Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014
- Nomor
- 87
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 136
menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.
Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:
b. c. d. e. f. 5.
Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk: melembagakan dan membudayakan NKKBS; memberdayakan fungsi keluarga; memandirikan keluarga; memberdayakan kearifan lokal; meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup; memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan memberdayakan peran serta masyarakat.
g fungsi ekonomi; dan
Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harus memperhatikan:
Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.
struktur, dan
Daiam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.
fL) T)t>1€
Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
perencanaan kependudukan; penyedraan parameter kependudukan; analisis dampak kependudukan; kerja sama pendidikan kependudukan; dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
a. b. d.
Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui KIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penetapan Pedoman Pasal i4 ( 1) Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi:
Bagian Ketiga Pembinaan, Bimbingan, Supervisi, dan Fasilitasi
Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Bagian Keempat Sosialisasi, Advokasi, dan Koordinasi
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)