DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Bentuk Rumah Layak Huni; Bab 5. Mekanisme Penentuan Calon Penerima Manfaat; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Mekanisme Pemberian Bantuan; Bab 8. Monitoring dan Evaluasi; Bab 9. Sanksi; Bab 10. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pada setiap desa di Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tinggal yang belum memenuhi persyaratan dan standar Sadan Pusat Statistik sehingga perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mendukung tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat, perlu bantuan pembangunan Rumah Layak Huni yang pendanaannya yang bersumber dari Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Pada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Sumba Tengah; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana di ubah pada Perubahan Kedua menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 1 6 ) ; }- Dipindai dengan CamScanner C. 1.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 t e n tan g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 N omor 6 1 i d ( Dipindai dengan CamScanner 1 1 . Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaaan Dana Desa Tahun Aggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); Nomor Cara (Berita Nomor 1 2. Pera tu ran Men teri Keuangan 108/PMK.07/2024 tentang Tata Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2022 1295); 1 3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 829/Menkes/SK/VI/ 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 1 4 . Peraturan LKPP Nomor 1 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI PADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5.Badan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Desa bagi masyarakat dalam bantuan rumah yang sesuai persyaratan dan standar Sadan Pusat Statistik.
8.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna Jain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desad Dipindai dengan CamScanner I O Pemerintahan Desn ndnlah penyelenggarann urusan pemerintahan dan kepentingan mnsyaraknt setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesin. 1 1 . Badan Permusyawaratan Desa yang sclanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 2 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang berifat strategis. 1 3 . Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Pennusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 1 4 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Pengelola Kegiatan Anggaran yang selanjutnya di singkat PKA adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pemngeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugas. 1 6 . Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk untuk membantu PK.A dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karna sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.
17.Padat Katya Tonai Desa yang selanjutnya di singkat PKTD adalah penggunaan tenaga masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 )

(2)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni. Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di setiap desa dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

a.Bentuk Rumah Layak Huni;
b.Mekanisme Penentuan Calon Penerima Manfaat;
c.Pendanaan;
d.Mekanisme Pemberian Bantuan;
e.Monitoring dan Evaluasi; dan
f.Sanksi.k Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

BENTUK RUMAH LAYAK H U N T

Pasal 4

( 1 ) Bentuk Rumah Layak Huni adalah rumah Type 36 (type tiga enam);

(2)Rumah Type 36 (type tiga enam) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah rumah dengan luasan 36 M (tiga puluh enam meter persegi), berlantai semen, berdmdmg plesteran semen, beratap seng, dilengkapi dengan sanitasi dan penerangan. B AB V MEKANISME PENENTUAN CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

( 1 ) Calon Penerima Manfaat Pembanguan Rumah Layak Huni adalah mereka yang memiliki persyaratan umum sebagai berikut:

a.warga/masyarakat Desa setempat yang sedah berkeluarga dan hidup sebagai warga miskin/miskin eksterm;
b.memiliki tanah/lokasi sendiri;
c.belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
d.janda/duda/ yatim-piatu yang belum memiliki ataupun menempati rumah dengan kondisi tidak Iayak huni;
e.belum pernah memdapat bantuan rumah yang serupa dari pihak pemerintah; dan
f.bersedia membuat surat pernyataan.

(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan:
1. a.tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
2. b.legalitas sebagaiman dimaksud pada huruf a, adalah sertifikat dan/ atau surat keterangan kepemilikan dari pemerintah desa setempat;
3. c.tidak dalam sengketa; dan
4. d.lokasi tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
(3)Syarat Khusus (apabila diperlukan) dalam penentuan Calon Penerima Manfaat Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di atur oleh masing-masing desa.

Pasal 6

( 1 ) Penentuan Calon Penerima Manfaat Pembanguan Rumah Layak Huni bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa oleh Pemerintahan Desa menghasilkan Keputusan Musyawarah Desa dan akan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

( 1 ) Pendanaan Pembanguan Rumah La.yak Huni bagi masyarakat bersumber dari APBDes dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) tersebut meliputi belanja barang berupa material bangunan dan belanja jasa tukang dan pengerja sesuai dengan jumlah, konstruksi, dan spesifikasi.k Dipindai dengan Cam Scanner -

BAB VIL

M E K A N I S M E PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

( 1 ) PKA menugaskan TPK melakukan pendataan material lokal yang dz it disediakan oleh Penerima Manfaat seperti batu gunung/karang, [Lt,' pecah/kerikil, pasir pasang, gedek dan kayu bahan bangunan. '

(2)Dalam hal Penerima Manfaat dapat menyediakan material seperti dimaksud pada ayat ( 1) ataupun sebagian maka TPK dapat menjadikan Penerima Manfaat tersebut sebagai Penyedia dan Pemerintah Desa membayar bahan material sesuai kualitas dan kuantitas material yang disediakan.
(3)Bahan material bangunan yang tidak dapat disediakan oleh Penerima Manfaat dapat diadakan oleh TPK menggunakan pola dswakelola penuh/sebagian pada Penyedia yang ada dalam Desa.
(4)Apabila Penyedia yang ada dalam Desa tidak dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud maka TPK dibawah koordinasi PKA dapat melakukan transaksi pembelian material/bahan bangunan pada penyedia di luar desa.

Pasal 9

( 1 ) Pembayaran kepada Penyedia dalam desa dengan pola swakelola mumi dapat dilakukan secara tunai setelah material ada dilokasi Pembanguan Rumah Layak Huni.

(2)Pembayaran kepada Penyedia dari luar desa dengan pola swakelola sebagian dapat dilakukan secara non-tunai setelah material ada dilokasi Pembanguan Rumah Layak Huni.
(3)Pembayaran upah tenaga kerja dapat dilakukan dengan tunai menggunakan pola SPP Panjar dengan memperhatikan progres pekerjaan dan dilengkapi dengan daftar hadir para pekerja.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 829/Menkes/SK/VI/1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 829/Menkes/SK/VI/1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024