DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pedoman digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilaian kualitas hasil kerja Analis Kebijakan ditujukan untuk terciptanya jaminan kualitas profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
c.bahwa agar terdapat suatu standar dan persepsi yang sama dalam melakukan pelaksanaan dan penilaian kualitas hasil kerja Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu adanya suatu pedoman; www.peraturan.go.id 2015, No.1225 2
d.bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah dua kali diubah www.peraturan.go.id 2015, No.1225 3 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); 10.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342); 12.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); 13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1769); 14.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis www.peraturan.go.id 2015, No.1225 4 Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1330); 15.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Melalui Penyesuain / Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1461); 16.Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA ANALIS KEBIJAKAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1225 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, AGUS DWIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1225 6 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 7 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 8 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 9 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 10 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 11 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 12 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 13 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 14 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 15 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 16 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 17 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 18 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 19 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 20 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 21 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 22 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 23 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 24 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 25 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 26 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 27 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 28 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 29 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 30 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 31 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 32 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 33 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 34 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 35 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 36 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 37 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 38 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 39 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 40 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 41 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 42 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 43 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 44 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 45 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 46 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 47 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 48 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 49 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 50 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 51 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 52 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 53 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 54 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 55 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 56 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 57 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 58 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 59 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 60 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 61 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 62 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 63 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 64 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 65 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 66 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 67 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 68 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 69 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 70 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 71 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 72 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 73 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 74 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 75 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 76 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 77 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 78 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 79 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 80 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 81 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 82 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 83 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 84 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 85 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 86 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 87 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 88 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 89 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 90 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 91 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 92 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 93 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 94 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 95 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 96 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 97 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 98 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 99 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 100 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 101 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 102 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 103 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 104 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 105 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 106 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 107 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 108 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 109 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 110 www.peraturan.go.id 2015, No.1225 111 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013