Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2013
- Nomor
- 78
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) diubah sebagai berikut:
Ayat (3) . . .
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak dilaksanakannya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 188 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. UMUM Pegawai Negeri Sipil merupakan alat dan perangkat Pemerintah yang tugas dan fungsi pokoknya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dituntut memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Untuk menjamin hal tersebut, manajemen Pegawai Negeri Sipil seyogyanya dilakukan dengan sistem dan metode yang tepat, termasuk dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Salah satu metode yang cukup tepat dan perlu diterapkan dalam proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah penyaringan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara selektif, transparan, objektif, dan akuntabel. Di samping itu penyelenggara Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus dipersyaratkan memiliki kompetensi dalam melakukan penyaringan Pegawai Negeri Sipil, termasuk dalam penyusunan Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kemampuan Bidang serta memiliki kompetensi dalam pengolahan hasil tes tersebut. Penyelenggara Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk bersikap dan berpendirian teguh pada prinsip bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan proses penyaringan Pegawai Negeri Sipil. Sejatinya . . . Sejatinya ketentuan mengenai penyaringan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan jabatan, ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah tidak sesuai lagi dijadikan dasar hukum dalam mendukung terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jabatan, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut perlu diubah. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sehingga peraturan perundangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik ke arah sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara kompetitif, obyektif, tansparan, akuntabel dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang demikian maka akan diperoleh putra putri terbaik bangsa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan landasan dasar pembentukan untuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional, pembentukan birokrasi Pemerintah yang modern dan berkelas dunia serta dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan generasi muda bahwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri. Adapun . . . Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi pengaturan mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, materi ujian penyaringan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Tes Kemampuan Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang sesuai kebutuhan dan tuntutan jabatan, kewenangan instansi dalam penyusunan materi tes dan pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tes Kompetensi Dasar” adalah serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, yang meliputi:
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan” adalah tuntutan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan yang belum dipenuhi dari pendidikan profesi tertentu. Yang . . . Yang dimaksud dengan “Tes Kompetensi Bidang” adalah serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Angka 3
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5467
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan