DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014

Nomor: 87
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.

Pasal 5

Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

a.me njamin tercapainya kondisi bonus demogralt;
b.meningkatkan q,D a. b. c. d. e. f. 5.
b.meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
c.memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
d.memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pasal 6

Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk: melembagakan dan membudayakan NKKBS; memberdayakan fungsi keluarga; memandirikan keluarga; memberdayakan kearifan lokal; meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup; memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan memberdayakan peran serta masyarakat.

Pasal 7

(1)Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
(2)Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi keagamaan;
2. b.fungsi sosial budaya;
3. c.fungsi cinta kasih;
4. d.fungsi perlindungan;
5. e.fungsi reproduksi;
6. f.fungsi sosialisasi dan pendidikan; g fungsi ekonomi; dan
7. h.fungsr $.).) -r!p4{
(1)(2t
1. h.fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 8

Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harus memperhatikan:

a.pengendalian kuantitas penduduk;
b.pengembangan kualitas penduduk; dan
c.pengarahan mobilitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.

(3)Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan:
1. a.penetapan perkiraan jumlah, komposisi penduduk; struktur, dan
2. b.penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan
3. c.persebaran penduduk.
(4)Pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Daiam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.

Pasal 10

fL) T)t>1€

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut: perencanaan kependudukan; penyedraan parameter kependudukan; analisis dampak kependudukan; kerja sama pendidikan kependudukan; dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
(2)Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
1. a.pengendaliankelahiran;
2. b.penurunan angka kematian; dan
3. c.pengarahan mobilitas penduduk. a. b. d.
(3)Penyelenggaraar.
(3)Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS melalut Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 12

Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui KIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
b.analisis dampak kependudukan;
c.kerja sama pendidikan kependudukan;
d.penanganan s(*? q* - i1- d, penanganan isu-isu kependudukan;
e.penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
f.pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 15

Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

a.me njamin tercapainya kondisi bonus demogralt;
b.meningkatkan q,D a. b. c. d. e. f. 5.
b.meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
c.memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
d.memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
(2)Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi keagamaan;
2. b.fungsi sosial budaya;
3. c.fungsi cinta kasih;
4. d.fungsi perlindungan;
5. e.fungsi reproduksi;
6. f.fungsi sosialisasi dan pendidikan; g fungsi ekonomi; dan
7. h.fungsr $.).) -r!p4{
(1)(2t
1. h.fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 8

Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harus memperhatikan:

a.pengendalian kuantitas penduduk;
b.pengembangan kualitas penduduk; dan
c.pengarahan mobilitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.

(3)Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan:
1. a.penetapan perkiraan jumlah, komposisi penduduk; struktur, dan
2. b.penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan
3. c.persebaran penduduk.
(4)Pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Daiam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.

Pasal 10

fL) T)t>1€

Pasal 10

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut: perencanaan kependudukan; penyedraan parameter kependudukan; analisis dampak kependudukan; kerja sama pendidikan kependudukan; dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
(2)Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
1. a.pengendaliankelahiran;
2. b.penurunan angka kematian; dan
3. c.pengarahan mobilitas penduduk. a. b. d.
(3)Penyelenggaraar.
(3)Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS melalut Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 12

Pasal 13

Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
b.analisis dampak kependudukan;
c.kerja sama pendidikan kependudukan;
d.penanganan s(*? q* - i1- d, penanganan isu-isu kependudukan;
e.penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
f.pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017