DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini merubah ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan saat ini dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);
15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Bina Program;
4. d.Bidang Pendidikan Dasar;
5. e.Bidang Pendidikan Menengah;
6. f.Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(3)Bidang Bina Program terdiri dari:
1. a.Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
2. b.Seksi Pendataan; dan
3. c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(4)Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Kurikulum;
2. b.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. c.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(5)Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Kurikulum;
2. b.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. c.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(6)Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah terdiri dari:
1. a.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; dan
3. c.Seksi Sarana, Prasarana Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b.penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
d.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan;
e.penyiapan rancangan qanun dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan;
f.pembinaan teknis pendidikan;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; dan
h.pembinaan UPTD. Pasal II Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diberikan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini sejak tanggal pengundangan. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH, (11/2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. HARVIRDAUS, SH Pembina (IV/a) Nip. 19620324 199203 1 003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan saat ini dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);
15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Bina Program;
4. d.Bidang Pendidikan Dasar;
5. e.Bidang Pendidikan Menengah;
6. f.Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(3)Bidang Bina Program terdiri dari:
1. a.Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
2. b.Seksi Pendataan; dan
3. c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(4)Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Kurikulum;
2. b.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. c.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(5)Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Kurikulum;
2. b.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. c.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(6)Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah terdiri dari:
1. a.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; dan
3. c.Seksi Sarana, Prasarana Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b.penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
d.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan;
e.penyiapan rancangan qanun dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan;
f.pembinaan teknis pendidikan;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; dan
h.pembinaan UPTD. Pasal II Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diberikan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini sejak tanggal pengundangan. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH, (11/2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. HARVIRDAUS, SH Pembina (IV/a) Nip. 19620324 199203 1 003

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014