DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur 8 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan dan Batas Wilayah; BAB III Pembiayaan; BAB IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c.bahwa memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM KUTA DAYAH KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5.Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
6.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7.Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat, Imeum Chiek, Tuha Peut Mukim dan para Imeum Gampong yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
8.Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9.Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim.
10.Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan mukim baru di luar wilayah mukim yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan mukim.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam.
(2)Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa gampong.

Pasal 3

(1)Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
1. a.Gampong Seuneubok Benteng;
2. b.Gampong Seuneubok Bayu;
3. c.Gampong Seuneubok Kandang;
4. d.Gampong Blang Rambong;
5. e.Gampong Jambo Reuhat; dan
6. f.Gampong Ulee Jalan.
(2)Pusat Pemerintahan Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Gampong Blang Rambong.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Dama Puteh yang terdiri dari 16 (enam belas) gampong, yaitu:
1. a.Gampong Jalan Dua;
2. b.Gampong Jambo Reuhat;
3. c.Gampong Seuneubok Benteng;
4. d.Gampong Seuneubok Pango;
5. e.Gampong Seuneubok Simpang;
6. f.Gampong Seuneubok Kandang;
7. g.Gampong Ulee Jalan;
8. h.Gampong Uram Jalan;
9. i.Gampong Seuneubok Bayu;
10. j.Gampong Blang Rambong;
11. k.Gampong Buket Drien;
12. l.Gampong Panton Rayeuk A;
13. m.Gampong Panton Rayeuk B;
14. n.Gampong Panton Rayeuk M;
15. o.Gampong Panton Rayeuk T; dan
16. p.Gampong Paya Laman. Dikurangi dengan wilayah Mukim Kuta Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Setelah dikurangi wilayah Mukim Kuta Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam terdiri dari 10 (sepuluh) gampong, yaitu:
1. a.Gampong Jalan Dua;
2. b.Gampong Seuneubok Pango;
3. c.Gampong Seuneubok Simpang;
4. d.Gampong Uram Jalan;
5. e.Gampong Buket Drien;
6. f.Gampong Panton Rayeuk A;
7. g.Gampong Panton Rayeuk B;
8. h.Gampong Panton Rayeuk M;
9. i.Gampong Panton Rayeuk T; dan
10. j.Gampong Paya Laman.

Pasal 5

Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam mempunyai batas-batas wilayah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Gampong Seuneubok Pango dan Gampong Panton Rayeuk T Kecamatan Banda Alam;
b.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi;
c.sebelah timur berbatasan dengan Gampong Seuneubok Buya, Gampong Padang Kasah Kecamatan Idi Tunong, Gampong Alue Udep, Gampong Seumali, Gampong Paya Palas dan Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu.

Pasal 6

(1)Batas wilayah Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada batas masing-masing gampong yang telah ada.
(2)Titik koordinat pilar batas dan peta wilayah administrasi Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya qanun ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dengan dibentuknya Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 13 Desember 2019 M 16 Rabiul Akhir 1441 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 13 Desember 2019 M 16 Rabiul Akhir 1441 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (6/132/2019);

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012