Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan apabila:
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa kebijakan dan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau
b.terjadi perubahan yang mendasar.
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kabupaten Aceh Barat kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran -.daerah, atau perubahan kebijakan nasional. | Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Oanun Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPK dan perubahannya serta Perubahan Renstra SKPK. | Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran dan indikator, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kabupaten Aceh Barat, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 3 KETENTUAN PERALIHAN