DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006

Nomor: 81
Tahun: 2006
Ditetapkan: 8 September 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

(1)BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.
(3)Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
(4)Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :

a.melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b.memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
1. 1.dokumen;
2. 2.pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3. 3.penyelesaian masalah;
4. 4.sumber-sumber pembiayaan;
5. 5.pemberangkatan sampai pemulangan;
6. 6.peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. 7.informasi;
8. 8.kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
9. 9.peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BNP2TKI terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;
d.Deputi Bidang Penempatan;
e.Deputi Bidang Perlindungan;
f.Inspektorat;
g.Balai Pelayananan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
h.Pos Pelayanan.

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BNP2TKI

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BNP2TKI dalam menjalankan tugas BNP2TKI.

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala BNP2TKI
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing- masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

(1)BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.
(3)Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
(4)Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :

a.melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b.memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
1. 1.dokumen;
2. 2.pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3. 3.penyelesaian masalah;
4. 4.sumber-sumber pembiayaan;
5. 5.pemberangkatan sampai pemulangan;
6. 6.peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. 7.informasi;
8. 8.kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
9. 9.peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BNP2TKI terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;
d.Deputi Bidang Penempatan;
e.Deputi Bidang Perlindungan;
f.Inspektorat;
g.Balai Pelayananan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
h.Pos Pelayanan.

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BNP2TKI

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BNP2TKI dalam menjalankan tugas BNP2TKI.

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala BNP2TKI
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing- masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015