Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat, Penyusunan Renstra SKPK, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 3. . Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4700): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: GANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RENCANA : PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022. 3 | ' aa i ! 1 BAB 1... 4
BAB I
Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenngan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negra Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses dernokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. 2. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 8. Kebijakan Pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Barat.
BAB II
RPJM Kabupaten Aceh Barat merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun kc depan.
Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
BAB I
RPJM Kabupaten Aceh: Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ganun ini. 6
RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:
RPJM Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh Bupati/ Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.
BAB III
BAB V
Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan apabila:
Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Oanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Oanun ini. Pada masa berakhirnya periode Bupati Aceh Barat Tahun 2017- 2022 dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat periode 2022-2027 terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)