"Bagian Kesebelas Badan Intelijen Negara
1.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seJuruhnya berbunyi sebagai berikut :
Beberapa ketentuan dalarn Keputusan Presiden Nomor }}O Tahun 200} tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 diubah sebagai berikut : Pasal I SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI Dl1JBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003. DEPARTEMENNONPEMERINTAHLEMBAGA KEPUTUSAN PRESIDEN TEN TANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 200] , TENT ANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MEMlITUSKAN : 2 REPUSLIK INDONESIA - Menetapkan
c.menetapkan ...
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan rugas BIN;
a.memimpin BIN sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
(1)Kepala mempunyai tugas :
"Pasal 23
2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
o.Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Kearnanan." c
n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
.1. Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;
k.Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;
J. Deputi Bidang Teknologi Intelijen; I. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Antar Daerah;
b.Deputi Bidang Penggalangan;
c
g.Deputi Bidang Pengamanan;
f.Deputi Brfang Pengolahan;
e.Deputi Bidang Penyelidikan Dalarn Negeri;
d.Depuri Bidang Penyelidikan Luar Negeri;
3
(8)Deputi .. ,
(7)Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan eli bidang upaya intelijen srrategis untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan pernerintah.
(6)Deputi Bidang Pengolahan mernpunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi intelijen.
(5)Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai rugas meJaksanakan perumusan dan peJaksanaan kebijakan di bidang operasi penyeJidikan yang beraspek dalam negeri.
-
(4)Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.
(3)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progrum , administrasi, dan sumbcr daya di lingkungan BIN.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BIN.
d.membina dan melaksanakan kerja sarna dengan instansi dan organisasi lain.c
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya;
4 PRE$IDEN Pasal Il ... dan kearnanan."
(15)Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan
(14)Staf AhJi Bidang Sosial Budaya mernpunyai tugas memberikan telaahan mengenai masaJah sosial budaya.
(13)Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
(12)Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik luar negeri.
(11)Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai rnasalah politik dalarn oegeri.
(10)Deputi Bidang Teknologi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan eli bidang pengelolaan teknologi intelijen.
(9)Depuri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan antar daerab, yang berkaitan dengan kegiatan intelijen.
c , pelaksanaan kebijakan pemerintab.
(8)Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk menyukseskan 5 nEPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MEGA WATI SOEKARNOPUTRl Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2003 Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal n 6 c c