DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Nomor: 88
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

(1)Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:
1. a.Menteri pada tingkat nasional;
2. b.gubernur pada tingkat provinsi; dan
3. c.bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
(2)Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
1. a.Menteri . . .
2. a.Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
3. b.gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
4. c.bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.

Pasal 3

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

a.perencanaan;
b.pengaturan;
c.pengendalian; dan
d.pengawasan.

Pasal 4

(1)Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap penyusunan:
1. a.perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(2)Pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan program dan kegiatan.
(3)Pembinaan . . .
(3)Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek:
1. a.penyediaan tanah;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pendanaan dan pembiayaan.
(3)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:
1. a.pembangunan;
2. b.penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
3. c.pengelolaan;
4. d.peningkatan kualitas;
5. e.kelembagaan; dan
6. f.pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 6

(1)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.
(2)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pemerintah provinsi.
(3)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(3)Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(4)Kegiatan . . .
(4)Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

a.koordinasi;
b.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d.pendidikan dan pelatihan;
e.penelitian dan pengembangan;
f.pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
g.pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi antar-pemerintahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka:
1. a.merumuskan . . .
2. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. b.mengawasi dan mengendalikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
4. c.pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1)Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.
(2)Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
3. c.sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 11

(1)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Pemberian . . .
(2)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
3. c.melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. d.mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. e.mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau
6. f.memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

(1)Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:
1. a.Menteri pada tingkat nasional;
2. b.gubernur pada tingkat provinsi; dan
3. c.bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
(2)Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
1. a.Menteri . . .
2. a.Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
3. b.gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
4. c.bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.

Pasal 3

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

a.perencanaan;
b.pengaturan;
c.pengendalian; dan
d.pengawasan.

Pasal 4

(1)Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap penyusunan:
1. a.perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(2)Pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan program dan kegiatan.
(3)Pembinaan . . .
(3)Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek:
1. a.penyediaan tanah;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pendanaan dan pembiayaan.
(3)Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:
1. a.pembangunan;
2. b.penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
3. c.pengelolaan;
4. d.peningkatan kualitas;
5. e.kelembagaan; dan
6. f.pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 6

(1)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.
(2)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pemerintah provinsi.
(3)Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(3)Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(4)Kegiatan . . .
(4)Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

a.koordinasi;
b.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d.pendidikan dan pelatihan;
e.penelitian dan pengembangan;
f.pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
g.pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi antar-pemerintahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka:
1. a.merumuskan . . .
2. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. b.mengawasi dan mengendalikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
4. c.pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1)Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.
(2)Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
3. c.sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 11

(1)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Pemberian . . .
(2)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
3. c.melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. d.mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. e.mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau
6. f.memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025