DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Evaluasi; Pertanggungjawaban; Divestasi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
8.Modal Kabupaten adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9.Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11.Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah.
12.Deviden adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
14.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Modal Kabupaten untuk peningkatan perekonomian.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh Syariah sehingga mampu memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada seluruh masyarakat; dan
b.mendorong pertumbuhan ekonomi terutama usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Deviden yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten memberikan Penyertaan Modal Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk kepemilikan saham.
(2)Panambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi jumlah batas penyertaan modal akibat kemampuan keuangan Kabupaten yang tidak mendukung, maka dapat dilakukan penambahan waktu sampai dengan terpenuhinya jumlah batas pernyertaan modal tersebut.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)akan diakumulasikan dengan Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan totalnya menjadi Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
(5)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

(1)Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
(2)Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh Syariah menjadi hak Kabupaten.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh Syariah yang bersangkutan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Bank Aceh Syariah memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh Syariah dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Kabupaten setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat Penyertaan Modal.
(3)Dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005