DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Logo, Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Tugas Pokok dan Fungsi, Permodalan, Organ dan Kepegawaian, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial, Penghargaan dan Tanggung Jawan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum, Ketentuan Tarif, Tahun Buku dan Rencana Anggaran, Sistem Akuntansi, Kerjasama dan Pinjaman, Pengadaan Barang/Jasa, Penggunaan Laba Bersih, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada Menjadi PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
11.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Peusada adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6.Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Timur selaku pemilik keseluruhan modal PDAM Tirta Peusada dan tidak terbagi atas saham.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Peusada.
8.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Peusada.
9.Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Peusada.
10.Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
11.Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM Tirta Peusada dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
12.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
13.Kantor cabang dan ranting adalah kantor cabang dan ranting PDAM Tirta Peusada.
14.Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya.
15.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat.
16.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan atau dapat langsung diminum.
17.Tarif Air Minum PDAM Tirta Peusada yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
19.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II

NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.

Pasal 3

Logo PDAM Tirta Peusada diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)PDAM Tirta Peusada berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(2)PDAM Tirta Peusada dapat membentuk cabang dan ranting usaha dalam wilayah Kabupaten.
(3)Pembentukan cabang dan ranting usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)PDAM Tirta Peusada wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 5

Wilayah pelayanan PDAM Tirta Peusada meliputi seluruh wilayah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PDAM Tirta Peusada didirikan dengan tujuan:

a.memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat;
b.menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum; dan
c.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PDAM Tirta Peusada adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
(2)Kegiatan usaha PDAM Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyediaan air minum yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
2. b.sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penyediaan air baku, produksi, distribusi, pelayanan, pengelolaan, dan pemasaran; dan
3. c.sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air atau sistem lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)PDAM Tirta Peusada mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
(2)Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Peusada mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan program kerja dan anggaran, pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan teknis dan pemeliharaan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
2. b.penyampaian laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan rugi atau laba berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.pengurusan tata usaha PDAM Tirta Peusada dan pembuatan laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal PDAM Tirta Peusada berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
(2)Penambahan atau pengurangan modal PDAM Tirta Peusada diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat ditambah dari:
1. a.penyisihan sebagian cadangan umum perusahaan;
2. b.penyertaan modal Pemerintah Kabupaten; dan
3. c.bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
(4)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan Dewan Pengawas.
(5)Investasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2016