Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
X 5,2 2 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor Il Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
3. 4. 3. 6. 8. 9. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ): Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerr. NgL — 4 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
465),
MEMUTUSKAN : Menetapkan: OANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal Pe. Ie 2. Ss
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran2018 semula berjumlah Rp.1.757.856.328.700,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp117.226.647.122,12 sehingga menjadi Rp.1.875.082.975.822,12 dengan rincian sebagaiberikut: 1.
Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.193.998.800,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan B Belanja Daerah
Bertambah/ (berkurang) Rp. 117.216.647.122,12 Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Pembiayaan Daerah
2)Bertambah(berkurang) Rp. 116.022.648.322,12 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2)Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 2 Rp.1.664.040.327.500,00 E Rp.1.875.072.975.822,12 Rp. (211.032.648.322,12) 3 Rp. 216.032.648.322,12 Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 211.032.648.322.12 Rp. 0,00 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :1
1) Semula Rp. 132.396.380.300,00 2)Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
1) Semula Rp. 977.082.148.200,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Rp. 553.367.800.200,00 1.193.998.800,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 132.396.380.300,00 Rp. 977.082.148.200,00 Ai Rp. 554.561.799.000,00
« Pajak 1 6
1) Semula Rp. 60.500.022.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.60.600.022.000,00
1) Semula Rp. 5.909.705.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (100.000.000,00) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.809.705.000,00 Cc. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.3.500.000.000,00
1) Semula Rp. 13.200.0000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah hasil pengelolaan Zakat, Infag dan Shadagahsetelah Perubahan Rp. 13.200.000.000,00
1) Semula Rp. 49. 286.653.300,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah setelah Perubahan Rp.49.286.653.300,00 An B B
1) Semula Rp. 22.235.657.200,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 22.235.657.200,00
1) Semula Rp. 713.344.629.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 735.580.286.200,00
1) Semula Rp. 241.501.862.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,06 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 241.501.862.000,00
1) Semula Rp 31.669.800.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 31.669.800.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.29.527.299.200,00 kz YA P c.Dan 7
1) Semula Rp. 412.170.701.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.193.998.800,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp.413.364.699.800,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan Rp. 80.000.000.000,00
1) Semula Rp.1.144.611.951.476,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 34.598.219.742,12 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.179.210.171.218,12
1) Semula Rp. 613.244.377.224,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 82.618.427.380,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 695.862.804.604,00 "1 B E
1) Semula Rp. 607.332.938.769,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 28.317.096.019,12 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 635.650.034.788,12
1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/ (berkurang| Rp. 0,00Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00 / B E
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00 / B
1) Semula Rp. 22.025.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.551.124.923,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 25.576.12.923,00
1) Semula Rp. 16.450.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 16..450.000.000,00 B
3) . Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan K f Pemerintahan Desa sejumlah 1) Semula Rp. 6.634.874.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 6.634.874.000,00 . Belanja bantuan keuangan sejumlah 1) Semula Rp. 474.590.998.760,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.029.993.800,00 Pa B & Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 478.620.997.560,00 114 B . Belanja Tidak Terduga sejumlah h. 1) Semula Rp 17.578.139.947,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (500.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 17.078.139.947,00 E Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1) Semula Rp 95.356.399.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (648.823.000,00) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 94.707.576.000,00 . Belanja barang dan jasa sejumlah 1) Semula Rp.280.612.936.091,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 37.844.799.350,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.318.457.735.441,00 . Belanja modal sejumlah 1) Semula Rp. 237.275.042.133,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 45.422.451.030,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.282.697.493.163,00
/ B b. E a /
1) Semula Rp. 100.010.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 116.022.648.322,12 Jumlah penerimaaan setelah Perubahan Rp. 216.032.648.322,12
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
1) Semula Rp. 100.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 116.032.648.322,12 Yi B / E 1 B Rp. 216.032.648.322,12 h Pencamrarn . Ya - 9
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 10.000.000.00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah Perubahan Rp. 10.000.000,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0.00 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0.00
1) Semula Rp 0,00 2)Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 / B YA E / B / B "1B VI Pasal 5......... Yg
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten AcehBesar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari: 1. Lampiran! Ringkasan Perubahan APBK, 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, 3. LampiranIII Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 4. LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini: 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar. Pai Ng
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini denganpenempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 2 November 2018 M 24 Shafar 1440 H (Ml BUPATI ACEH Besa Pn MAWARDI ALI Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 2 November 2018 M 24 Shafar 1440 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR, 4A Pa Va y ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (2/102/2018|
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen