DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini terdiri atas 35 pasal dan 15 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama dan Tempat Kedudukan; Bab III Maksud dan Tujuan; Bab IV Kegiatan Usaha; Bab V Tata Kelola; Bab VI Jangka Waktu Berdiri Perusahaan; Bab VII Modal dan Saham; Bab VIII Struktur Organisasi; Bab IX Kepegawaian; Bab X Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Bab XI Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; Bab XII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Bab XIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; Bab XIV Pembubaran dan Likuidasi; Bab XV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggali berbagai sektor usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
d.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 1 membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAJAYA.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
6.Satuan Keija Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
8.Badan Usaha Milik Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kabupaten.
9.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. lO.Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya, yang selanjutnya disebut PT. Barajaya (Perseroda) adalah BUMK yang melakukan berbagai jenis usaha, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan. 11.Saham adalah bukti pemilikan modal dalam PT. Barajaya (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain. f 12.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Barajaya (Perseroda). 13.Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam PT. Barajaya (Perseroda). 14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Barajaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris Komisaris. 15.Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Barajaya (Perseroda). 16.Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMK untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT. Barajaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 17.Pegawai adalah pegawai yang bekeija pada PT. Barajaya (Perseroda). 18.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari APBK yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT. Barajaya (Perseroda). 19.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMK lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 20.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan didirikan BUMK yang berbadan hukum PT dengan nama PT. Barajaya (Perseroda).

Pasal 3

(1)Kantor Pusat PT. Barajaya (Perseroda) berkedudukan di Calang.
(2)Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Barajaya (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian PT. Barajaya (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk BUMK sebagai pengendali dan pengelola kegiatan berbagaijenis usaha.
(2)Pendirian PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: 1
1. a.memajukan perekonomian Kabupaten;
2. b.mendapatkan keuntungan bagi kepentingan Kabupaten;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti penyediaan barang maupun jasa bermutu tinggi serta juga memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak di Kabupaten;
4. d.menjadi perintis kegiatan atau aktivitas usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta atau koperasi di Kabupaten;
5. e.memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat di Kabupaten; dan
6. f.melaksanakan pembangunan Kabupaten melalui pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)FT. Barajaya (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
1. a.minyak bumi;
2. b.gas bumi;
3. c.ketenagalistrikan;
4. d.pertambangan, mineral dan batu bara;
5. e.percetakan dan penerbitan;
6. f.konservasi energi dan energi terbarukan;
7. g.industri;
8. h.konstruksi;
9. i.jasa konstruksi;
10. j.pertanian;
11. k.perkebunan;
  1. 1.kehutanan;
12. m.perikanan;
13. n.peternakan;
14. o.kemaritiman;
15. p.perhubungan dan jasa transportasi;
16. q.perumahan;
17. r.pariwisata;
18. s.perhotelan;
19. t.pengadaan barang/jasa;
20. u.logistik dan pergudangan; dan
21. v.perdagangan umum.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Akta Pendirian PT. Barajaya (Perseroda).
(3)Penambahan dan pengurangan kegiatan usaha ditetapkan oleh RUPS.
(4)Dalam rangka menunjang kegiatan FT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan keijasama dengan Fÿhak Ketiga yang menguntungkan Kabupaten dengan mendirikan perseroan.
(5)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FT. Barajaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Barajaya (Perseroda) wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.pertanggungjawaban;
4. d.independensi; dan
5. e.kewajaran.
(2)Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Barajaya (Perseroda) wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)PT. Barajaya (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Barajaya (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnyajumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan danjumlah Dewan Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
12. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
13. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar PT. Barajaya (Perseroda) sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
(2)Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
(3)Pada saat pendirian PT. Barajaya (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(4)Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT. Barajaya (Perseroda).
(2)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021