DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Nomor: 24
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan

Mengingat

Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

d.bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/ 1096/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan o/ jdih.kemenkeu.go.id perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;
e.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian jdih.kemenkeu.go.id Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1)Tariflayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan.
(2)Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
(3)Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggung.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

a.tarif layanan berdasarkan kelas;
b.tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
c.tarif farmasi.

Pasal 3

(1)Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.tarif rawat inap;
2. b.tarif tindakan medis operatif;
3. c.tarif kateterisasi jantung pembuluh darah (cathlab);
4. d.tindakan medis non-operatif; dan
5. e.tarif penunjang medis.
(2)Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
(3)Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tarifkelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3). jdih.kemenkeu.go.id
(5)Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarifkelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima. persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(7)Biaya jasa pelayanan pada tindakan rawat jnap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan-tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif administrasi dan registrasi;
b.tarif akomodasi dan visite ruang rawat khusus;
c.tarif instalasi rawat jalan;
d.tarif tindakan medis non-operatif;
e.tarif penunjang medis;
f.tarif poliklinik eksekutif;
g.tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
h.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
1. 1.tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
j.tarif pendidikan dan pelatihan; dan
k.tarif penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

(1)Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dikenakan sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif administrasi dan registrasi, tarif instalasi rawat j alan, dan tarifpenunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf e.
(3)Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/ atau tarif kompetitor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit '3/ jdih.kemenkeu.go.id Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif pendidikan dan pelatihan dan tarif penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/ tenaga ahli.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan

Mengingat

d.bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/ 1096/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan o/ jdih.kemenkeu.go.id perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;
e.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian jdih.kemenkeu.go.id Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1)Tariflayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan.
(2)Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
(3)Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggung.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

a.tarif layanan berdasarkan kelas;
b.tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
c.tarif farmasi.

Pasal 3

(1)Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.tarif rawat inap;
2. b.tarif tindakan medis operatif;
3. c.tarif kateterisasi jantung pembuluh darah (cathlab);
4. d.tindakan medis non-operatif; dan
5. e.tarif penunjang medis.
(2)Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
(3)Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tarifkelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3). jdih.kemenkeu.go.id
(5)Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarifkelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima. persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(7)Biaya jasa pelayanan pada tindakan rawat jnap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan-tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif administrasi dan registrasi;
b.tarif akomodasi dan visite ruang rawat khusus;
c.tarif instalasi rawat jalan;
d.tarif tindakan medis non-operatif;
e.tarif penunjang medis;
f.tarif poliklinik eksekutif;
g.tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
h.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
1. 1.tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
j.tarif pendidikan dan pelatihan; dan
k.tarif penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

(1)Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dikenakan sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif administrasi dan registrasi, tarif instalasi rawat j alan, dan tarifpenunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf e.
(3)Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/ atau tarif kompetitor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit '3/ jdih.kemenkeu.go.id Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022