DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014

Nomor: 75
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; Mengingat ... Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAANINFRASTRUKTURPRIORITAS.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.
2.Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dani atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.
3.Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
4.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dani atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
5.Jaminan ...
5.Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
6.Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
7.Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan kajian akhir (final business case).
8.Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
9.Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan pcrjenuan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

a.percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
b.penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
c.pencapaian target Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui persiapan yang cermat dan koordinasi yang efektif antar para pemangku kepen tingan.

Pasal 3

Penyediaan Infrastruktur Prioritas dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a.kemanfaatan;
b.terpadu;
c.efisien; dan
d.efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a.kriteria dan jenis Infrastruktur Prioritas;
b.pendanaan Infrastruktur Prioritas;
c.Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.Penyiapan Infrastruktur Prioritas;
e.Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
f.Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
g.pemantauan dan pengendalian;
h.laporan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
1. 1.daftar Infrastruktur Prioritas.

BAB II

KRITERIADANJENIS INFRASTRUKTURPRIORITAS

Pasal 5

Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b.memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c.memiliki ...
c.memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d.memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dani atau
e.membutuhkan Dukungan Pemerintah dani atau Jaminan Pemerintah, dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

Pasal 6

(1)Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup:
1. a.infrastruktur transportasi;
2. b.infrastruktur jalan;
3. c.infrastruktur pengairan;
4. d.infrastruktur air minum;
5. e.infrastruktur air limbah;
6. f.sarana persampahan;
7. g.infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
8. h.infrastruktur ketenagalistrikan; dan
  1. 1.infrastruktur minyak dan gas bumi.
(2)Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sarana dan prasarana perkeretaapian;
2. b.sarana dan prasarana pelabuhan;
3. c.sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
4. d.sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
5. e.sarana dan prasarana perhubungan darat.
(3)Infrastruktur ...
(3)Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.jalan tol;
3. c.jembatan; dan
4. d.jembatan tol.
(4)Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.waduk;
2. b.bendung;
3. c.saluran pembawa air baku; dan
4. d.bangunan pengairan lainnya.
(5)Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.bangunan pengambilan air baku;
2. b.jaringan transmisi;
3. c.jaringan distribusi; dan
4. d.instalasi pengolahan air minum.
(6)Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.instalasi pengolahan air limbah;
2. b.jaringan pengumpul; dan
3. c.jaringan utama.
(7)Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.pengangkut;
2. b.tempat pembuangan; dan
3. c.pengolahan sampah.
(8)Infrastruktur ...
(8)Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.pembangkit;
2. b.transmisi;
3. c.gardu;
4. d.jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
5. e.sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi.
(9)Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
1. a.kilang;
2. b.depo; dan
3. c.transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 7

Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha;
c.badan usaha milik negara;
d.badan usaha milik daerah; dan/atau
e.sumber dana lain yang sah. BABIV ... BABIV KOMITEPERCEPATANPENYEDIAANINFRASTRUKTURPRIORITAS

Pasal 8

(1)Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk KPPIP.
(2)KPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 9

Susunan KPPIP terdiri atas: Ketua Anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

1.Menteri Keuangan;
2.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Pasal 10

KPPIP mempunyai tugas:

a.menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
b.memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
c.memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.menetapkan ...
d.menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
e.memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
f.melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.
2.Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dani atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.
3.Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
4.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dani atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
5.Jaminan ...
5.Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
6.Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
7.Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan kajian akhir (final business case).
8.Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
9.Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan pcrjenuan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

a.percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
b.penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
c.pencapaian target Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui persiapan yang cermat dan koordinasi yang efektif antar para pemangku kepen tingan.

Pasal 3

Penyediaan Infrastruktur Prioritas dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a.kemanfaatan;
b.terpadu;
c.efisien; dan
d.efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a.kriteria dan jenis Infrastruktur Prioritas;
b.pendanaan Infrastruktur Prioritas;
c.Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.Penyiapan Infrastruktur Prioritas;
e.Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
f.Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
g.pemantauan dan pengendalian;
h.laporan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
1. 1.daftar Infrastruktur Prioritas.

BAB II

KRITERIADANJENIS INFRASTRUKTURPRIORITAS

Pasal 5

Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b.memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c.memiliki ...
c.memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d.memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dani atau
e.membutuhkan Dukungan Pemerintah dani atau Jaminan Pemerintah, dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

Pasal 6

(1)Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup:
1. a.infrastruktur transportasi;
2. b.infrastruktur jalan;
3. c.infrastruktur pengairan;
4. d.infrastruktur air minum;
5. e.infrastruktur air limbah;
6. f.sarana persampahan;
7. g.infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
8. h.infrastruktur ketenagalistrikan; dan
  1. 1.infrastruktur minyak dan gas bumi.
(2)Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sarana dan prasarana perkeretaapian;
2. b.sarana dan prasarana pelabuhan;
3. c.sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
4. d.sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
5. e.sarana dan prasarana perhubungan darat.
(3)Infrastruktur ...
(3)Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.jalan tol;
3. c.jembatan; dan
4. d.jembatan tol.
(4)Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.waduk;
2. b.bendung;
3. c.saluran pembawa air baku; dan
4. d.bangunan pengairan lainnya.
(5)Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.bangunan pengambilan air baku;
2. b.jaringan transmisi;
3. c.jaringan distribusi; dan
4. d.instalasi pengolahan air minum.
(6)Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.instalasi pengolahan air limbah;
2. b.jaringan pengumpul; dan
3. c.jaringan utama.
(7)Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.pengangkut;
2. b.tempat pembuangan; dan
3. c.pengolahan sampah.
(8)Infrastruktur ...
(8)Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.pembangkit;
2. b.transmisi;
3. c.gardu;
4. d.jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
5. e.sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi.
(9)Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
1. a.kilang;
2. b.depo; dan
3. c.transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 7

Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha;
c.badan usaha milik negara;
d.badan usaha milik daerah; dan/atau
e.sumber dana lain yang sah. BABIV ... BABIV KOMITEPERCEPATANPENYEDIAANINFRASTRUKTURPRIORITAS

Pasal 8

(1)Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk KPPIP.
(2)KPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 9

Susunan KPPIP terdiri atas: Ketua Anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

1.Menteri Keuangan;
2.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Pasal 10

KPPIP mempunyai tugas:

a.menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
b.memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
c.memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
d.menetapkan ...
d.menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
e.memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
f.melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2011

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2011

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018