DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Nomor: 98
Tahun: 2000
Ditetapkan: 10 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 2

(1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

…

Pasal 3

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN, DAN PELAMARAN

Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

(1)Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(3)Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan :
1. a.jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
2. b.syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
4. d.batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

a.Warga Negara Indonesia;
b.berusia …
b.berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
d.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e.tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
f.mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
g.berkelakuan baik;
h.sehat jasmani dan rohani;
i.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
j.syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

BAB III

PENYARINGAN

Pasal 7

(1)Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
1. a.menyiapkan bahan ujian;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
3. c.menentukan tempat dan jadwal ujian;
4. d.menyelenggarakan ujian;
5. e.memeriksa dan menentukan hasil ujian.
(3)Materi ujian meliputi :
1. a.Test kompetensi;
2. b.Psikotes.

Pasal 8

…

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

BAB IV

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (16)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (16)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014