DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu kemanusiaan,keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan; kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; Prinsip partisipasi dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: a. pengurangan resiko; b. cepat dan tepat; c. prioritas; d. koordinasi dan keterpaduan; e. berdayaguna dan berhasilguna; f. transparansi dan akuntabilitas; g. kepentingan umum; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. kemitraan; k. pemberdayaan; 1. nondiskriminasi; m, nonproletisi; n. kemandirian; o. kearifan lokal; p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan q. berkelanjutan; Tujuan Penyelenggaraan Bencana; Tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Kerjasama; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa wilayah kabupaten Situbondo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
b.bahwa untuk mengantisipasi resiko potensi bencana, tanggap darurat dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai- nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terenca.na, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur {Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Bupati adalah Bupati Situbondo.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
6.Kepala Badan adalah Ke pala Bad an Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
7.Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 5
9.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
10.Bencana Non Alam adalah kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
11.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
12.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
13.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancarn, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang.
16.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 6
17.Tanggap Darurat Bencana adalah serangk:aian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19.Karban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk bencana.
21.Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat terbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Situbondo.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan; 7
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
h.berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

Pasal 3

Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

a.pengurangan resiko;
b.cepat dan tepat;
c.prioritas;
d.koordinasi dan keterpaduan;
e.berdayaguna dan berhasilguna;
f.transparansi dan akuntabilitas;
g.kepentingan umum;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.kemitraan;
k.pemberdayaan;
1. 1.nondiskriminasi;
m.nonproletisi;
n.kemandirian;
o.kearifan lokal;
p.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
q.berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
d.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
e.meminimalisasi dampak bencana; dan
f.mengurangt kerentanan dan meningkatkan kemarnpuan masyarakat dalarn menghadapi bencana. " 8

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
(3)Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAll Pasa!S

Pasal 6

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
e.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
f.pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
g.pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancarnan dan dampak bencana.

Pasal 7

(1)Wewenang Pemerintah Daerah penyelenggaraan penanggulangan meliputi: dalam bencana
1. a.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukanunsur kebijakan penanggulangan bencana;
2. b.menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;.
3. c.pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/ kota Jain; 9
4. d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
5. e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
6. f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.
(2)Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

(I) Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex officio) oleh Sekretaris Daerah.

(2)Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
(3)Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(4)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana BPBD;
2. b.Sekretariat Unsur Pelaksana;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
5. e.Bidang Rehabilita.si dan Rekonstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(!) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai fungsi : 10

a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; dan
b.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

(2)Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas :
1. a.perangkat daerah yang mempunyai tugas penanggulangan bencana; dan
2. b.Anggota masyarakat profesional dan ahli.
(3)Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan f.fit and proper tes~ yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 10

( 1) Unsur Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai fungsi:

a.koordinasi;
b.komando; dan
c.pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahDaerah.

(2)Keanggotaan Tim Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga profesional dan ahli.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

a.koordinasi penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. 3.penentuan standar kebutuhan minimun;
4. 4.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
5. 5.pengurangan resiko bencana;
6. 6.pembuatan peta rawan bencana;
7. 7.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
8. 8.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;dan 11
9. 9.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/ simulasi penanggulangan bencana.
b.koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
c.kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga intemasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013