Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
6.Satuan Keija Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
8.Badan Usaha Milik Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kabupaten.
9.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
lO.Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya, yang selanjutnya disebut PT. Barajaya (Perseroda) adalah BUMK yang melakukan berbagai jenis usaha, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan. 11.Saham adalah bukti pemilikan modal dalam PT. Barajaya (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain. f 12.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Barajaya (Perseroda). 13.Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam PT. Barajaya (Perseroda). 14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Barajaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris Komisaris. 15.Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Barajaya (Perseroda). 16.Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMK untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT. Barajaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 17.Pegawai adalah pegawai yang bekeija pada PT. Barajaya (Perseroda). 18.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari APBK yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT. Barajaya (Perseroda). 19.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMK lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 20.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN