Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022
- Nomor
- 191/PMK.010/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
i NOMOR 191/PMK.010/2022 MENTERIKEUANGAN SALINAN jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
6736);
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648); jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS. Pasal I Ketentuan dalarn Larnpiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai untuk jenis Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram, yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku sebelum dilakukannya penetapan kembali; 2) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 3) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 4) keputusan penetapan kembali tarif cukai mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Lampiran I atau Larnpiran II Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penetapan kembali; dan 5) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan Larnpiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini, dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sarnpai dengan tanggal 1 Desember 2023. jdih.kemenkeu.go.id
1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 2) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; 3) penetapan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan 4) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal akhir berlakunya penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya setelah diberlakukannya: a) Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan b) Lampiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1273 Salinan sesuai dengan aslinya · o Umum \ ARTO r NIP 19690922 199001 1 001 Salinansesuaidengan aslinya Kepala Biro Umum Administrasi Kernenterian 1~l11001 jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2023 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per Urut pabrik hasil per Batang atau Gram batang atau gram tembakau Jenis Golongan
atau Paling rendah Rp 2.055,00 Rp 1.101,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 860,00 Rp 461,00 II Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 6. TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dene:an Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Ro 198.000,00 Ro 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 jdih.kemenkeu.go.id B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2024 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per pabrik hasil Urut tembakau per Batang atau Gram batang atau gram Jenis Golongan 1. SKM I Paling rendah Rp 2.260,00 RP 1.231,00 II Paling rendah Rp 1.380,00 Ro 746,00 2. SPM I Paling rendah Rp 2.380,00 Rp 1.336,00 II Paling rendah RP 1.465,00 Rp 794,00 Lebih dari Rp 1.980,00 Rp 483,00 SKT I Paling rendah Rp 1.375,00 Rp 378,00 3. atau sampai dengan Rp 1.980,00 SPT II Paling rendah Rp 865,00 Rp 223,00 III Paling rendah Rp 725,00 Rp 122,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.260,00 Rp 1.231,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 950,00 RP 483,00 II Paling rendah RP 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 6. Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Salinan sesuai dengan asHnya Kepala Biro Umum ' •.;;ll I 001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJ ttd. SRl MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN K EDUA ATAS PERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 192/PMK .010/2021 TENTANG TARIF CUK AI HASIL TEMBAK AU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2023 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum or .. 199001 1 001 SR1 MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)