Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5.Badan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Desa bagi masyarakat dalam bantuan rumah yang sesuai persyaratan dan standar Sadan Pusat Statistik.
8.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna Jain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desad Dipindai dengan CamScanner I O Pemerintahan Desn ndnlah penyelenggarann urusan pemerintahan dan kepentingan mnsyaraknt setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesin.
1 1 . Badan Permusyawaratan Desa yang sclanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 2 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang berifat strategis. 1 3 . Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Pennusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 1 4 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Pengelola Kegiatan Anggaran yang selanjutnya di singkat PKA adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pemngeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugas.
1 6 . Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk untuk membantu PK.A dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karna sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.
17.Padat Katya Tonai Desa yang selanjutnya di singkat PKTD adalah penggunaan tenaga masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN