DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur 14 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan; BAB III Kwasan Perlindungan; BAB IV Perlindungan dan Pengamanan Spesies dan Habitat; BAB V Hak, Kewajiban dan Larangan; BAB VI Penyidikan; BAB VII Ketentuan Pidana; BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan spesies Tuntong Laut saat ini sudah mengalami penurunan populasi dan hampir punah akibat kerusakan ekosistem mangrove yang menjadi habitatnya, sehingga perlu upaya pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusalon yang disebabkan oleh manusia, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan Spesies Tuntong Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
4.Undang-Undang.
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); V,v
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ÿ Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52 17);
11.Qanun Provinsi. ll.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERLINDUNGAN SPESIES TUNTONG V-/ LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1.Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya W disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.
6.Spesies Tuntong Laut (Batagiir borneoensis) merupakan salah satu spesies dari keluarga kura-kura yang habitat hidupnya adalah ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang dan habitat bertelurnya adalah wilayah pantainya.
7.Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8.Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9.Setiap orang... ' -?
9.Setiap orang Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan dan upaya pelestarian spesies Tuntong Laut.
10.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. ll.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian spesies Tuntong Laut (batagur borneoensis) bertujuan:

a.menjamin keberadaan spesies Tuntong Laut secara keberlanjutan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
b.menjamin keberadaan ekosistem mangrove secara keberlanjutan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai habitat bagi spesies Tuntong Laut;
c.memaksimalkan seluruh fungsi kawasan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang yang lestari;
d.menjadikan Tuntong Laut (batagur borneoensis) sebagai mascot Kabupaten dalam upaya mcningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang lestari.

BAB III

KAWASAN PERLINDUNGAN

Pasal 3

(1)Kawasan perlindungan mempunyai fungsi pokok sebagai daerah perlindungan mencakup rehabilitasi, karantina, perkembangbiakan, adaptasi dan penelitian bagi spesies Tuntong Laut.
(2)Kawasan perlindungan ditata dengan sistem zona yang terdiri atas:
1. a.zona perlindungan;
2. b.zona kegiatan terbatas; dan
3. c.zona pemanfaatan.
(3)Selain pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di sekitar kawasan perlindungan juga ditetapkan zona penyangga (buffer zone).
(4)Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai rencana detail tata ruang.
(5)Selain fungsi.
(5)Selain fungsi pokok scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kawasan perlindungan mempunyai fungsi khas yaitu untuk mendorong upaya pclestarian ekosistem mangrove yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

(1)Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi, karantina, perkembangbiakan, dan adaptasi spesies untong Laut.
(2)Zona Kegiatan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan secara terbatas, serta penelitian yang tidak merubah kondisi fisik kawasan.
(3)Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dimanfaatkan untuk kegiatan eko wisata serta pendidikan dan penelitian yang bersifat umum.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang melaksanakan kegiatan dalam kawasan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin yang diberikan.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin lingkungan.
(4)Ketentuan mengenai izin dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN SPESIES DAN HABITAT

Pasal 6

(1)Perlindungan dan pengamanan spesies Tuntong Laut dan habitatnya dilakukan untuk menjaga kelestarian spesies dan kawasan ekosistem mangrove dan pantai yang menjadi habitatnya.
(2)Perlindungan...
(2)Perlindungan dan pengamanan spesies Tuntong Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan kcrusakan terhadap spesies dan habitatnya yang meliputi penurunan kualitas maupun kuantitasnya yang disebabkan oleh kegiatan atau perbuatan manusia, alam, kebakaran, hama, dan penyakit tumbuhan.
(3)Kegiatan perlindungan dan pengamanan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten seeara terpadu dengan melibatkan unsur instansi terkait dan masyarakat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten wajib melibatkan partisifasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan pelestarian spesies Tuntong Laut.
(2)Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dan menindaklanjuti informasi saran dan pertimbangan mengenai perlindungan dan/atau pelestarian spesies Tuntong Laut yang disampaikan oleh masyarakat.
(3)Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pelestarian Spesies Tuntong Laut sesuai dengan tahapan dan kemampuan.

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak:
1. a.mengetahui rencana pengelolaan pelestarian spesies Tuntong Laut;
2. b.memberi informasi, saran dan pertimbangan mengenai perlindungan dan/atau pelestarian spesies Tuntong Laut;
3. c.melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. d.berpartisipasi dalam upaya pelestarian spesies Tuntong Laut;
(2)Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Masyarakat wajib turut serta menjaga dan memelihara kelestarian spesies Tuntong Laut serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran di habitat spesies Tuntong Laut.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), masyarakat juga wajib untuk:
1. a.menjaga asct kegiatan pelestarian seperti papan pengumuman, pos pcnangkaran, kantor, dan lain- lain;
2. b.turut serta membantu dalam pengamanan kawasan hutan mangrove dari aktifitas penebangan, pcrambahan dan pembakaran, perburuan spesies dan bagian tubuhnya serta melakukan upaya-upaya pengamanan di dalam dan di sekitar habitatnya;
3. c.melaporkan pihak-pihak yang melakukan perburuan spesies dan telurnya serta aktivitas penebangan, perambahan dan pembakaran hutan mangrove di kawasan penangkaran;
4. d.turut serta membantu mengamankan telur tuntong laut dari ancaman perburuan dan pengambilan tanpa izin.
(3)Telur tuntong laut yang diperoleh oleh masyarakat dalam membantu menjaga dan memelihara kelestarian spesies Tuntong Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d diserahkan kcpada Panglima Laot, lembaga adat, pemerintah kabupaten atau LSM yang ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam perlindungan spesies Tuntong Laut.
(4)Pembagian telur tuntong hasil perolehan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 60% persen dari total yang diperoleh diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk dilestarikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut pembagian hasil perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang dilarang memburu, menangkap, mengambil, membunuh dan atau memiliki bagian dari spesies Tuntong laut.
(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan penceinaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah perlindungan spesies Tuntong Laut.
(3)Setiap orang dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian di wilayah perlindungan spesies Tuntong Laut.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Qanun Provinsi. ll.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Qanun Provinsi. ll.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002