DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Nomor: 24
Tahun: 1992
Ditetapkan: 13 Oktober 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Kcamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
3.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
7.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi ulama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8.Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9.Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10.Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan ruang berasaskan:

a.pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
b.keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Penataan ruang bertujuan:

a.terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
b.terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
c.tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: 1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; 2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; 5) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan kcamanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
(2)Setiap orang berhak untuk:
1. a.mengetahui rencana tata ruang;
2. b.berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. c.memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

(1)Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
(2)Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
(2)Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
(3)Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan melipuli kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Pasal 8

(1)Penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.
(2)Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk ketentuan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(3)Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan ruang lautan dan penataan ruang udara di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara terpusat dengan undang-undang.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (32)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 150 Tahun 2000

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (32)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002