DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Nomor: 191/PMK.010/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang TarifCukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;
c.bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2023 pada tanggal 29 September 2022 dan alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan upaya pencapaian target penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022; i NOMOR 191/PMK.010/2022 MENTERIKEUANGAN SALINAN jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan

Mengingat

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648); jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS. Pasal I Ketentuan dalarn Larnpiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai untuk jenis Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram, yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku sebelum dilakukannya penetapan kembali; 2) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 3) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 4) keputusan penetapan kembali tarif cukai mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Lampiran I atau Larnpiran II Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penetapan kembali; dan 5) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan Larnpiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini, dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sarnpai dengan tanggal 1 Desember 2023. jdih.kemenkeu.go.id
b.Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 2) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; 3) penetapan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan 4) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal akhir berlakunya penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya setelah diberlakukannya: a) Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan b) Lampiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
1. 2.Ketentuan mengenai:
a.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; jdih.kemenkeu.go.id
b.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024;
c.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
d.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
1. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1273 Salinan sesuai dengan aslinya · o Umum \ ARTO r NIP 19690922 199001 1 001 Salinansesuaidengan aslinya Kepala Biro Umum Administrasi Kernenterian 1~l11001 jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2023 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per Urut pabrik hasil per Batang atau Gram batang atau gram tembakau Jenis Golongan
2. 1.SKM I Paling rendah Ro 2.055,00 Ro 1.101,00 II Paling rendah Ro 1.255,00 Ro 669,00
3. 2.SPM I Paling rendah Ro 2.165,00 Rp 1.193,00 II Paling rendah Rp 1.295,00 Rp 710,00 Lebih dari Ro 1.800,00 Rp 461,00 SKT I Paling rendah Rp 1.250,00 Rp 361,00
4. 3.atau sampai dengan Rp 1.800,00 SPT II Paling rendah Rp 720,00 Rp 214,00 III Paling rendah Rp 605,00 Rp 118,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.055,00 Rp 1.101,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 860,00 Rp 461,00 II Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 6. TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dene:an Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Ro 198.000,00 Ro 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 jdih.kemenkeu.go.id B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2024 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per pabrik hasil Urut tembakau per Batang atau Gram batang atau gram Jenis Golongan 1. SKM I Paling rendah Rp 2.260,00 RP 1.231,00 II Paling rendah Rp 1.380,00 Ro 746,00 2. SPM I Paling rendah Rp 2.380,00 Rp 1.336,00 II Paling rendah RP 1.465,00 Rp 794,00 Lebih dari Rp 1.980,00 Rp 483,00 SKT I Paling rendah Rp 1.375,00 Rp 378,00 3. atau sampai dengan Rp 1.980,00 SPT II Paling rendah Rp 865,00 Rp 223,00 III Paling rendah Rp 725,00 Rp 122,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.260,00 Rp 1.231,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 950,00 RP 483,00 II Paling rendah RP 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 6. Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Salinan sesuai dengan asHnya Kepala Biro Umum ' •.;;ll I 001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJ ttd. SRl MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN K EDUA ATAS PERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 192/PMK .010/2021 TENTANG TARIF CUK AI HASIL TEMBAK AU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2023 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram
5. 1.SKM Ro 2.055,00 Ro 1.101,00
6. 2.SPM Ro 2.165,00 Rp 1.193,00
7. 3.SKT atau SPT Rp 1.801,00 Ro 461,00
8. 4.SKTF atau SPTF Rp 2.055,00 Ro 1.101,00
9. 5.TIS Ro 276,00 Rp 30,00
10. 6.KLB Rp 290,00 Ro 30,00
11. 7.KLM Ro 860,00 Ro 461,00
12. 8.CRT Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2024 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram
13. 1.SKM Rp 2.260,00 Ro 1.231,00
14. 2.SPM Rp 2.380,00 Ro 1.336,00
15. 3.SKT atau SPT Ro 1.981,00 Ro 483,00
16. 4.SKTF atau SPTF Ro 2.260,00 Ro 1.231,00
17. 5.TIS Rp 276,00 Ro 30,00
18. 6.KLB Rp 290,00 Ro 30,00
19. 7.KLM Ro 950,00 Rp 483,00
20. 8.CRT Rp 198.001,00 Ro 110.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA~ ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum or .. 199001 1 001 SR1 MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang TarifCukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;
c.bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2023 pada tanggal 29 September 2022 dan alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan upaya pencapaian target penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022; i NOMOR 191/PMK.010/2022 MENTERIKEUANGAN SALINAN jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan

