Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1974
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN/ PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA.
Yang dimaksud dengan pokok pensiun dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil serta janda dan atau anak yatim/piatunya dan pembayarannya hingga barlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.
…
1.000,- (seribu rupiah) diberikan tunjangan khusus sebesar kekurangannya.
Pelaksanaan penyesuaian/penetapan kembali pokok pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan Departemen Keuangan.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA JENDERAL TNI ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA I. UMUM. Sejak dari masa sebelum tahun 1950 hingga sekarang telah berlaku bermacam-macam peraturan gaji bagi pegawai Negeri, ialah BBL-1938 jo. BAG-1949, PGP-1948, PGPN- 1955, PGPN-1961 dan PGPS-1968. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bukan saja prinsip- prinsipnya yang berlainan tetapi juga besar gajinya, misalnya mengenai batas-batas gaji : dalam PGP-1948 sebagaimana berlaku dalam masa sebelum 1950 ditetapkan bahwa besar gaji pokok terendah adalah Rp.45,- (empatpuluh lima rupiah) dan yang tertinggi adalah Rp.750,- (tujuhratus limapuluh rupiah), batas-batas mana kemudian mulai 1 Juli 1950 diubah menjadi Rp.67,50 (enampuluh tujuh rupiah limapuluh sen) dan Rp.1.350,- (seribu tigaratus lima puluh rupiah). Gaji pokok terendah dan tertinggi dalam peraturan-peraturan gaji tersebut berturut-turut berjumlah : - menurut PGPN - 1955 : Rp. 81,-(delapan puluh satu rupiah) dan Rp. 1.620,- (seribu enamratus duapuluh rupiah). - menurut PGPN - 1961 : Rp.200.-(duaratus rupiah) dan Rp.4.000,- (empatribu rupiah). - menurut PGPS - 1968 : Rp.400,-( empat ratus rupiah ) dan Rp.10.000,. ( sepuluh ribu rupiah ). Oleh … Oleh karena menurut peraturan yang berlaku besar pokok pensiun itu ditetapkan berdasar gaji-pokok menurut peraturan gaji yang berlaku untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka dengan sendirinya bagi pegawai yang mempunyai pangkat yang sama atau sederajat tetapi dipensiun dengan dasar peraturan gaji yang berlainan akan memperoleh pokok-pensiun yang berbeda pula. Selanjutnya perubahan peraturan pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 juga menambah sebab adanya perbedaan dalam pokok-pensiun, yang ditetapkan dalam pelbagai masa. Oleh Pemerintah telah diusahakan dengan cara menaikkan pokok pensiun lama dengan persentasi tertentu agar pokok-pensiun lama sama atau setidak-tidaknya mendekati besar pokok-pensiun baru, misalnya :
- sebelum 1 Mei 1952 dinaikkan menjadi 525% (limaratus duapuluhlima perseratus). - mulai 1 Mei 1952 sampai dengan 31 Desember 1958 menjadi 375% (tigaratus tujuhpuluh lima perseratus). - mulai 1 Januari 1959 sampai dengan 31 Desember 1960 menjadi 225% (duaratus duapuluh lima perseratus). - mulai 1 Januari 1961 sampai dengan 31 Desember 1967 menjadi 150% (seratus limapuluh perseratus).
Walaupun … Walaupun demikian masih saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam besar pokok-pensiun untuk pangkat yang sama atau sederajat dalam masa-masa yang berlainan. Dengan Peraturan Pemerintah ini diusahakan agar perbedaan- perbedaan tersebut hilang sama sekali. Bahkan persamaan itu tidak saja mengenai pensiun yang telah ditetapkan/berlaku mulai saat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetapi juga untuk pensiun baru yang pokok-pensiunnya ditetapkan berdasar PGPS - 1968. Untuk dapat mencapai tujuan itu perlu diadakan penyederhanaan dengan cara pembulatan-pembulatan untuk mengurangi banyaknya ragam angka; dari pokok-pensiun terendah, ialah Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai pokok-pensiun tertinggi, ialah Rp.7.500.- (tujuh ribu limaratus rupiah) dapat tersusun daftar yang terdiri atas 7100 (tujuh ribu seratus) angka, jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya adalah Rp.l,- (satu rupiah); daftar tersebut dapat terdiri atas 710 (tujuh ratus sepuluh) angka jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya adalah Rp. 10,- (sepuluh rupiah). Banyaknya angka tersebut akan semakin kurang jika selisih antara suatu angka ke angka berikutnya dibuat lebih besar. Dengan Peraturan Pemerintah ini disusun daftar yang terdiri atas 180 (seratus delapan puluh) angka bagi pokok-pensiun baru. Dengan cara ini dipermudah mengadakan perkalian/perhitungan, membuat tabel perhitungan dan mempercepat penyelesaian pembuatan Daftar Pembayaran pensiun. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Dalam arti pasal 1 ini termasuk pula pensiun yang diberikan menurut peraturan- peraturan tentang pensiun atau tunjangan bersifat pensiun yang berlaku bagi :
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Daftar A. VII dan B. II berlaku bagi pensiun/tunjangan bersifat pensiun yang ditetapkan berdasar PGPS - 1968, baik yang telah dipensiun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maupun yang kemudian.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)