(l) Perhitungan l.anf retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
RPMT=&IILEJM x rerif 2 Keterangan : RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara IUT = Koefisien Jarak Tempuh Tarif = Belanja langsung (belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai
(4)Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien 1 Menara Rectangular 1.1 2 Menata Triangle l.o c Menara Pole 0.9
b.Koefisien Jarak Tem lokasi Kawasan Menara (Kecamatan) Nilai Koefisien 1 Jauh (Langkahan, Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Paya Bakong, Pirak Timu, Sawang, Nisam, Nisam Antara, Muara Batu dan Banda Baro 1.1 Sedang (Dewantara, Kuta Makmur,Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Lapang, Matangkuli, Tanah Luas dan Cot Girek) 3 Dekat (Lhoksukon, Samudera, Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, dan Nibong ) 0.9 No 1.0 5
(5)Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 2.245.OOO. (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per menara pertahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4.Ketentuan Pasal 9 di hapus
5.Ketentuan Pasal 10 di hapus
6.Ketentuan Pasa-l 18 di hapus
7.Ketentuan Pasal26 di hapus Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2O19 M 4 Rabiul Awal 1441 H { BUPATI ACEH UTAR.$,C.
nL-LLL- H. MUHAMMA-D THAIB Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2019 M 4 Rabiul Awal 1441 H SE DAERAH ACEH UTARA DUL AZIZ Paraf Koordinasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara T Kabag. Komunikasi Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara + Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara 6 LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 8 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH (81t23/2orel e 6 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XlIlzOl di ucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan restribusi. Akibat dari putusarl tersebut, Qanun yang mengatur tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan restribusi. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangaa Keuangan Kementerian Keuangan Reupublik Indonesia Nomor S- 349|PK/2O15 Perihal Perhitungan Tarif Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perhitungan tarif restribusi daerah harus berpedoman pada tata cara perhitungan tarif restribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perhitungan tarif restribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya pefalanan dinas yang disesuaikan dengan ketinggian menara, jara1< menara dan frekuensi pengawasan / pengendalian. Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu dilakukarl perubahan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL