Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Dengan… Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM).
Mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 42 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) I. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal tersebut mengandung esensi amanat yang mendasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, manusia dapat berperan dalam mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dikembangkan pola interaksi timbal balik antara atmosfer, bumi dan air yang dapat membentuk sistem iklim tersebut. Pengelolaan iklim terus dikembangkan guna menunjang pembangunan di berbagai sektor, seperti pertanian dan kehutanan. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain menegaskan sebagai berikut :
Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya.
A. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia yang Berkaitan dan Mendukung Konvensi. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :
2994) jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Februari 1969;
Indonesia merupakan anggota Organisasi Meteorologi Dunia telah melakukan aksesi Convention of the World Meteorological Organization (WMO) pada tanggal 16 Nopember 1950. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan demikian, pengesahan konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap negara diharapkan mengkoordinasikan tindakan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Untuk itu perlu disiapkan peraturan-peraturan yang menyangkut perubahan iklim serta mendorong masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. B. Latar… B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/228 tanggal 22 Desember 1989 pada Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Nomor 43/53 tanggal 6 Desember 1988, Nomor 44/207 tanggal 22 Desember 1989, Nomor 45/212 tanggal 21 Desember 1990, dan Nomor 44/169 tanggal 19 Desember 1991 telah membahas masalah iklim global. Di samping itu, pada ketentuan-ketentuan resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/206 tanggal 22 Desember 1989 dibahas pula tentang kemungkinan akibat yang merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama pada daerah pesisir daratan rendah, dan ketentuan-ketentuan terkait dalam Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 44/172 tanggal 19 Desember 1989 tentang Implementasi Rencana Kerja Nyata untuk Menanggulangi Penggurunan (desertification). Dalam rangka itu telah dipertimbangkan pula Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon 1985 dan Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Dapat Merusak Lapisan Ozon yang telah disesuaikan dan diamandemenkan pada tanggal 29 Juni 1990, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992. Para pihak pada Konvensi menyadari adanya analisis yang sangat berharga yang telah dilakukan oleh banyak negara mengenai perubahan iklim dan sumbangan penting dari Organisasi Meteorologi Dunia (the World Meteorological Organization = WNO), Badan Pembangunan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Environment Programme = UNEP) dan badan-badan lain, serta organisasi dan badan-badan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertukaran hasil penelitian ilmiah dan koordinasi riset. C. Naskah Konvensi Naskah Konvensi terdiri atas :
Lampiran I: Daftar Negara Maju dan Negara Ekonomi Transisi. Yang dimaksud dengan "Negara Ekonomi Transisi" adalah negara yang sedang mengalami masa transisi dari sistem ekonomi dengan perencanaan terpusat menuju sistem ekonomi pasar. Lampiran II: Daftar Negara Industri Maju yang Berkewajiban Menyediakan Pendanaan. Uraian secara lengkap naskah Konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam Bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir. D. Manfaat Konvensi Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa :
Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber alam yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber alam sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan. II. PASAL DEMI PASAL
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3557
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)