DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Perizinan, Pembiayaan, Kompensasi, Tenaga Kerja Pengelola Sampah, Kerjasama Antar Daerah, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Insentif, Tanggap Darurat, Larangan, Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme dan tatacara pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga memberi nilai ekonomis dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang... SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Sampah ...
6.Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
12.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
13.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media Iingkungan secara aman bagi manusia dan Iingkungan.
14.Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
15.Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobag ke dalam trukm untuk diangkut ke TPA;
16.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
17.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
18.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkansampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
19.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
20.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
21.Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
22.Penyedia jasa-pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
23.Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik/atau sumber sampah.
24.Izin perayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
25.Sistem ...
25.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
26.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan penanganan khusus.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.berwawasan lingkungan;
b.bertanggungjawab;
c.berkelanjutan;
d.berkeadilan;
e.berkesadaran;
f.bernilai ekonomi.
g.manfaat;
h.kebersamaan;dan
i.keselamatan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam qanun ini, terdiri atas :

a.Sampah rumah tangga; dan
b.Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

(1)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(2)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas Iainnya. BAB ...

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 7

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :

a.Pembatasan timbulan sampah;
b.Pendauran ulang sampah; dan/atau
c.Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

(1)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui :
1. a.pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya; dan
2. b.pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta.
(2)Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Pasal 9

(1)Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan :
1. a.melakukan komposting di rumah tangga;
2. b.melakukan komposting skala kawasan terhadap sampah pasar; dan
3. c.melakukan pengolahan terhadap sampah plastik, kertas, kaleng, botol, logam bekas untuk meningkatkan nilai tambah.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui bank sampah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2011