DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Qanun ini mengatur 3 Pasal Pencabutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali;
c.bahwa dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka pengaturan mengenai Imeum Meunasah yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur; HI mm iiiTÿy ÿ WM i. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia * Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 1 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- jj Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); j
8.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
9.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe ~ Aceh Darussalam Nomor 20);
10.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 • tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55); I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 37 Seri D Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 34 2023 M Q \if-V 1444 H Pj. BUPATI ACEH TIMUR, Diundangkan di Idi pada tanggal 34 Tie-\ MAHYUDDIN 2023 M ÿ 1444 H Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/26/2023);

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali;
c.bahwa dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka pengaturan mengenai Imeum Meunasah yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur; HI mm iiiTÿy ÿ WM i. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia * Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 1 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- jj Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); j
8.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
9.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe ~ Aceh Darussalam Nomor 20);
10.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 • tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55); I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006

Qanun tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006

Qanun tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017