah Indonesia adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Palang Merah Indonesia Kabupaten Batola adalah Perhimpunan daerah yang bersifat independen dan nirlaba yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan menjadi anggota Gerakan Kemanusiaan Internasional dan Nasional.
8.Kepalangmerahan adalah seluruh bentuk kegiatan gerakan kemanusiaan.
9.Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
10.Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonoran darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
11.Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12.Lambang Palang Merah Indonesia adalah simbol yang berbentuk palang merah pada suatu dasar putih dengan atau tanpa kata-kata palang merah.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Palang Merah Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Palang Merah Indonesia : 5

a.Kemanusiaan
b.Kesamaan
c.Kenetralan
d.Kemandirian
e.Kesukarelaan
f.Kesatuan
g.Kesemestaan h.

Pasal 4

Tujuan Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala untuk mencegah dan meringkankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh Bencana dan atau musibah atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

BAB III

MANDAT DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan di bidang kepalangmerahan Ayat;

(1)Tugas Pokok PMI adalah :
1. a.Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949;
2. b.Mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. c.Melaksnaakan tugas-tugas lain di bidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
4. d.Menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
(2)Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI juga melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Statuta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 6

BAB IV

KEGIATAN POKOK

Pasal 6

Kegiatan Pokok PMI adalah :

a.Pembinaan dan pengembangan organisasi;
b.Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga;
c.Pelayanan sosial dan kesehatan;
d.Pelayanan Darah;
e.Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum kemanusiaan internasional;
f.Pembinaan generasi muda dan relawan

BAB V

PELAYANAN DARAH

Pasal 7

UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau PMI

Pasal 8

(1)UTD Tingkat Kabupaten memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas pratama.
(2)UTD Tingkat Kabupaten memiliki tugas :
1. a.Menyusun perencanaan kebutuhan darah;
2. b.Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
3. c.Melakukan pendistribusian darah;
4. d.Melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
5. e.Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat Kabupaten.

Pasal 9

UTD Tingkat Kabupaten paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan :

a.Melakukan uji saring darah dengan metode rapid test dan slide test malaria untuk daerah endermis;
b.Melakukan uji golongan darah ABO dan Rhesus, serta uji silang serasi dengan metode slide/ tabung/ gel; 7
c.Mengolah Whole Blood menjadi komponen darah atas permintaan klinisi; dan
d.Memproduksi jenis komponen darah Whole Blood dan Packed Red Cell.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 59 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 59 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010