DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang… SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dinas Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnakan sampah.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Badan ...
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data dan subjek retribusi, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19.Penyidikan …
19.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume sampah dan lokasi.
(2)Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan yaitu berdasarkan jenis, luas atau tipe bangunan.
(3)Lokasi ...
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi tempat pemungutan berdasarkan lingkungan pusat kota dan lingkungan gampong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis objek retribusi dan dasar pengenaan atas objek retribusi tersebut, luas bangunan dan lokasi pelayanan.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Objek Retribusi Luas Bangunan/Temp at/Unit Tarif Retribusi/Bulan baru Jalan Utama & Pusat Kota Jalan Lingkungan & Gampong 1 2 3 4 5 1 Rumah >150 m² Rp. 20.000,- 36 – 150m² Rp. 15.000,- <36 m² Rp. 10.000,- 2 Ruko > 64 m² Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- 48 - 64 m² Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- < 48 m² Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- 3 Toko > 64 m² Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- 48 - 64 m² Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- < 48 m² Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- 4 Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/Percetakan > 100 m2 Rp. 100.000,- 48 - 100 m2 Rp. 75.000,- < 48 m² Rp. 50.000,- 5 Grosir > 64 m² Rp. 50.000,- 48 - 64 m² Rp. 40.000,- < 48 m Rp. 30.000,- 6 Swalayan dan Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern > 1000 m2 Rp. 600.000,- 500 - 1000 m2 Rp. 500.000,- 150 - 500 m2 Rp. 350.000,- 80 - 150 m2 Rp. 250.000,- < 80 m2 Rp. 200.000,- 7 Perkantoran Pemerintah/ Swasta/BUMN > 1000 m2 Rp. 200.000,- 500 - 1000 m2 Rp. 150.000,- 150 - 500 m2 Rp. 100.000,- < 100 m2 Rp. 75.000,- 8 Restoran/Rumah Makan/Café/Kedai Kopi > 200 m2 Rp. 80.000,- 100 - 200 m2 Rp. 60.000,- 65 - 100 m2 Rp. 45.000,- 48 - 64 m2 Rp. 35.000,- < 48 m2 Rp. 30.000,- 9 Kantin 1 Lokasi Rp. 15.000,- 10 Pedagang K-5/Los/ Emperan/Kios 1 Lapak Rp. 15.000,- 11 Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/ Sayur 1 Meja Rp. 15.000,- 12 Pangkas rambut / Pijat / Salon /Spa/ Konveksi > 64 m² Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- 48 - 64 m² Rp. 35.000,- Rp. 25.500,- 24 - 48 m² Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- < 24 m² Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- 13 Game Center / Warnet / Toko HP > 64 m² Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- 48 - 64 m² Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- < 48 m² Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- 14 Permainan Anak- Anak/Funland/ Waterboom > 250 m2 > 100 - 250 m2 Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- <100 m2 Rp. 60.000,- 15 Sport Center/Gim > 100 m2 Rp. 50.000,- 48 - 100 m2 Rp. 40.000,- < 48 m² Rp. 30.000,- 16 Perusahaan (CV/PT), notaries > 64 m² 48 – 64 m² Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- <48 m² Rp. 30.000,- 17 Usaha Garden > 100 m2 Rp. 35.000,- 48 – 100 m2 Rp. 30.000,- < 48 m² Rp. 25.000,- 18 Hotel /Penginapan / Asrama Bintang 5 Rp. 800.000,- Bintang 4 Rp. 650.000,- Bintang 3 Rp. 450.000,- Bintang 2 Rp. 350.000,- Bintang 1 Rp. 300.000,- Melati Rp. 250.000,- Losmen Rp. 150.000,- Asrama Rp. 100.000,- 19 Rumah Sakit Type A Type B RP. 900.000,- Rp. 700.000,- Type C Type D Rp. 500.000,- RP. 400.000,- 20 Balai Pengobatan / Klinik/Praktek Dokter/Ahli Pengobatan/ Puskesmas > 1000 m2 Rp. 350.000,- 500 - 1000 m2 Rp. 250.000,- 100 - 500 m2 Rp. 200.000,- <100 m2 Rp. 150.000,- 21 Apotek/Depot Obat > 64 m² Rp. 50.000,- 48 - 64 m² Rp. 40.000,- < 48 m² Rp. 25.000,- 22 Sekolah / Madrasah > 1000 Siswa Rp. 250.000,- 500 - 1000 Siswa Rp. 200.000,- 200 - 500 Siswa Rp. 150.000,- 100 - 200 Siswa Rp. 75.000,- < 100 Siswa Rp. 40.000,- 23 Kursus Lembaga Pendidikan/ Pelatihan > 100 m2 Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- 48 - 64 m2 Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- < 48 m2 Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- 24 Perguruan Tinggi > 1000 m2 Rp. 350.000,- 500 - 1000 m2 Rp. 250.000,- < 500 m2 Rp. 200.000,- 25 Usaha Produksi Makanan/ Minuman/ Isi Ulang > 64 m² Rp. 30.000,- 48 - 64 m² Rp. 25.000,- < 48 m Rp. 20.000,- 26 Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak > 100 m2 Rp. 30.000,- 65 - 100 m2 Rp. 25.000,- 48 - 64 m2 Rp. 20.000,- < 48 m2 Rp. 15.000,- 27 S P B U 1 Lokasi Rp. 200.000,- 28 Panglong/Perabot > 200 m2 Rp. 40.000,- 100 - 200 m2 Rp. 30.000,- < 100 m2 Rp. 25.000,- 29 Gudang/Pool Kenderaan/ Terminal > 1000 m2 Rp. 250.000,- 500 - 1000 m2 Rp. 150.000,- < 500 m2 Rp. 100.000,- 30 Tempat Parkir > 200 m2 Rp. 70.000,- 100 - 200 m2 Rp. 45.000,- < 100 m2 Rp. 35.000,- 31 Sampah yang diangkut sendiri oleh pengelola ke TPA Rp. 50/Kg

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005