DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan; Jabatan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus;Kepegawaian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan Penataan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA DAN KHUSUS KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU Kabupaten, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA Kabupaten, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA Kabupaten dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten, sebagai berikut:

a.Dinas Syariat Islam;
b.Dinas Pendidikan Dayah;
c.Dinas Pertanahan;
d.Sekretariat MPU Kabupaten;
e.Sekretariat MAA Kabupaten;
f.Sekretariat MPA Kabupaten; dan
g.Sekretariat BMK.

Pasal 4

(1)Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(5)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(6)Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(5)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(6)Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(5)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(6)Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Sekretariat MPU Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.
(2)Sekretariat MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Sekretariat MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 8

(1)Sekretariat MAA Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh Kabupaten.
(2)Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 9

(1)Sekretariat MPA Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten.
(2)Sekretariat MPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Sekretariat MPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2023