DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Teiekomunikasi;
l.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lOs2l;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan l,embaran Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AAT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5}a9l;
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L4A, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s05e);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Pemukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negraa Republik Indonesia Nmor 3838);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara.n Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor tO7, Tambahan Lembaran Negraa Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20OO tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51791;
13.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor lT Tahun 2O0i tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wqiib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2OO1 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 3

Menetapkan

15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
16.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O13 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2O11 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.A,N RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DAN BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN: :QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNTKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2Ol3 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (kmbaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O13 Nomor 4, Tambahan kmbaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 197) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dalam rangka pengawas€rn dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana di maksud pada ayat
(1)meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai. 4

3.Ketentuan Pasal 8 di ubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(l) Perhitungan l.anf retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : RPMT=&IILEJM x rerif 2 Keterangan : RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara IUT = Koefisien Jarak Tempuh Tarif = Belanja langsung (belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai
(4)Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien 1 Menara Rectangular 1.1 2 Menata Triangle l.o c Menara Pole 0.9
2. b.Koefisien Jarak Tem lokasi Kawasan Menara (Kecamatan) Nilai Koefisien 1 Jauh (Langkahan, Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Paya Bakong, Pirak Timu, Sawang, Nisam, Nisam Antara, Muara Batu dan Banda Baro 1.1 Sedang (Dewantara, Kuta Makmur,Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Lapang, Matangkuli, Tanah Luas dan Cot Girek) 3 Dekat (Lhoksukon, Samudera, Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, dan Nibong ) 0.9 No 1.0 5
(5)Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 2.245.OOO. (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per menara pertahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 di hapus
5.Ketentuan Pasal 10 di hapus
6.Ketentuan Pasa-l 18 di hapus
7.Ketentuan Pasal 26 di hapus Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2O19 M 4 Rabiul Awal 1441 H { BUPATI ACEH UTAR.$,C. nL-LLL- H. MUHAMMA-D THAIB Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2019 M 4 Rabiul Awal 1441 H SE DAERAH ACEH UTARA DUL AZIZ Paraf Koordinasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara T Kabag. Komunikasi Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara + Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara 6 LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 8 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH (81t23/2orel e 6 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XlIlzOl di ucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan restribusi. Akibat dari putusarl tersebut, Qanun yang mengatur tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan restribusi. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangaa Keuangan Kementerian Keuangan Reupublik Indonesia Nomor S- 349|PK/2O15 Perihal Perhitungan Tarif Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perhitungan tarif restribusi daerah harus berpedoman pada tata cara perhitungan tarif restribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perhitungan tarif restribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya pefalanan dinas yang disesuaikan dengan ketinggian menara, jara1< menara dan frekuensi pengawasan / pengendalian. Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu dilakukarl perubahan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 7 Ayat (4) Koefisien jenis menara Menata Triangle dan Menara Pole termasuk menara yang digunakan untuk wiffi, point to point dan point to multi point. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008

Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008

Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013