Mengingat

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648); jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS. Pasal I Ketentuan dalarn Larnpiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai untuk jenis Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram, yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku sebelum dilakukannya penetapan kembali; 2) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 3) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 4) keputusan penetapan kembali tarif cukai mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Lampiran I atau Larnpiran II Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penetapan kembali; dan 5) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan Larnpiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini, dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sarnpai dengan tanggal 1 Desember 2023. jdih.kemenkeu.go.id
b.Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 2) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; 3) penetapan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan 4) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal akhir berlakunya penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya setelah diberlakukannya: a) Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan b) Lampiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
1. 2.Ketentuan mengenai:
a.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; jdih.kemenkeu.go.id
b.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024;
c.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
d.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
1. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1273 Salinan sesuai dengan aslinya · o Umum \ ARTO r NIP 19690922 199001 1 001 Salinansesuaidengan aslinya Kepala Biro Umum Administrasi Kernenterian 1~l11001 jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2023 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per Urut pabrik hasil per Batang atau Gram batang atau gram tembakau Jenis Golongan
2. 1.SKM I Paling rendah Ro 2.055,00 Ro 1.101,00 II Paling rendah Ro 1.255,00 Ro 669,00
3. 2.SPM I Paling rendah Ro 2.165,00 Rp 1.193,00 II Paling rendah Rp 1.295,00 Rp 710,00 Lebih dari Ro 1.800,00 Rp 461,00 SKT I Paling rendah Rp 1.250,00 Rp 361,00
4. 3.atau sampai dengan Rp 1.800,00 SPT II Paling rendah Rp 720,00 Rp 214,00 III Paling rendah Rp 605,00 Rp 118,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.055,00 Rp 1.101,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 860,00 Rp 461,00 II Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 6. TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dene:an Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Ro 198.000,00 Ro 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 jdih.kemenkeu.go.id B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2024 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per pabrik hasil Urut tembakau per Batang atau Gram batang atau gram Jenis Golongan 1. SKM I Paling rendah Rp 2.260,00 RP 1.231,00 II Paling rendah Rp 1.380,00 Ro 746,00 2. SPM I Paling rendah Rp 2.380,00 Rp 1.336,00 II Paling rendah RP 1.465,00 Rp 794,00 Lebih dari Rp 1.980,00 Rp 483,00 SKT I Paling rendah Rp 1.375,00 Rp 378,00 3. atau sampai dengan Rp 1.980,00 SPT II Paling rendah Rp 865,00 Rp 223,00 III Paling rendah Rp 725,00 Rp 122,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.260,00 Rp 1.231,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 950,00 RP 483,00 II Paling rendah RP 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 6. Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Salinan sesuai dengan asHnya Kepala Biro Umum ' •.;;ll I 001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJ ttd. SRl MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN K EDUA ATAS PERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 192/PMK .010/2021 TENTANG TARIF CUK AI HASIL TEMBAK AU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2023 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram
5. 1.SKM Ro 2.055,00 Ro 1.101,00
6. 2.SPM Ro 2.165,00 Rp 1.193,00
7. 3.SKT atau SPT Rp 1.801,00 Ro 461,00
8. 4.SKTF atau SPTF Rp 2.055,00 Ro 1.101,00
9. 5.TIS Ro 276,00 Rp 30,00
10. 6.KLB Rp 290,00 Ro 30,00
11. 7.KLM Ro 860,00 Ro 461,00
12. 8.CRT Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2024 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram
13. 1.SKM Rp 2.260,00 Ro 1.231,00
14. 2.SPM Rp 2.380,00 Ro 1.336,00
15. 3.SKT atau SPT Ro 1.981,00 Ro 483,00
16. 4.SKTF atau SPTF Ro 2.260,00 Ro 1.231,00
17. 5.TIS Rp 276,00 Ro 30,00
18. 6.KLB Rp 290,00 Ro 30,00
19. 7.KLM Ro 950,00 Rp 483,00
20. 8.CRT Rp 198.001,00 Ro 110.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA~ ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum or .. 199001 1 001 SR1 MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022