DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penghasilan,Tunjangan Kesejahteraan,dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang … SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTABANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5.Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
8.Sekretaris …
8.Sekretaris DPRK adalah Perangkat Kota Banda Aceh yang memimpin Sekretariat DPRK Banda Aceh.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRK.
11.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/isteri dan anak-anak Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai ketentuan yang berlaku.
12.Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk innatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
13.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai ketua,wakil dan anggota DPRK.
15.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiapbulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengankedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran.
16.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota di luar badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRK.
17.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, penyediaan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRK dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK, serta rumah dinas dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.
18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. BAB …

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBK, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK.
(4)Uang representasi Anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRK.
(5)Pemberian Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRK sampai dengan selesainya masa bakti.
(6)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya. Pasal…

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRK sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRK sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRK sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya. Pasal …

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRK.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti lebih dari ½ (setengah) bulan atau sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan diberikan 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan.
2. b.masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengan) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kota.
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRK.
(5)Perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan Kota diatur dalam Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian;dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017