Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1980
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Indonesia Asahan Alumunium (PT. INALUM) sesuai dengan akte Notaris J.N. Siregar, SH Nomor 2 tanggal 6 Januari 1976 yang merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta dalam rangka Penanaman Modal Asing menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
INALUM); Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
319) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PT. INALUM).
Kepada PT. Indonesia Asahan Alumunium (PT. INALUM), sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Pasal XVII dari "Master Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Alumunium Project" tanggal 7 Juli 1975 dan Section 4 dari "Amendment Agreement" tanggal 9 Oktober 1978, diberikan kelonggaran perpajakan sebagai berikut :
INALUM) adalah 50% (lima puluh persen) dari tarip yang berlaku umum, tetapi tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen);
INALUM) atau kontraktor dan sub-kontraktornya atas pendapatan dari karyawannya yang berkebangsaan asing adalah 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang menurut ketentuan- ketentuan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Kelonggaran ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak saat mulai berproduksi.
Master Agreement tanggal 7 Juli 1975 dengan Amendment Agreement tanggal 9 Oktober 1978 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Juli 1975. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH LN 1980/48
Membuka PDF…